VISI
– MISI
DAN
PROGRAM PRIORITAS
DR. H. SUHARDI DUKA., MM &
H.KALMA KATTA.,S.Sos.,MM
Calon Gubernur & Calon Wakil
Gubernur
Provinsi Sulawesi Barat
Periode 2007 - 2022
A. PENDAHULUAN
Kinerja perekonomian Sulawesi
Barat tahun 2011 –2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 –2013
pertumbuhan ekonomi menurun pada tahun 2010 dari 10,73 persen turun menjadi
6,94 persen pada tahun 2013, Selama kurun waktu tersebut laju pertumbuhan
rata-rata Sulawesi Barat banya 8,91 persen , walaupun patut disyukuri karena berada
di atas rata-rata pertumbuhan nasional 5,9 persen. Namun sebagai provinsi baru
sesungguhnya masih dapati dipacu lebih dari itu.
Hal ini dapat dibandingkan dengan capaian pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Mamuju pada periode yang sama
Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Mamuju dan Sulawesi
Barat
2011 –
2014 ( % )
WILAYAH
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Mamuju
|
11,37
|
9,92
|
8,44
|
8,82
|
8,87
|
Sulawesi Barat
|
10,73
|
9,25
|
6,94
|
8,88
|
7,37
|
Sumber ; data diolah, Bappeda Mamuju
dan BPS, 2015
Hal yang sama juga terjadi dengan tingkat kemiskinan di wilayah ini.
Walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi tetapi ternyata tidak mampu mengurangi
jumlah penduduk miskin, Jumlah
penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat justru meningkat dari tahun 2010 ke
tahun 2014. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin sebanyak 141.332 jiwa dan
sebanyak 153.891 jiwa pada tahun 2014.
Bahkan persentase kemiskinan di Sulawesi Barat masih lebih tinggi dari
tingkat kemiskinan nasional.
Bila dibandingkan dengan
Kabupaten Mamuju, antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan angka
kemiskinan pada periode yang sama terhubung secara linier, artinya dengan
terjadinya pertumbuhan ekonomi juga mengurangi angka kemiskinan.
Gambar 3
Persentase Kemiskinan Kabupaten
Mamuju dan Sulawesi Barat
2011 –
2014 ( % )
WILAYAH
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Mamuju
|
7,59
|
7,11
|
6,81
|
6,67
|
6,65
|
Sulawesi Barat
|
13,89
|
13,01
|
12,3
|
12,2
|
11,90
|
Sumber ; data diolah, Bappeda
Mamuju dan BPS, 2015
Dari gambaran permasalahan di atas yang merupakan
kondisi riil yang dapat dijadikan landasan untuk memperbaharui visi pembangunan
Sulawesi Barat periode 2017 – 2002 yang lebih terarah dalam menuntun untuk
menggapai masa depan. Untuk itu
maka Visi yang Ingin diwujudkan ke depan adalah
" Mewujudkan
Sulawesi Barat Yang Maju, Sejahtera, Mandiri Dan Berbudaya".
Visi ini ingin mengarahkan kebijakan pembangunan
Sulawesi Barat yang lebih berat pada pembangunan ekonomi untuk mencapai
kemajuan dan kesejahteraan, yang ditopang oleh perbaikan kualitas sumber daya
manusia dilandasi oleh budaya lokal.
visi tersebut diartikan sebagai berikut ;
Sulawesi Barat yang MAJU dapat digambarkan
sebagai suatu daerah yang telah terpenuhi pembangunan infrastruktur
dasarnya, meliputi Jalan, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi,
sarana pendidikan dasar dan menengah serta sarana pelayanan kesehatan dasar.
SEJAHTERA, dimaksudkan adalah gambaran dimana masyarakat
Sulawesi Barat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, investasi berkembang,
lapangan kerja terbuka dan masyarakat Sulawesi Barat dapat bekerja sesuai
tingkat keahliannya.
MANDIRI, dimaksudkan adalah termanfaatkannya sumber daya
manusia Dan sumber Daya alam secara seimbang sehingga ketergantungan semakin
dapat dikurangi utamanya dalam memenuhi kebutuhan Pokok seperti pangan.
BERBUDAYA, dimaksudkan agar budaya mandar agar
dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Sehingga dapat dijadikan dasar
Norma, etika dan batasan-batasannya dalam membangun perilaku mala'bi utamanya
dikalangan pejabat Dan anggota DPRD Sulawesi Barat.
Untuk dapat mewujudkan Visi diatas maka ditetapkan 3
Misi pokok pembangunan yaitu. ;
1. Pembangunan
Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang luas, merata Dan murah.
3. Perbaikan Birokrasi untuk
mewujudkan birokasi yang bersih, melayani berlandaskan
budaya lokal dalam bingkai Mandar Mala'bi.
B. KONDISI
SAAT INI
1. Rendahnya Kualitas Infrastruktur
Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu
faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan infrastruktur seperti jalan
raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan
aktivitas ekonomi. Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah pemekaran dari
Sulawesi Selatan baru dilayani jaringan jalan sepanjang 7.039 km.
Secara kualitas, kondisi jalan di Provinsi
Sulawesi Barat berada jauh di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan jenis
permukaannya, persentase jalan belum beraspal di Provinsi Sulawesi Barat masih
besar, yaitu sebesar 64,74 persen. Data kualitatif menunjukkan kondisi jalan
yang baik, sedang, dan rusak berturut-turut besarnya 31,14 persen, 18,79
persen, dan 50, 07 persen pada tahun 2014 (Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten dan Provinsi, 2015). Kondisi jalan yang buruk akan
meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang
antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah.
Walaupun sektor pertanian merupakan sektor dengan proporsi terbesar dalam
perekonomian di Sulawesi Barat, namun laju pertumbuhannya masih lebih rendah
dibandingkan sektor lain, antara lain disebabkan rendahnya produktivitas
pertanian. Pengelolaan pertanian hingga saat ini masih dikelola secara
tradisional sehingga hasil produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim.
Hal ini
dapat dipahami jika melihat Kondisi pada Infrastruktur pertanian, dari total 63.715
Ha luas lahan sawah di provinsi Barat , terdapat 44,51 % atau
28.362 Ha merupakan lahan sawah non irigasi ( Sulbar
dalam Angka, BPS, 2015) .
2. Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan dan IPM
Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan
kemiskinan tahun 2008 sampai tahun 2013 pada semua Kabupaten di Provinsi Sulawesi
Barat memperlihatkan kondisi bervariasi; Pertama, Kabupaten Mamasa dan Majene berada
pada kuadran II dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan
kemiskinan di atas rata-rata .. Kedua, Kabupaten Polewali Mandar
terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan
pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less
pro-poor). Ketiga, Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju terletak di
kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi
pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata.
Untuk dampak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
IPM selama tahun 2008-2013. pada semua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
juga memperlihatkan kondisi bervariasi Pertama,
Kabupaten Mamuju terletak di kuadran I, daerah dengan rata-rata pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan
bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth,
pro-human development).
Kedua, Kabupaten Polewali Mandar dan Majene terletak di
kuadran II , daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi
peningkatan IPM di atas rata-rata (low growth, pro-human development).
Ketiga, Kabupaten
Mamasa di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-human development).
Keempat, Kabupaten Mamuju Utara di kuadran IV dengan
rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di
bawah rata-rata (high-growth, less-pro human development).
3.
Rendahnya
Kualitas Sumber Daya manusia ( SDM )
Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia
semakin produktif angkatan kerja, dan
semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara
berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat yang ditunjukkan
melalui nilai IPM relatif meningkat menjadi 62,24 tahun 2014 dibandingkan nilai
59,74 tahun 2010 namun masih jauh di
bawah IPM nasional sebesar 68, Nilai IPM ini sudah menerapkan metode baru yang
lebih merepresentasikan kondisi saat ini. Rendahnya nilai IPM di Sulawesi Barat
sejalan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di wilayah ini yang
salah satunya disebabkan karena kurangnya infrastruktur penunjang.
|
||||||||||||||||||||||||||
C.
PROGRAM PRIORITAS
Mencermati kondisi obyektif di atas, terkait dengan
indikator makro pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan
IPM menunjukkan pencapaian yang bervariasi pada semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, maka dalam
menyusun program prioritas Pembangunan, Pasangan SDK – Kalma berkomitmen bahwa
peran provinsi yang paling penting adalah memastikan agar tidak ada kesenjangan
yang lebar antar kabupaten di Sulbar. Perbedaan potensi masing-masing kabupaten
membutuhkan kemampuan provinsi dalam menjembatani dan menjaga harmonisasi antar
visi dan misi serta program prioritas kabupaten yang berbeda-beda.
Hal ini sangat penting, mengingat indikator kemajuan
provinsi merupakan agregat dari kemajuan kabupaten di bawahnya. Namun demikian,
untuk meningkatkan kemajuan provinsi secara menyeluruh tidak bisa hanya
mengandalkan kabupaten. Di sini peran pro aktif provinsi sangat dibutuhkan
dapat menjaga keseimbangan gerak dan arah pembangunan kabupaten di
wilayahnya.
Untuk mengimplementasikan visi dan misi, akan dijabarkan ke dalam beberapa program
prioritas pembangunan yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan dokumen
perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD maupun Renstra SKPD
PROGRAM PRIORITAS
PERTAMA :
Pembangunan Infrastruktur melalui perbaikan jalan
jalan strategis daerah yang dapat membuka kantong kantong ekonomi dan
pembangunan Infrastruktur pertanian untuk menyelesaikan permasalahan pengairan.
Pembangunan dimaksud akan dibagi kedalam beberapa wilayah,
sebagai berikut :
Wilayah A : Jalan Polewali - Tutar, Polewali- Matangnga
dan Polewali Mamasa
Wilayah B
:
Jalan Messawa - Nosu Dan Pana serta
Mambi – Mamasa
Wilayah C : Jalan Mamuju – Mambi – Mamasa . jalur Kalumpampang
- Luwu,
Serta
jalan Simboro - Tapalang Barat.
Wilayah D : Jalan Tobadak
Mamuju Tengah - Tommo Mamuju
Wilayah E : Jalan Ulumanda – Mamasa
Wilayah F : Jalan di Mamuju Utara yang strategis untuk
membuka daerah yang masih terisolasi
seperti..................................................................................................
serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen
akhir.
Perbaikan dan pembangunan infrastruktur Pengairan dan saluran irigasi, yang tersebar merata di semua kabupaten yang pengelolaannya menjadi
kewenangan pemerintah provinsi.
PROGRAM PRIORITAS
KEDUA
Perbaikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan dengan mengalokasikan
anggaran subsidi untuk pendidikan melalui beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan yang
tidak mampu serta anak yang tidak sekolah, untuk diberikan pembiayaan uang
kuliah di Perguruan Tinggi Negeri serta jurusan yang dibutuhkan pemerintah
provinsi. Untuk jurusan eksakta yang memerlukan biaya praktek diberikan 20 juta
pertahun dan jurusan sosial diberikan 15
juta pertahun.
Perbaikan Layanan Kesehatan dengan
mengalokasikan
anggaran subsidi untuk Kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS dan Pemerintah
Kabupaten yang difokuskan untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan
balita, menghilangkan gizi buruk, dan meningkatkan
status gizi ibu hamil.
PROGRAM PRIORITAS
KETIGA
Melakukan Perbaikan
Birokrasi dengan menggunakan aplikasi teknologi E Gov meliputi
E. Planning, E,Budget, E, control dan E.Kinerja. Prgram ini ingin menjadikan birokrasi sebagai pelayan
rakyat untuk semua kebutuhan. Dimulai dengan merubah orientasi pelayanan yang
semula lebih banyak berorientasi pada melayani atasan menjadi melayani publik.
Program ini ini juga akan menjadi media pengawasan yang efektif terhadap berbagai penyimpangan, pelanggaran dan
berbagai tindakan tidak terpuji lainnya.
Melakukan perubahan struktur
dan hirarki dalam organisasi Birokrasi yang
terlalu panjang dan berlapis sehingga harus dikurangi dan dirampingkan. Inti
dari perbaikan Birokrasi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan di satu
sisi, sekaligus menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di sisi yang
lain.
Dalam melakukan perbaikan tersebut, aparat Birokrasi
Sulawesi Barat akan menginternalisasi
ke dalam perilaku, dan sikap sehari sesuai hakekat keberadaannya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara nilai-nilai
Malaqbi “ pelindo-lindo maririo
nanacanringngo’o paqbanua” ( anda diharuskan memiliki sifat mulia dan
bermartabat agar dicintai oleh rakyat).
C.
KONDISI YANG DIHARAPKAN
Dampak Dari implementasi visi Dan misi ini diharapkan akan
mengubah performance Sulawesi Barat di mata nasional dan Internasional, bahkan
dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pengurangan angka
kemiskinan. Harapan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut
:
Pertama ;
Dengan
pembangunan Infrastruktur akan membuka kantong-kantong perekonomian daerah yang selama ini tertutup,
terisolir dan tidak memiliki daya saing akibat tidak adanya akses jalan, jembatan dan infrastruktur pertanian
sehingga segala biaya akan menjadi lebih murah dan mudah. Terjadi
peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor lainnya karena
Infrastruktur telah membaik dan mendukung, pada gilirannya akan terjadi
Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak naik, karena mobilitas barang dan jasa juga bergerak.
Konsekwensi dari
mobilitas barang dan jasa dan dunia usaha yang berkembang yang ikut bergerak
tersebut, akan menyediakan lapangan kerja sebagai penopang pendapatan
masyarakat dan terakumulasi pada peningkatan PDRB perkapita dan bermuara pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sasaran pertumbuhan
ekonomi Sulawesi Barat dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 8,1 –10,4 persen
dimungkinkan dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi sumberdaya
yang dimiliki daerah, sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Menjaga agar setiap tahunnya dapat melampaui
pertumbuhan ekonomi nasional.
Kedua ;
Pemberian subsidi di sektor Pendidikan dan Kesehatan , diharapkan
akan mengurangi beban yang selama ini ditanggung oleh masyarakat . Dengan
demikian, anggaran yang selama ini menjadi beban, dapat dialihkan untuk
kegiatan ekonomi produktif lainnya yang mempunyai daya ungkit bagi pendapatan
keluarga.
Selain
itu, Diharapkan dalam periode 2017-2022 tidak Ada lagi KLB di setiap kabupaten
di sektor kesehatan, juga akan meningkatkan IPM sebagai salah satu indikator
utama pembangunan. seluruh komponen pembentuk IPM Sulawesi Barat diharapkan
mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup (AHH), yakni bayi yang baru lahir
memiliki peluang untuk
hidup
hingga di atas 64,22 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS), yakni anak-anak usia 7
tahun memiliki peluang untuk bersekolah di atas 12,22 tahun,. Demikian juga Rata-rata Lama
Sekolah (RLS), yakni penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata dapat menempuh
pendidikan di atas 6,94 tahun, Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga
konstan 2012) dapat mencapai di atas 8,26 juta.
Ketiga ;
Melalui perbaikan pelayanan publik, akan meningkatkan kepuasan masyarakat
serta menciptakan kepercayaan masyarakat. Pada sisi lain, dengan membaiknya pelayanan publik yang dilakukan
pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan PDRB
perkapita.
Dari sisi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan, tidak
ada lagi pejabat birokrasi yang berurusan dengan aparat penegak hukum serta audit WTP akan dipertahankan. Dengan
pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien tersebut diharapkan terjadi Penyisihan Silpa yang akan digunakan untuk
penyertaan modal ke Bank pembangunan Daerah sehingga mendapat tambahan PAD
dalam bentuk deviden yang dibagi setiap tahunnya.
Menghadirkan pemerintahan yang lebih friendly dan
terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan, akan membangun sinergi dengan unsur pemerintah
dari tingkat Pusat sampai Desa serta
DPRD termasuk instansi vertikal dan lembaga pusat yang ada di daerah.
Dengan terciptanya kondisi ini, maka aparat birokrasi, akan dapat
mentransformasi nilai-nilai budaya
Malaqbiq menjadi gerakan sosial yaitu gerakan untuk merubah birokrasi agar
menjadi peduli kepada kepentingan publik. Perbaikan Birokrasi harus mampu
membentuk birokrasi pemerintah yang dapat memberdayakan warganya agar mampu
mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi.
Perbaikan birokrasi diharapkan tidak hanya dirancang
untuk kebutuhan internal birokrasi,
tetapi untuk memenuhi kebutuhan publik. Jika pelibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan dapat dilakukan maka rasa kepemilikan masyarakat terhadap reformasi
birokrasi akan terwujud dengan sendirinya. Sehingga upaya transformasi
nilai-nilai budaya malaqbi menjadi gerakan sosial akan menjadi
keniscayaan.
Penutup
Pasangan SDK – Kalma yakin dengan Visi, Misi dan
implemtasi dari Program prioritas di atas akan menjadikan Sulawesi Barat lebih
baik, karena Kami lebih cepat dalam keputusan, kami lebih siap menuju 2017 dan
ini jalan kita !
CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR
Provinsi Sulawesi Barat
Periode 2017 - 2002
DR. H. SUHARDI DUKA, MM H.KALMA KATTA,S.Sos. MM
Berhubung karena sesuatu dan laih hal Mohon Maaf ada beberapa Tabel yang tidak dapat di Muat dalam Blog ini..
Diolah Oleh Tim dari Bebagai sumber
Diolah Oleh Tim dari Bebagai sumber
