Waktu berlalu dan waktu berganti. Apa yang
mungkin terjadi dan yang telah terjadi menuju ke suatu akhir yang selalu ada……… Inti dari
pola ini adalah pergerakan. (TS. Eliot).
Untuk hal tersebut maka sekiranya anda
dalam merumuskan sebuah visi, maka anda harus mengambil perbandingan kondisi 20
tahun yang lalu dan perkiraan 20 tahun ke depan.
Ingatlah bahwa visi adalah masa depan yang
anda pilih dari banyak kemungkinan. Anda dapat menemukan ratusan atau bahkan
ribuan kemungkinan skenario masa depan. Namun tentu tidak semuanya diperlukan
dan anda sebagai seorang pemimpin yang memilih serta menentukan
pilihan masa depan yang anda inginkan.
Mau kemana Indonesia atau Sulawesi Barat ke
depan, serta anda akan berada di jalur mana untuk menentukan masa depan itu?
Kita bisa fokus untuk satu profesi dan juga
tidak salah kalau anda menentukan 2 profesi. Seseorang tidak bisa langsung jadi
Presiden. Kadangkala dia jadi pengusaha kemudia jadi politisi. Namun harus
ditekuni, dijalani sungguh-sungguh. Anda bisa membuat lompatan, yang
penting lompatannya benar. Seperti dari legislatif ke eksekutif atau sebaliknya
dari eksekutif ke legislattif.
Pasca Pilpres kita sibuk dengan diskusi
subsidi BBM, dan Pemilihan Kepala daerah langsung atau melalui DPRD.
Bahkan Indonesia seperti sedang terjadi 2 blok besar. Satu blok mendesak SBY
untuk menaikkan harga BBM, agar Jokowi memiliki celah fiskal pada APBN 2015
agar mulus mengendalikan pemerintahan. Di blok yang lain ingin agar pilkada di
kembalikan ke DPRD dengan argumen efisiensi anggaran di daerah.
Pandangan saya, janganlah kita terjebak dan
sibuk dengan diskusi jangka pendek, berkutat di alat untuk mencapai tujuan,
lalu melupakan hal subtansi tujuan itu sendiri.
Subsidi dan Demokrasi adalah alat mencapai
tujuan, yakni kesejahteraan. Menaikkan harga BBM, bukanlah kiamat bagi setiap
etape pemerintahan di Indonesia. Setiap Presiden pada saat yang tepat akan
menaikkan harga BBM demi penyelamatan keuangan Negara dan kesejahteraan rakyat.
Demikian pun cara berdemokrasi kita,
subtansinya adalah kita berdemokrasi sesuai kontitusi. Kalkulasi politik di
daerah_bila benar pemilihan kepala daerah dipilih di DPRD_akan terjadi
perubahan dan penyesuaian strategi. Peran partai politik akan sangat dominan
dalam menentukan calon, Mulai dari DPC, DPD sampai ke DPP. Peran elite diakui
menjadi sangat signifikan.
Jalur untuk menjadi kepala daerah titik
sentrumnya ada di partai politik. Sehingga, sangat kecil kemungkinan seseorang
dapat menjadi Kepala Daerah jika tidak memiliki hubungan yang baik dengan
partai politik. Atau berkarir terlebih dahulu di partai politik.
Anggota dewan akan memiliki peluang yang
lebih besar dibanding dengan birokrat, karena rata-rata anggota dewan adalah
pengurus atau anggota partai politik. Sementara birokrat dilarang untuk menjadi
anggota partai politik.
Apa yang dikuatirkan sebagian kepala daerah
tentang loyalitas ke rakyat akan berkurang dan pindah ke wakil rakyat tak dapat
dihindari. Bahkan kalau kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, maka
kedudukannya sangat rawan, dan dapat dijatuhkan.
Namun bila kualitas anggota dewan baik dan
negarawan, tentu akan dapat mencegah penyimpangan dan korupsi akibat kontrol
dewan yang sangat kuat terhadap Kepala Daerah. Sebaliknya, bila kekuatan dewan
disalahgunakan, maka akan banyak lagi korupsi berjamaah anggota dewan
sebagaimana periode UU 22/99 yang lalu.
Sudah saya katakan bahwa kalkulator
politik banyak variannya!
SAPOTA 12 SEPT. 2014
SDK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar