Social Icons

Sabtu, 31 Oktober 2015

MELEMAHNYA KEKUATAN RAKYAT DI ERA JOKOWI

OLEH : DR. H. SUHARDI DUKA


Foto Facebook

Dibanding dengan era sebelumnya, nilai Tukar Politik rakyat begitu kuat termasuk tekanan kepada Pemerintah dan legislatif. Terbukti UU tentang pilkada tidak langsung yang telah disahakan Oleh DPR RI akhirnya berakhir dgn keluar nya perpu Nomor 1 tentang pilkada langsung akibat tekanan rakyat yang begitu kuat kepada SBY. Demikian juga rencana pembangunan kantor DPR RI, yang telah dialokasikan anggarannya juga mentok akibat tekanan rakyat kepada parlemen.

Bukan Hanya itu  beberapa kali rencana revisi UU KPK, yang di motori beberapa Fraksi di Dewan jugaselalu gagal akibat kuat dan berartinya suara rakyat saat itu. Kepekaan Pemerintah  terhadap setiap gejolak dan aspirasi yang terbangun begitu nyata, termasuk upaya penyelesaian konplik antar hubungan KPK dan lembaga lain, termasuk memanasnya hubungan KPK dgn Polri saat itu.

Satu tahun sudah Pemerintahan Jokowi Jk. Tren penurunan kepuasan rakyat atas kinerja Pemerintah utamanya president dan wakil president nampak sesuai survey, pada bulan  maret Oktober tentang kepuasan Hanya 47 % dan Oktober turun lagi menjadi 45 % (poltracking) sedang indobarometer  maret 57 % dan Oktober 46 % demikian juga wakil president  44 % maret dan 42 % Oktober sedang indobarometer 53 % dan 42 %.

Kondisi tersebut menggambarkan sesungguhnya rakyat tidak puas atas kinerja pemerintahan saat ini. Walaupun dalam kondisi tidak puas tapi rakyat diam dan rela memberikan dukungan kepada Pemerintah  dengan harapan Akan ada perhaikan di tahun kedua. Saya pun percaya bahwa di tahun kedua president Jokowi Jk Akan Lebih fokus memperbaiki kondisi ekonomi negara saat ini. Peran wakil president yang telah pengalaman mengatasi pelemahan ekonomi global sebaiknya sedikit diberi peran. Jk adalah seorang yang sangat piwai dalam pengololaan ekonomi tidak justru dikurangi gerak dan perannya, Serta dilemahkan dengan perlawanan beberapa menteri yang nota bene menteri yang tidak jelas track rekordnya.

Sebaiknya Disadari bahwa rakyat tidak Hanya memberi dukungan tapi ada Asa yang di harapkan., pemerintahan Jokowi harus Lebih fokus untuk memberi balas jasa kepada rakyat yang tetap setia menyokong dia, denga langkah yang Lebih nyata untuk menolong rakyat keluar dari masalah nya.

Melemah ya harga sawit dan karet Serta beberapa komoditas pertanian ditengah  menguatnya Dollar, perlu ada kebijakan yang yang Lebih memihak dan dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu packet kebijakan ekonomi 1-5 sudah Lebih baik tapi
Rakyat Ingin  mendapatkan bonus atas kesetiaannya memberi dukungan kepada Pemerintah saat ini, Kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar sesungguhnya kebijakan itu sudah lama bergulir dihampir setiap daerah. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah kebijakan yang Lebih memberi harapan Akan kepastian masa depan utamanya dibidang landeform. Subsidi hasil pertanian dan pupuk Serta infrastrusktu yang Lebih berpihak.

Pembinaan umkm Sebagai penggerak ekonomi perkotaan sebaiknya diberikan pembiayaan yg Lebih lunak, Demikianpun target pajak kepada usaha menengah sebaiknya di beri incentive utamanya usaha yg memperkerjakan banyak org.  Dukungan rakyat terhadap Pemerintah Jokowi di yakini Akan tetap ber lanjut bila Hal ini menjadi perhatian yg cukup serius. Tapi bila tidak maka rakyat Akan kecewa dan sulit kembali dipulihkan kepercayaan  nya. Dan salah satu indikator yg Akan terus Pak Jokowi mendapatkan kepercayaan publik adalah bagaimana menyikapi Partai pendukungnya dalam upaya pemberantasan korupsi dengan penguatan lembaga2 penegak hukum termasuk KPK.

Merivisi UU adalah sesuatu yang biasa, tapi merevisi UU KPK dengan tujuan tertentu di pahami Sebagai sesuatu yang di pandang belum perlu mengingat peran KPK dan kepercayaan lembaga ini terhadap publik begitu besar. Masalahnya memang SBY membuat KPK Sebagai pisau yang tacam kemudian menusuk dirinya sendiri.  Dan saya Kira PDI P tidak Ingin seperti nasibnya partai Demokrat.
Yang diperlukan Bagi KPK adalah integritas pemimpin nya, tidak ambisi dan tidak diperalat partai lain dengan janji Akan menjadi sesuatu. Akibat nya KPK menjadi sesuatu yang liar Pimpinan KPK sebaiknya sebelum menjabat harus membuat pernyataan bahwa tidak bersedia dicalonkan Jadi President atau wakil president.
Sebelum masatugasnya di KPK berakhir.

Silk air,   10 okt. 2015.


           SDK.