Social Icons

Kamis, 17 September 2015

STADION DAN RUMAH SAKIT ( DALAM EFISODE SEMOGA MENJADI KENANGAN )

OLEH : DR. H. SUHARDI DUKA, MM



Idealnya, antara sarana olah raga dan sarana kesehatan keduanya haruslah saling menunjang. Sebab bila sarana olah raga baik, maka masyarakat dapat berolahraga dan menjaga kesehatannya. Sebaliknya, jika masyarakat tidak berolahraga maka ada banyak ragam penyakit datang bermunculan silih berganti.

Membangun stadion sejak dahulu menjadi impian masyarakat Mamuju. Namun setiap saat selalu mengalami kendala. Utamanya lokasi dan tanah pembangunan stadion tersebut. 

Di Tahun 2007 saya lakukan pendekatan yang intensif. Akhirnya persoalan tanah dapat terselesaikan dengan baik. Hingga di tahun berikutnya kita mulai pembangunan stadion tesebut. Dan kini, jadilah stadion Manakarra menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Mamuju.

Demikian halnya dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sebelumnya tampak kumuh dan tidak lebih menyerupai puskesmas. Kini, keberadaan RSUD telah berdiri megah 2 lantai. Di dalamnya tersedia memilliki 120 kamar tidur. Soal anggaranya, 90 persen bersumber dari dana tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan.

Saat saya masuk jadi bupati, Dokter ahli yang bertugas di rumah sakit Umum hanya satu orang. Yaitu Dokter ahli Penyakit Dalam. Dari sisi pelayanan sangat mengecewakan masyarakat. Bahkan cenderung ditolak akibat pelayanannya yang tak memuaskan. 

Dengan kewenangan sebagai Bupati, saya memanggil Dokter yang bersangkutan untuk mencari rumah sakit yang lain saja. Saat itulah rumah Sakit Umum Mamuju tidak punya dokter ahli. Ini pulalah yang menjadi embrio pemikiran untuk bergerak memintal kembali jejaring kampus di Universitas Hasanuddin Makassar. Saya pun kemudian menemui sejumlah petinggi di fakultas kedokteran UNHAS untuk meminta dokter ahli agar ditugaskan di Mamuju.

Dari beberapa dokter yang saya temui, mereka menyarankan agar pengusaha didorong untuk berinvestasi membangun  rumah sakit swasta. Rumus maupun kalkulasinya sederhana, jika terdapat rumah sakit swasta, maka dokter ahli akan terdorong untuk bertugas di Mamuju.

Saat itu saya segera mendorong rekan-rekan pengusaha untuk membangun rumah sakit swasta. Tapi oleh pengusaha justeru menilai Mamuju belum layak untuk dibangun rumah sakit swasta. Karena saya butuh Dokter Ahli, akhirnya saya mulai mencoba membangun klinik swasta untuk memancing para dokter ahli berminat pindah tugas ke Mamuju. Itu jugalah yang menjadi cikal bakal yang mendorong berdirinya Rumah Sakit Mitra Manakarra.

Wal Hasil, saat ini rumah sakit Umum Mamuju telah memilliki dokter ahli 10 orang dengan 8 keahlian. Operasi berskala besar juga telah dapat dilakukan di Mamuju. Artinya tidak mesti lagi dirujuk ke maksssar. Maka sejak tahun 2006 Rumah Sakit Umum Mamuju, telah digratiskan pembiayaannya bagi warga miskin dan tidak mampu.

Selanjutnya, di tahun 2014 diberlakukan program BPJS bagi masyarakat Mamuju yang miskin. Sekaligus mendapat subsidi dari pemkab Mamuju. Bukan hanya itu saja, bagi yang tidak memilliki kartu BPJS, tapi tidak mampu, juga dilayani dan mendapat subsidi dari pemkab, melalui Dinas Sosial.

Lalu bagaimana dengan hari ini? Disadari, keluhan masyarakat dalam layanan masih ada. Tapi tidak seperti diawal. Sebab jumlahnya pun terus berkurang. Sementara untuk mencapai titik sempurna tentu tidak mungkin. Namanya juga rumah Sakit Pemerintah! (Sdk)

Kritik dan saran:

BAZ DAN PENDIDIKAN GRATIS ( DALAM EFISODE SEMOGA MENJADI KENANGAN )

OLEH : DR. H. SUHARDI DUKA, MM



Pendidikan dan keadilan ekonomi adalah sesuatu yang sangat fundamental  untuk itu menjamin masa depan generasi atau daerah maka ciptakan pendidikan yang merata dan hilangkan hambatan masyarakat untuk menadapatkan layanan pendidikan.
Tahun 2005 kebijakan pendidikan Indonesia masih berbayar Dana Bos belum diterapkan kecuali pada tingkat sekolah dasar SD. Belum ada Dana sertifikasi guru dan tun jangan kinerja.  Artinya kondisi pendidikan kita masih sulit Demikianpun kesejahteaan guru sangat minim. Sering untuk pengadaan kapur Saja di sekolah diminta partisipasi murid untuk keberlanjutan proses belajar mengajar.

Melihat kondisi itu tahun 2006 saya melounching Pendidikan gratis di mamuju, dengan mengalokasikan Anggaran yang cukup besar di sektor pendidikan, atau mensubsidi setiap anak untuk SMP Rp. 500.000,dan SMA/SMK Rp. 750.000 /siswa Jika sekiranya saya beri kartu tiap anak maka itulah yang disebut kartu Indonesia pintar (KIP) era Jokowi. Tapi saya tidak beri kartu yang saya lakukan adalah MOU dengan  kepala sekolah  untuk tidak memungut uang pada anak/siswa. Dengan kebijakan itu sekolah mulai rame angka putus sekolah dari SD ke SMP dan ke SMA mulai  menurun. Dengan methode ini Dana yang mengalir  kesekolah cukup besar, contoh SMA X dengan 1.000 siswa/siswi x Rp 750.000. = Rp.750.000.000 per tahun.
Demikian pun tahun /2008 saya mulai menetapkan tunjangan kinerja Bagi pegawai utamanya guru dan tenaga medis. Untuk guru SMA/SLTA Rp.600.000 perbulan angka ini cukup disyukuri Oleh para guru saat itu, dibanding dengan tunjangan kesra/berdiri Rp. 10.000/bulan.

Kebijakan sektor pendidikan tersebut menjadikan mamuju Sebagai salah satu rujukan dalam penetapan kebijakan pendidikan daerah yang berpihak, Demikianpun hasilnya dapat kita rasakan dengan mengukur angka prestasi anak pada setiap jenjang, apalagi di tambah dengan kebijakan khusus peningkatan prestasi anak yaitu bea siswa manakarra, khusus Bagi anak rangkin 1 sampai dengan 10 pada semua jenjang dan bea siswa Bagi anak unggul manakarra di perguruan tinggi negeri utama nya pada 9 jurusan.

Untuk kemudahan yang lain Pemda juga menyediakan sarana angkutan khusus anak sekolah BUS SEKOLAH untuk anak SMP dan SLTA gratis setiap hari pergi pulang khusus Bagi anak yang tidak mapu dan jauh dari sekolah.  Denga perubahan kebijakan itu hampir setiap malam rumah jabatan penuh kunjungan dari rakyat untuk menyampaikan rasa terimah kasih kepada Pemda atas layanan pendidikan kepada anaknya, selain itu pembangunan Sekolah baru secara masif terms dilakukan di tingkat kecamatan, khususnya SMP/SMA/SMK.

Selanjutnya saya Amati kondisi ekonomi rakyat, saya melihat ada ketimpangan ekonomi khususnya di kalangan umat Islam. Akhirnya saya mengajak teman2 partai yang berbasis Islam untuk menggarap peraturan daerah tentang Zakat bersama dengan para ulama.
Akhirnya kita mulai dan bentuk Badan Amil Zakat (BAZ tahun 2008.
Di Awal penerapan perda ini cukup mendapatkan tantangan akibat ke tidak percayaan masyarakat khususnya para pegawai terhadap pengololaan zakat. Tapi saya akui saat itu saya gunakan dengan cara yang sedikit memaksa dan ancaman Bagi pegawai yang tidak Bayar zakat Akan tidak naik pangkat (tangan besi istilah saya). Demikianpun BAZ saya awasi langsung dalam pengololaan Serta transfaransi dengan bekerja sama media untuk mengumumkan rekening keuangan berapa yang masuk dan di belanjakan kemana uang zakat itu, BAZ melakukan dengan transfaran dan membuka di publik terhadap penyaluran uang zakat itu. Kini alhamdulillah BAS telah dapat membantu sekian ribu orang miskin, sekian ratus rumah kumu dalam bentuk bedah rumah, orang jompo, orang sakit, antaran ambulance dan lain lain layanan yang dapat dibantu Oleh Badan Amil zakat kab. Mamuju, dan saat ini Badan Amil Zakat kab. Mamuju telah menjadi salah satu tempat study banding pengololaan zakat di di daerah.

Umat Islam senang zakat nya bisa ber manfaat dan orang miskin pun bersyukur dapat dibantu Oleh BAZ dalam setiap kesulitan, saya Hanya berharap Ridho dari Allah SWT. Amin.



Garuda,   31 agustus 2015


            SDK.