SULBAR DAN DAERAH DI BAWAHNYA

OLEH : DR.H.SUHARDI DUKA, MM

Pa SDK diapit oleh Ketua DPRD Prov. Sulbar H.Aras Tammauni dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar Andi Mapapangara.

Suatu ketika, saya pernah ditanya oleh seseorang tentang apa sih pentingnya kita ber-Sulbar? Waktu itu, saya menjelaskan bahwa kehadiran Provinsi Sulawesi Barat sangat penting dan urgen untuk lebih mempercepat proses pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja baru serta banyaknya investasi yang masuk. Juga makin mendekatkan pelayanan kepada rakyat.

Masih banyak lagi yang saya jelaskan secara ber-api-api saat itu di tengah geliat perjuangan mewujudkan daerah ini sebagai satu provinsi baru.

Andaikata pertanyaan yang sama kembali diajukan kepada saya saat ini, tentu jawabannya akan berbeda.     Apalagi kalau ditanyakan bagaimana peran Pemprov dalam mengakselerasi pembangunan di Kabupaten. Kami dari 6 Bupati pasti memiliki jawaban yang berbeda. Mengapa? Karena pertanyaannya bersifat essay. Bukan multiple choice. Kalau multiple choice, maka jawaban akan seragam; Baik.

Bayangkan, dari sisi koordinasi dan perencanaan pembangunan saat ini, hampir seluruh program yang masuk di Mamuju tak pernah dikoordinasikan. Bahkan tak pernah diusulkan dalam forum Musrembang Provinsi. Imbasnya, APBD sulbar sering tumpang tindih dengan proyek di kabupaten. Termasuk proyek bendung sungai Papalang yang ditengarai rusak dan justeru membawa masalah bagi lingkungan dan masyarakat. Kemudian dianggarkan lagi untuk kedua kalinya. 

Untuk yang satu ini, saya tegaskan sekali lagi, bahwa Pemkab Mamuju tak pernah mengusulkannya. Serta tak pernah dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten.

Dulu, sewaktu saya Mahasiswa, ada seorang tokoh masyarakat Mamuju di Makassar yang memiliki riwayat kepekaan sosial. Kalau dia mengundang mahasiswa, sesibuk apa pun, mahasiswa pasti memenuhi undangan sang Tokoh itu. Mengapa? Karena terbukti banyak membantu kegiatan mahasiswa, maupun kegiatan sosial masyarakat. 

Tapi ada juga yang bersikap sebaliknya. Jika diundang, kami tidak mau ambil pusing dengan undangan yang disebarluaskan itu. Tak menghadirinya pun tak masalah. Apa artinya? Jawabannya, karena kita membutuhkan hubungan yang mengikat dan saling membutuhkan. 

Demikian juga sebagai daerah bawahan perlu untuk dibina. Bukan dibenci apalagi dikucilkan. Kita perlu arahan dan teladan yang dapat menjadi model bagi 6 kabupaten di Sulbar ini. Penciptaan keadilan anggaran Provinsi terhadap daerah bawahannya adalah salah satu indikator keteladanan yang dibutuhkan oleh Mamuju. Bukan dengan membengkakkan porsi anggaran satu daerah, lalu mengerdilkan porsi daerah lainnya.

Saat ini, APBD sedang dalam tahap pembahasan. Saat pemkab diminta untuk ekspose di Pemprov tentang usulan Musrembang para Bupati yang langsung hadir, termasuk saya tidak diwakili saat itu. Pertanyannya, apakah bahan itu telah menjadi bahagian penting saat melakukan pertimbangan dalam menyusun anggaran? Saya tentu berharap aspirasi itu bisa dibahas bersama dengan legislatif yang baru saat ini.

Acap kali kita diminta pemerintah pusat agar melakukan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Namun, apakah di daerah juga telah terjadi perimbangan itu? Padahal kita juga butuh perimbangan keuangan Provinsi, kendati masih ada wilayah yang butuh 'sentuhan' khusus. Tapi bukan berarti daerah lain tidak. 

APBD itu menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Apabila APBD dikelola dengan baik dan dialokasikan pada prioritas yang dapat merangsang pertumbuhan, maka akan sangat bermanfaat. Tapi kalau dialokasikan pada hal-hal yang tidak fundamental bagi ekonomi daerah, maka APBD akan berlalu begitu saja, tidak membawa pertumbuhan dan perubahan suatu daerah. 

Duduk satu meja, saling percaya dan mendengar antara pemangku kepentingan di Sulbar adalah kunci keberhasilan anggaran daerah. Dengan demikian, dalam mengelola anggaran dibutuhkan kesungguhan, keterbukaan dan integritas agar mendapatkan audit yang baik. 

Cukuplah pabrik kakao menjadi misal betapa mubazirnya anggaran yang digelontorkan selama ini. Jangan lagi bernasib serupa dengan SMK Kakao yang (bakal) tak dikelola dengan baik. Karena itu akan menjadi masa depan anak-anak di Sulbar.

Akhirnya, harus diakui, narasi tulisan ini telah dicangkokkan dalam perspektif (serba) kritis, tapi bukan sinis. Sebab niatnya baik untuk memperbaiki apa yang kurang selama ini. Tidak berarti kebenaran hanya di satu pihak. Tapi membangun kebaikan tentu ada pada kita semua. (Sapota SDK).

CATATAN PA SDK DARI AUSTRALIA INSTITUTE MANAGEMENT

OLEH : Dr. H. Suhardi Duka, MM.

Australia Institute Management foto : www.ndy.com

Rabu, (26/11) lalu kami masuk di Intitute Management Australia. Di sini kami digembleng oleh para manager muda dari berbagai kalangan dan perusahaan. Dalam pelatihan ini, kami berempat.

Dari Indonesia sebenarnya ada 16 orang yang mengajukan permohonan. Sementara yang disetujui hanya 3 orang Bupati dan 1 orang Fungsional. Dengan demikian kami satu kelas dengan orang-orang bule dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan di Negeri Kangguru ini.

Ada beberapa catatan penting dari pelatihan ini. Pertama, dalam memahami materi kami mengalami hambatan komunikasi disebabkan oleh kesulitan memahami bahasa setempat. Kedua Narasumber cukup cerdas dalam menyesuaikan materinya. Bayangkan, ada 3 meja yang diisi oleg tenaga fungsional dan manager di berbagai perusahaan besar di Australia, dan satu meja lainnya merupakan pejabat public dari Indonesia.

Dari perbincangan kami dengan sejumlah peserta, mereka butuh pendidikan sebagai satu syarat di perusahaan untuk dapat naik tingkat pada jenjang jabatan managing direkctor, atau pun senior manager.  Katanya tak ada pemimpin yang instan. Sebab yang membedakan seseorang ahli, atau tidak adalah proses latihan.

Olehnya itu pememimpin yang baik adalah juga murid yang baik karena terus belajar, dan dapat menerima timbal balik dari hasil kepemimpinan. Baik dukungan atau pun kritik haruslahi diterima dalam bingkai perbedaan.

Kepemimpinan ke depan adalah mereka yang memahami potensi dirinya, memiliki agenda atapun misi untuksuatu masa depan. Tipikal kepemimpinan masa depan juga tercermin dari keerdasan memberdayakan lingkungan sosial. Utamanya sumber daya yang dimiliki dengan mamanfaatkan jaringan yang banyak.

Jaringan dalam konteks kepemimpinan sangat menentukan bagi seorang pemimpin. Termasuk peran media dalam mengeksplorasi gagasan dan agenda agar dipahami oleh public ataupun lingkungannya dengan baik dan tepat.

Di negara yang maju seperti Australia, publik tidak lagi mempersoalkan gaya seorang pemimpin ataupun kekuatan media mengeksplor  perilaku pemimpin. Di tempat ini, yang diukur adalah hasil alias fakta. Gaya dan cara apapun yang anda lakukan sejauh dalam batas kultur tidak dipersoalkan oleh publick atau perusahaan. Ukurannya seberapa besar kepampuan dalam produksi dan menguasai pasar. Dan untuk pejabat publik adalah tingkat pelayanan dan indikator kesejahteraan masyarakat.

Media Australia sudah lama bebas dan masyarakatnya pun terdidik. Olehnya itu, kemapuan media mempengaruhi citra seseorang tidak sekuat Indonesia.  Namun tidak berarti media tidak memiliki pengaruh. Akan tetapi publik Australia selalu mengukur pada hasil nyata.

Sejelek apapun di media seorang Mayer, akan tetapi kotanya bersih dan pelayanan publik berjalan dengan baik indikator ekonomi makro naik seperti pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita masyarakat,  maka walikota bisa terpilih kembali.

Tegasnya, ukuran nyata tidak dapat dimanipulasi selain dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang lebih penting semua lembaga survey maupun statistk sangat taat pada koridor hukum.

Hukum dipahami dengan baik dan dijalankan oleh semua orang di Australia. Kota Perth misalnya, hampir tak ada pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Taxi tidak akan berjalan kalau semua penumpangnya belum pasang sabuk pengaman. Begitu pun di parker area tidak ada yang parkir kalau bukan tempat yang dikhususkan parkir.

Dan yang juga hebat ada banyak orang Indonesia bekerja di kota Perth ini, serta telah menjadi masyarakat Australia. Mereka juga sangat taat hukum baik perempuan maupun laki-laki.

Lalu bagaimana kita di Indoneisa ? Orang Indonesia bila sudah di luar negeri rupanya juga profesional dan taat hukum. Anehnya, jika masih di Indonesia justeru belum bisa berlaku demikian. Wallahu a'lam.

Perth, 28 Nov. 2014

Kritik dan saran

 sdk.suhardi@gmail.com