OLEH : DR. H. SUHARDI DUKA, MM
Diahir tahun 2014, Indonesia mencatat sejarah dengan pergantian kepemimpinan nasional dengan damai dan sejuk yaitu dari Susilo BambangYudoyono kepada Joko Widodo. Bersamaan dengan itu pada bulan nopember Pemerintah menaikkan harga BBM utamanya Premium dan solar. Akibat kenaikan itu terjadi demo mahasiswa dan buruh dikota-kota besar menolak kenaikan harga BBM. Dan gejolak ekonomipun mulai terasa dan dibulan desember ini kembali ekonomi Indonesia terasa berat akibat melemahnya rupiah terhadap dollar amerika. Itulah sekelumit peristiwa di ahir tahun 2014,terus bagaimana dengan tahun 2015 ,,,, ?
Masa depan adalah kumpulan kemunkinan, arah, peristiwa, perubahan, Kemajuan dan kejutan. Seiring waktu segalanya menemukan tempatnya Masing-masing dan, bersama-sama semuanya membuat gambaran baru Mengenai dunia. ( jhon Naesbit ).
Sebagai bangsa apalagi pemimpin satu daerah saya tentunya tidak akan pernah pesimis melihat masa depan, walaupun tantangan 2015 tidak mudah, dan salahsatu momen di 2015 akan terjadi pilkada serentak di hampir 300 daerah diIndonesia di tengah ketidak pastian legalitas aturan yang mendasari sampai saatini, apakah lansung atau tidak lansung.
Di 2015 penegakan hukum akan semakin kuat utamanya dalam upaya untuk pemberantasan korupsi, dan kejahatan ekonomi lain termasuk narkoba, disisi lain tingkat kecurigaan public terhadap pejabat politik/public belum akan redah.Untuk gambaran itulah maka gerak laju ekonomi juga akan memilih jalan yang aman dan hati-hati, utamanya dalam ber investasi yang terkait dengan perizinan.Ada pepatah jepang yang tepat untuk menggambarkan kondisi ini, paku yang me-Nonjol akan di palu.
Banyak pemimpin justru sukses dalam upaya peningkatan kesehateraanmasyarakatnya akan di palu. Banyak pemimpin yang telah mengabdikan diri untuk masyarakat dan menonjol dipaksa kembali pada kebijakan lama yang mapan. Olehnya itu kalau berjalan jangan terlalu jauh dari rombongan agar anda tetap dihitung sebagai rombongan.
Untuk kondisi mamuju, target ekonomi makro, diyakini masih akan diatas capaian nasional, pertumbuhan ekonomi nasional kisaran 5-6 % mamuju akan tetap tumbuh kisaran 9-10 %. Iklim investasipun akan tetap berjalan, utamanya tingkat produktifitas hasil pertanian dan perkebunan mamuju akan meengalami peningkatan rata-rata di atas 10 persen, utamanya sector Pangan, cocoa dan sawit.
Untuk kondisi social mamuju 2015 akan stabil, aman dan harmoni baik toleransi antar umat beragama, suku dan konplik social lainnya di harapkan tidak terjadi akibat sumber pemicunya dapat kita atasi dengan baik dengan ketersediaanpangan dan kebutuhan pokok lainnya.
Yang sangat dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat dalam perbaikan lingkungan dan pemukiman serta penataaan kota termasuk mengatasi maslahapersampahan.SELAMAT MEMASUKI TAHUN BARU 2015 DENGAN PENUH OPTIMISME DANPENINGHKATAN IMAN DAN KEPEKAAN SOSIAL.
SAPOTA 23 DESEMBER 2014
SDK
Sabtu, 27 Desember 2014
Selasa, 23 Desember 2014
LAPORAN PERJALANAN DINAS
DEWAN PENGAWAS PDAM TIRTA MANAKARRA MAMUJU
TAHUN 2014
KEPADA : BAPAK BUPATI MAMUJU,
DARI : DEWAN PENGAWAS PDAM TIRTA MANAKARRA MAMUJU,
PERIHAL: Laporan Perjalanan Dinas Dewan Pengawas PDAM-TM Kabupaten Mamuju dalam rangka peninjauan asset Pemerintah Pusat dalam hal Kementrian PU kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju berupa Instalasi Pengelolaan Air Bersih
1. DASAR PELAKSANAAN
- Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 025/SPPD/XII/2014, tanggal 17 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh PDAM-TM Mamuju dan ditandatangani oleh Dirut PDAM.
- Sebagaimana tercantum dalam lembar SPPD tujuan dari Perjalanan Dinas didalam Daerah ini adalah dalam rangka melakukan kunjungan kerja sekaligus peninjauan asset Pemerintah Pusat Cq. Kementrian PU yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Daerah berupa Instalasi Pengelolaan Air Bersih, SPAM Pedesaan serta jaringan Perpipaan.
- Perjalanan Dinas dalam Daerah ini bermaksud untuk mengetahui suasan kerja disetiap IKK ( Instalasi yang ada di Kota Kecanatan ) juga ingin memastikan semua Asset yang akan dihibahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Perjalanan Dinas ini berlangsung selama 3 ( tiga ) Hari yaitu dari tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014 dengan menggunakan Kendaraan Dinas Roda empat PDAM-TM, mengunjungi beberapa IKK dan IPA yang ada dibawah PDAM-TM Mamuju dengan jadwal perjalanan sebagai beriut :
- Kamis Tanggal 18 Desember 2014, mengunjungi Kantor Instalasi Kota Kecamatan ( IKK ) Kalukku, yang terletak di Tasiu 32 Km utara Kota Mamuju , setelah itu lanjut ke Instalasi Pengelolaan Air untuk Kalukku kapasitas 10 Liter/ detik yang hanya berjarak 1 Km dari Kantor IKK tepatnya di Jalan Trans Mamuju - Kalumpang - Mamasa, setelah itu mengunjungi IPA Kabuloang kapasitas 20 Liter/ detik ( Systim Grafitasi ) di Desa Kabuloang masih dihari yang sama perjalanan dilanjutkan ke Kantor Instalasi Kota Kecamatan yang terletak di Tarailu 75 Km utara Mamuju atau 43 Km dari Kantor IKK Kalukku , kemudian ke IPA Tarailu yang berkapasitas 10 Liter/detik dengan Systim Pembangkit Listrik di pinggiran Kota Kecamatan Tarailu
- Jum'at Tanmggal 19 Desember 2014, mengunjungi Instalasi Pengelolaan Air Bersih ) Pattiddi di Kecamatan Simboro, SPAM Pedesaan di Botteng dan Sumare juga di Simboro, mengunjungi IKK Tapalang ( IPA Tapalang ) di Kecamatan Tapalang 38 Km Selatan Mamuju
- Sabtu, 20 Desember 2014 mengunjungi Intake yang ada di Sungai Soddo Mamuju sumber air baku untuk Pusat Kota Mamuju dan Pulau Karampung, serta IPA Soddo yang berkapasitas 20 Liter/ detik.
- Kamis, tanggal 18 Desember 2014, Berangkat dari Mamuju sekitar jam. 8.30 Wita , petjalanan diatas aspal licin dengan jarak tempuh 32 Km hanya diperlukan waktu sekitar setengah jam kami maksudnya Saya MUHAMMAD NUR ( Sekertaris Dewan Pengawas PDAM-TM Mamuju ) dan Pa M.ADHAN KASIM ( Anggota Dewan Pengawas PDAM-TM Mamuju ) tiba di Kantor IKK Kalukku di jalan Trans Sulawesi TASIU Kecamatan Kalukku, diterima oleh Kepala Kantor IKK Husri, ST dan jajarannya. Setelah bincang-bincang diketahui bahwa saat ini IKK Kalukku yang mengelola Dua IPA berkapasitas 30 Liter/ detik , yaitu IPA Tasiu 10 Liter/ detik dibangun pada tahun 2009 dan IPA Kabuloang 20 Liter/ detik ( Sistim Grafitasi ) dibangun pada tahun 2013,mempekerjakan 13 Orang Kariyawan, 9 tenaga tetap dan sisanya 4 Orang tenaga Honor, Saat ini IKK Kalukku memiliki 1.560 Pelanggan, Kalukku dan sekitarnya 1.100 Pelanggan serta Kabuloang baru 560 pelanggan dengan pendapatan sekitar 70 - 75 Juta perbulan, diharapkan bahwa Pelanggan akan terus bertambah mengingat kapasitas IPA terpasang masih meungkinkan penambahan Pelanggan dan itu berarti peningkatan Pendapatan. Kondisi yang terlihat dan diketahui di IKK Kalukku hamoir sama dengan apa yang ada di IKK Tarailu, Walau IKK ini baru memiliki Kariyawan 4 Orang, 3 Pegawai tetap dan 1 Orang masih honor, melayani 705 Pelanggan dari IPA Tarailu dengan kapasitas 10 Liter/ detik ( Sistim PLN dan Genset ) pendapatan sekitar 40 Juta perbulan dengan presentasi tungggakan sekitar 10 % perbulan.
- Jum'at tanggal 19 Desember 2014, mengunjungi dan melihat Kondisi IPA Pattidi di Desa Pattiddi Kecamatan Simboro 9 Km Selatan Mamuju berkapaitas 20 Liter/detik ( Sistem Grafitasi ) dibangun pada tahun 2011 , untuk mensuplay air bersih di Utara dan Barat Kota Mamuju serta SPAM Pedesaan di Botteng dan Sumare juga di Kecamatan Simboro. Setelah itu Perjalanan dilanjutkan ke IPA Tapalang yang terletak di Km. 38 Selatan Kasambang Tapalang, dari Km. 38 Jalan Trans Sulawesi kami turun dari mobil berjalan kaki belok kekiri memasuki perkampungan, jalan di pematang sawah, melewati jembatan darurat dan terakhir pendakian dikemiringan sekitar 20 derajat sekitar 700 meter hingga 1 Km sampailah kani di IPA Tapalang dalam kondisi masih bisa berfungsi tapi belum dimanfaatkan karena belum adanya jalan yang dapat diakses oleh kendaraan roda empat atau enam untuk keperluan oprasional dan maintenance sebuah Intalasi.
- Sabtu 20 Desember 2014, mengunjungi Intake yang ada di Sungai Soddo Mamuju sumber air baku untuk Pusat Kota Mamuju dan Pulau Karampung, serta IPA Soddo yang berkapasitas 20 Liter/ detik dibangun pada tahun 2013 . Kagum kami menyaksikan IPA yang ada diatas bukit jalan menuju ke Rujab Bupati Sapota dari arah Soddo Kecamatan Kota ( Binanga ) yang mensuply air ke Pulau Karampung , bangunannya negah sulit dijelaskan dengan kata menurut Saya inilah satu-satunya IPA di Indonesia yang mensuply air ke Satu Pulau dengan melewati perairan di kedalaman laut selat Makassar.
6. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN
KESIMPULAN :
Kesimpulan dalam perjalanan Dinas ini berdasarkan apa yang kami lihat dan ketahui bahwa kinerja dan Manajemen Kantor IKK Kecamatan Kalukku dan Tarailu berjalan dengan baik dan wajar ada beberapa hal yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Manajemen seperti berupaya menambah pelanggan dengan melakukan promosi , menurunkan presentase tunggakan dengan meningkatkan penagihan, mencari sumber air lain yang memungkinkan membangun IPA dengan sitem Grafitasi agar bisa menekan biya oprasional penggunaan PLN atau Genset, serta mengupayakan Diklat-Diklat untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dari hasil kunjungan / Peninjauan langsung kebeberapa IPA yang disebutkan diatas berdasarkan penilaian dari segi kondisi non teknis dari pengamatan langsung dilapang , semua berjalan dab berfungsi dengan baik, Normal dan Wajar terkecuali untuk IPA Tapalang.
IPA Tapalang berkapasitas 10 Liter/ detik yang dibangun pada tahun 2009 belum berfungsi dan belum dimanfaatkan karena terbentur pada Akses Jalan Desa menuju IPA sepanjanag 700 meter - 1 Km , diharapkan pihak yang berkompeten dapat membangun akses jalan tersebut, IPA ini belum diserahkan Pengelolaannya ke PDAM-TM Kabupaten Mamuju dan tidak termasuk dalam usul Hibah Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju karena belum dapat difungsikan .
Perlu diketahui disamping pembangunan jalan menuju IPA , untuk beroperasi IPA juga membutuhkan puluhan juta rupiah perbulan untuk biaya oprasional, gaji Pegawai PDAM, diluar Sewa Listrik ( PLN ) dan Bahan bakar untuk Genset yang juga bisa mencapai Rp. 10 Juta / perbulannya, sehingga dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk pembiayaan tersebut tentu melalui pembayaran rekening Air bila kelak sudah difungsikan karena ada fenemona yang beredar kalau IKK ( IPA ) itu sumbangan dari Pemerintah, yang benar bahwa IPA adalah bantuan Pemerintah sedang biaya oprasional sepanjang difungsikan menjadi tanggung jawab Pengguna ( Pelanggan ).
SARAN-SARAN :
Demikianlah laporan perjalanan Dinas dalam Daerah ini kami buat, berharaf semoga bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Bapak Bupati untuk mengambil kebijakan mengenai Hibah Asset milik Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Pembinaan PDAM-TM mamuju untuk mengemban misinya sebagai perusahaan yang menginginkan peningkatan Laba dan unsur sosialnya untuk membantu masyarakat dalam pelayanan air bersih sebagai hajat hidup manusia.
Apabila dalam laporan ini terdapat kesalahan dalam bentuk apapun kami mohon maaf karena tak ada gading yang tak retak tak ada manusia yang luput dari kekhilapan **
MAMUJU, 22 DEEMBER 2014
YANG MEMBUAT LAPORAN
MUHAMMAD NUR
SEKERTARIS DEWAN PENGAWAS PDAM-TM MAMUJU
Foto - Foto Penunjang Kaporan Perjalanan Dinas,
Berjalan menuju IPA Tapalang lewat sawah.
Bak IPA Soddo Mamuju.
IPA Tapalang diatas bukit Kasambang belum berfungsi
Senin, 22 Desember 2014
BERANI MENUJU ZONA YANG TIDAK NYAMAN
OLEH : DR.H.SUHARDI DUKA,MM,
Adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi dengan keluarnya kebijakan moratoriumuntuk penerimaan pegawai negeri sipil tenaga non medis dan guru,Tes online tahun ini memberi pelajaran bahwa untuk mendapatkan kerja bukan hanya koneksi dan sogok yang dibutuhkan untuk jadi pns. Benar kualitas dan kemampuan sangat dibutuhkan dengan sistim yang lebih terbuka dan sulit untuk dilakukan pengaturan.
Dari tahun ketahun kelihatan bahwa hampir lebih separuh angkatan kerja bercita-cita ingin menjadi pegawai negeri, karena pegawai negeri dianggap terjamin hidupnya, jaminan hari tua, perumahan dan fasilitas kendaraan dan lain-lain. Dengan bekerja rutin sedikit disiplin dan loyal karier akan merangkak naik, mulai esalon 4, 3, 2 dan munkin bisa ke esalon 1.Daya tarik inilah yang menyebabkan banyak pencari kerja ingin bersaing masuk menjadi pns, di tambah lagi dengan kedudukan dan penghargaan dimasyarakat bila menjadi pejabat mendapat tempat khusus.
Sebenarnya justru bagi kalangan yang suka tantangan pns itu tidak cocok, yang suka inovasi dan mengukur tingkat produktivitasnya sebaiknya mencari pekerjaan yang tidak berada di sona nyaman terus menerus.Saya Pernah PNS 13 tahun dan minta berhenti dengan hormat tanpa pensiun. Mengapa saya minta keluar karena disana tidak ada kompetisi dan sulit ber inovasi, saya menganggap bekerja rutin setiap hari dari waktu kewaktu tidak memiliki tantangan saat itu.
Indonesia dalam komposisi demografi orang yang bekerja dikalangan bisnis belum cukup 2 % penduduk, ini artinya kita masih memiliki peluang besar untuk bekerja disektor ini dengan peluang dan potensi sumber daya yang dimiliki.Disektor bisnis memiliki tantangan dan peluang yang lebih menjanjikan baik itu dalam mencari kerja pada perusahaan yang telah mapan, maupun upaya untuk membuka lapangan kerja baru, tentu dengan membutuhkan sedikit modal.Zona ini memang zona yang tidak nyaman di awalnya, akan tetapi tantangannya dihadapi akan terasa dan dianggap biasa, sering tidak cukup 10 tahun orang banyak suskses meniti karier di perusahaan dan sudah berada pada level puncak atau minimal pada level manager.
Diperusahaan keahlian dan produktifitas sangat dihargai begitupun kreatifitas dan inovasi sangat memungkinkan untuk dilakukan dan dapat mendatangkan kepuasan tersendiri. Sedangkan jadi pegawai begitu banyak aturan yang harus mengikat ditambah lagi dengan pengawasan yang begitu ketat dan saat yang sama banyak aturan multi tafsir, yang menyebabkan banyak pegawai atau pejabat masuk hotel prodeo.
Untuk itu anak muda yuk tinggalkan zona nyaman di awal ambil zona yang lebih menantang dan ahirnya nyaman di ahir. Sukses for you. Sdk sapota mamuju..untuk anak - anak muda yang berjiwa maju..
Selasa, 16 Desember 2014
APBD UNTUK SIAPA ?
Oleh : DR.H.SUHARDI DUKA,MM
Pada hakikatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di suatu daerah merupakan gambaran atau potret seorang Kepala Daerah dalam mengelola daerahnya. Artinya jika prekonomian daerah mengalami pertumbuhan dan pelayanan publik yang baik, itu karena penempatan angka-angka dalam APBD dapat memenuhi kebutuhan dasar. Sekaligus menjadi dayadorong ekonomi riil. Di situlah APBD bakal dirasakan manfaatnya.
APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Artinya APBD adalah produk bersama antara eksekutif dan legislatif daerah. DenganAPBD, akan diketahui prioritas pembangunan satu daerah. Tentu dengan melihat titik beratalokasi anggaran yang disediakan dalam APBD tersebut.
Acapkali kita terkesima oleh pernyataan seorang pejabat publik saat memberi keterangan dihadapan publik. Bahwa dia mengklaim diri sebagai penentu kebijakan yang sangat concern memprioritaskan program di bidang pendidikan. Tapi kenyataannya, struktur APBD nya kurangdari 20 persen alokasi anggaran pendidikan. Demikian pun ketika mengklaim diri sebagai propada petani. Tapi kenyataan membuktikan bahwa anggaran sektor pertanian justru kurang dari 10persen pada alokasi anggaran dalam APBD.
Kita ketahui bersama, bahwa dalam penyusunan APBD telah ditentukan porsi penganggaran masing-masing sektor dalam APBN dan APBD. Khusus untuk dua sektor layanan dasar telahdiatur pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional pada pasal 49. Disitu dijelaskan bahwa besaran anggaran pendidikan pada APBN dan APBD minimal 20 persen.
Sedangkan pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 171 dijelaskan bahwa besaran anggaran kesehatan untuk APBN dan APBD sebesar 10 persen. Porsi itu di luar gaji. Dengan ketentuan tersebut di atas mari kita mencoba membedah RAPBD KabupatenMamuju. Kemudian disandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat.
Adapun total Belanja APBD Kab. Mamuju sebesar Rp 915.401.8808.161,80. Sedangkan untuk Pemerintah Sulawesi Barat sebesar Rp 1.482.854.260.147,37.Sekali lagi, mari kita sandingkan. Bicara soal pendidikan, oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp152 Miliar (24 persen). Demikian halnya dengan anggaran kesehatan telah diplot sebanyak 78 Miliar (12 persen). Sementara untuk anggaran diDPRD sebanyak Rp15 Miliar (2,4 perseN ).
Mari kita menengok RAPBD Provinsi Sulawsi Barat. Porsi anggaran pendidikan sebesar Rp53 Miliar (7 persen). Dan untuk anggaran kesehatan sebanyak 59 Miliar (7 persen). Sementara untuk DPRD memeroleh porsi anggaran sebesar 72 Miliar (9,2 persen).
Dengan gambaran di atas dapat diketahui kualitas APBD suatu daerah, dengan membandingkan layanan dasar dan prioritas alokasi anggaran yang ditetapkan, baik oleh Pemkab Mamuju maupun pemerintah provinsi. Saat yang sama, kita pun dapat memahami dengan seksama tingkat kepatuhan pemda masing-masing dalam mengalokasikan anggaran.
Untuk diketahui, bahwa dalam menetapkan besaran anggaran di APBD oleh TPAPD, tidaklah tepat jika menempatkan angka berdasarkan kehendak sepihak. Atau didasarkan pada desakanpublik. Apalagi jika sampai pada pemaksaan kehendak pejabat tertentu.
Yang lebih urgen sesungguhnya adalah kepatuhan pada asas. Seperti anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen di luar gaji. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka inilah yang disebut tidak taat asas alias tidak patuh. Wajarlah bila tiba waktu pemeriksaan oleh BPK akan tetap berada pada garis mustahil untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab dariawal memang telah menyalahi aturan secara nyata.
Kajian berikutnya adalah penempatan prioritas anggaran. Pertanyaannya, apakah akan dapat memberikann kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi? Jika anggaran itu membiayai sektor riil atau belanja modal yang mendorong putaran ekomomi dan peningkatan produksi maka akan berpengaruh pada pertumbuhan. Tapi jika hanya konsumtif dan perjalanan dinas, maka anggaran itu kontra produktif dan hanya akan mendorong inflasi.
Untuk diketahui, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju dalam 9 tahun terahir relatif rata-rata lebih tinggi dibanding 5 kabupaten lainnya di Sulbar. Angka ini juga telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan di Sulbar.
Suatu saat saya mendengar sebuah pidato bahwa Sulbar pernah tumbuh 15 persen. Hemat saya,pidato itu tidaklah benar adanya. Karena saya tidak pernah mendapatkan laporan statistik bahwa Sulbar pernah menempati posisi di angka pertumbuhan 15 persen. (lihat data tahun berapa?)
Olehnya itu, dengan timpangnya penempatan anggaran dari rancangan RAPBD di Pemprov,kiranya perlu ada upaya perbaikan struktur APBD. Sebab bagaimana mungkin Pemprov dapat menilai dan mengevaluasi APBD Kabupaten jika struktur APBD provinsi timpang dan tidak patuhterhadap undang-undang.
Saya ingin tegaskan, APBD adalah hak rakyat. Olehnya itu harus diabdikan untuk rakyat. Sektor yang berkaitan langsung dengan rakyat adalah kesehatan, pendidikan dan pertanian serta infrastruktur jalan dan jembatan. Sekali lagi, APBD itu untuk rakyat!
Kritik dan saran: sdk.suhardi@gmail.com
Pada hakikatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di suatu daerah merupakan gambaran atau potret seorang Kepala Daerah dalam mengelola daerahnya. Artinya jika prekonomian daerah mengalami pertumbuhan dan pelayanan publik yang baik, itu karena penempatan angka-angka dalam APBD dapat memenuhi kebutuhan dasar. Sekaligus menjadi dayadorong ekonomi riil. Di situlah APBD bakal dirasakan manfaatnya.
APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Artinya APBD adalah produk bersama antara eksekutif dan legislatif daerah. DenganAPBD, akan diketahui prioritas pembangunan satu daerah. Tentu dengan melihat titik beratalokasi anggaran yang disediakan dalam APBD tersebut.
Acapkali kita terkesima oleh pernyataan seorang pejabat publik saat memberi keterangan dihadapan publik. Bahwa dia mengklaim diri sebagai penentu kebijakan yang sangat concern memprioritaskan program di bidang pendidikan. Tapi kenyataannya, struktur APBD nya kurangdari 20 persen alokasi anggaran pendidikan. Demikian pun ketika mengklaim diri sebagai propada petani. Tapi kenyataan membuktikan bahwa anggaran sektor pertanian justru kurang dari 10persen pada alokasi anggaran dalam APBD.
Kita ketahui bersama, bahwa dalam penyusunan APBD telah ditentukan porsi penganggaran masing-masing sektor dalam APBN dan APBD. Khusus untuk dua sektor layanan dasar telahdiatur pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional pada pasal 49. Disitu dijelaskan bahwa besaran anggaran pendidikan pada APBN dan APBD minimal 20 persen.
Sedangkan pada undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 171 dijelaskan bahwa besaran anggaran kesehatan untuk APBN dan APBD sebesar 10 persen. Porsi itu di luar gaji. Dengan ketentuan tersebut di atas mari kita mencoba membedah RAPBD KabupatenMamuju. Kemudian disandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat.
Adapun total Belanja APBD Kab. Mamuju sebesar Rp 915.401.8808.161,80. Sedangkan untuk Pemerintah Sulawesi Barat sebesar Rp 1.482.854.260.147,37.Sekali lagi, mari kita sandingkan. Bicara soal pendidikan, oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp152 Miliar (24 persen). Demikian halnya dengan anggaran kesehatan telah diplot sebanyak 78 Miliar (12 persen). Sementara untuk anggaran diDPRD sebanyak Rp15 Miliar (2,4 perseN ).
Mari kita menengok RAPBD Provinsi Sulawsi Barat. Porsi anggaran pendidikan sebesar Rp53 Miliar (7 persen). Dan untuk anggaran kesehatan sebanyak 59 Miliar (7 persen). Sementara untuk DPRD memeroleh porsi anggaran sebesar 72 Miliar (9,2 persen).
Dengan gambaran di atas dapat diketahui kualitas APBD suatu daerah, dengan membandingkan layanan dasar dan prioritas alokasi anggaran yang ditetapkan, baik oleh Pemkab Mamuju maupun pemerintah provinsi. Saat yang sama, kita pun dapat memahami dengan seksama tingkat kepatuhan pemda masing-masing dalam mengalokasikan anggaran.
Untuk diketahui, bahwa dalam menetapkan besaran anggaran di APBD oleh TPAPD, tidaklah tepat jika menempatkan angka berdasarkan kehendak sepihak. Atau didasarkan pada desakanpublik. Apalagi jika sampai pada pemaksaan kehendak pejabat tertentu.
Yang lebih urgen sesungguhnya adalah kepatuhan pada asas. Seperti anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen di luar gaji. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka inilah yang disebut tidak taat asas alias tidak patuh. Wajarlah bila tiba waktu pemeriksaan oleh BPK akan tetap berada pada garis mustahil untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab dariawal memang telah menyalahi aturan secara nyata.
Kajian berikutnya adalah penempatan prioritas anggaran. Pertanyaannya, apakah akan dapat memberikann kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi? Jika anggaran itu membiayai sektor riil atau belanja modal yang mendorong putaran ekomomi dan peningkatan produksi maka akan berpengaruh pada pertumbuhan. Tapi jika hanya konsumtif dan perjalanan dinas, maka anggaran itu kontra produktif dan hanya akan mendorong inflasi.
Untuk diketahui, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju dalam 9 tahun terahir relatif rata-rata lebih tinggi dibanding 5 kabupaten lainnya di Sulbar. Angka ini juga telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan di Sulbar.
Suatu saat saya mendengar sebuah pidato bahwa Sulbar pernah tumbuh 15 persen. Hemat saya,pidato itu tidaklah benar adanya. Karena saya tidak pernah mendapatkan laporan statistik bahwa Sulbar pernah menempati posisi di angka pertumbuhan 15 persen. (lihat data tahun berapa?)
Olehnya itu, dengan timpangnya penempatan anggaran dari rancangan RAPBD di Pemprov,kiranya perlu ada upaya perbaikan struktur APBD. Sebab bagaimana mungkin Pemprov dapat menilai dan mengevaluasi APBD Kabupaten jika struktur APBD provinsi timpang dan tidak patuhterhadap undang-undang.
Saya ingin tegaskan, APBD adalah hak rakyat. Olehnya itu harus diabdikan untuk rakyat. Sektor yang berkaitan langsung dengan rakyat adalah kesehatan, pendidikan dan pertanian serta infrastruktur jalan dan jembatan. Sekali lagi, APBD itu untuk rakyat!
Kritik dan saran: sdk.suhardi@gmail.com
Senin, 08 Desember 2014
KOTA YANG AUTO PILOT
OLEH : DR.H.SUHARDI DUKA,MM
Suatu ketika, seorang teman menceritakan, bahwa dia pernah berada di suatu kota yang sangatdamai. Harmoni kehidupan dalam peradaban masyarakat begitu seimbang antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kepentingan pribadi dan masyarakat nya begitu baik. Harmoni alam pun terjaga dengan baik antara manusia dengan mahluk hidup lainnya.
Hanya satu persoalan masyarakat itu. Mereka tak memiliki hubungan formal dengan masyarakat dunia lainnya. Dalam kota yang diceritakan itu hampir mencapai titik sempurna, tak ada pelanggaran lalu lintas apalagi pelanggaran hukum lainnya. Kota itu juga tak memiliki profesi hakim karena tidak ada lagi keadilan yang mau ditegakkan. Mereka hidup adil dengan ukurannya sendiri. Tak ada iri maupun intrik politik karena memang mereka tidak mengenal partai politik,dan perwakilan rakyat.
Dalam mobilisasi mereka juga menggunakan sarana seperti kota lain yaitu mobil angkutan kota yang secara menyeluruh dicat kuning. Dalam artribut kota yang diceritakan ini lebih banyak memang dengan warna kuning (bukan berarti mereka Golkar). Dan usia harapan hidupnya punbegitu tinggi karena tidak pernah menyaksikan kematian selama di kota itu.
Selanjutnya cerita ini terputus karena Pesawat yang ditumpanginya segera boarding.
Dari penggalan cerita itu, saya justru penasaran ingin mengetahui lebih banyak mengenai kehidupan kota dalam cerita teman ini. Seperti sistem pemerintahan, adat istiadat perkawinan,kultur dan budaya mistis maupun cara dalam berhubugan sex. Serta dalam menyelenggara-kansistem perekonomiannya.
Dalam cerita teman, ada beberapa yang ingin saya ketahui. Pertama tentang pemerintahan, apakah dalam suatu kota bisa berjalan tanpa adanya pemerintahan? Jawabnya, hampir saya pastikan tidak mungkin. Karena pemerintahan diperlukan untuk menjaga pranata sosial, melindungi masyarakat dan menuntun untuk memenuhi kebutuhan menuju kesejahteraan masyarakat.
Hanya saja sistem pemerintahan yang diterapkan di sana dengan tanpa partai politik dan perwakilan serta hakim seperti suatu kesultanan. Karena di tangan Sultan tergenggam otoritas, sebagai kepala Negara/ Daerah, kepala pemerintahan dan sekaligus Hakim..
Sesungguhnya dalam satu masyarakat yang maju dan sadar, sering fungsi-fungsi itu tak jelas lagi siapa yang memerankan. Bahkan dalam salah satu studi banding saya di Canada ke suatu kota kecil disana (Bridgewater town) saya mendapatkan bahwa polisi di kota itu hanya 3 orang. SayaTanya, Kok polisi hanya 3 orang? Sang walikota itu menjawab, Buat apa saya angkat dan saya gaji polisi banyak kalau di kota ini tak ada pelanggaran hukum.
Artinya, cukup 3 polisi rakyatnya telah dapat terayomi dengan baik. Sesungguhnya dalam suatu masyarakat maju dan sadar bisa saja terjadi auto pilot. Artinya pemerintahan dapat tidur karenasemua sistem berjalan, hukum-hukum sosial dan ekonomi telah berjalan dengan baik. Konsep Pemerintah sebagai penjaga malam berjalan artinya pemerintah tak terlalu jauh mencampuri kehidupan social ekonomi masyarakat. Termasuk hukum. Tapi semua diberikan kepada masyarakat untuk mengatur sistemnya dan penegakannya.
Pemerintahlah yang mengikuti rakyat dan pemerintahlah yang tergantung ke rakyat. Tidak justru sebaliknya rakyat yang banyak bergantung kepada pemerintahnya.
Rakyat sebaiknya mandiri baik dari sistim hukum, ekonomi dan politik. Kalau segalanya serba digantungkan kepada pemerintah maka akan menyebabkan kreativitas dan inovasi menjadi lamban. Produktivitas pun menjadi tidak maksimal.
Kita tentu memimpikan kondisi yang seperti ini tercipta di lingkungan kita. Minimal dalam kehidupan terkecil seperti organisasi, atau pun keluarga.Tidak berarti seperti yang diceritakan oleh teman tadi, ada yang saya tidak mengerti tentang usiakehidupan di sana yaitu tidak adanya kematian.
Artinya pada kehidupan yang tidak seperti biasanya bisa saja kota dalam cerita ini adalah alam jin atau alam yang lain. Wallahu Alam. (Sdk).
Kritik dan saran: sdk.suhardi@gmail.com
Ilustrasi sumber foto : ekopermanaputra.blogspot.com
Hanya satu persoalan masyarakat itu. Mereka tak memiliki hubungan formal dengan masyarakat dunia lainnya. Dalam kota yang diceritakan itu hampir mencapai titik sempurna, tak ada pelanggaran lalu lintas apalagi pelanggaran hukum lainnya. Kota itu juga tak memiliki profesi hakim karena tidak ada lagi keadilan yang mau ditegakkan. Mereka hidup adil dengan ukurannya sendiri. Tak ada iri maupun intrik politik karena memang mereka tidak mengenal partai politik,dan perwakilan rakyat.
Dalam mobilisasi mereka juga menggunakan sarana seperti kota lain yaitu mobil angkutan kota yang secara menyeluruh dicat kuning. Dalam artribut kota yang diceritakan ini lebih banyak memang dengan warna kuning (bukan berarti mereka Golkar). Dan usia harapan hidupnya punbegitu tinggi karena tidak pernah menyaksikan kematian selama di kota itu.
Selanjutnya cerita ini terputus karena Pesawat yang ditumpanginya segera boarding.
Dari penggalan cerita itu, saya justru penasaran ingin mengetahui lebih banyak mengenai kehidupan kota dalam cerita teman ini. Seperti sistem pemerintahan, adat istiadat perkawinan,kultur dan budaya mistis maupun cara dalam berhubugan sex. Serta dalam menyelenggara-kansistem perekonomiannya.
Dalam cerita teman, ada beberapa yang ingin saya ketahui. Pertama tentang pemerintahan, apakah dalam suatu kota bisa berjalan tanpa adanya pemerintahan? Jawabnya, hampir saya pastikan tidak mungkin. Karena pemerintahan diperlukan untuk menjaga pranata sosial, melindungi masyarakat dan menuntun untuk memenuhi kebutuhan menuju kesejahteraan masyarakat.
Hanya saja sistem pemerintahan yang diterapkan di sana dengan tanpa partai politik dan perwakilan serta hakim seperti suatu kesultanan. Karena di tangan Sultan tergenggam otoritas, sebagai kepala Negara/ Daerah, kepala pemerintahan dan sekaligus Hakim..
Sesungguhnya dalam satu masyarakat yang maju dan sadar, sering fungsi-fungsi itu tak jelas lagi siapa yang memerankan. Bahkan dalam salah satu studi banding saya di Canada ke suatu kota kecil disana (Bridgewater town) saya mendapatkan bahwa polisi di kota itu hanya 3 orang. SayaTanya, Kok polisi hanya 3 orang? Sang walikota itu menjawab, Buat apa saya angkat dan saya gaji polisi banyak kalau di kota ini tak ada pelanggaran hukum.
Artinya, cukup 3 polisi rakyatnya telah dapat terayomi dengan baik. Sesungguhnya dalam suatu masyarakat maju dan sadar bisa saja terjadi auto pilot. Artinya pemerintahan dapat tidur karenasemua sistem berjalan, hukum-hukum sosial dan ekonomi telah berjalan dengan baik. Konsep Pemerintah sebagai penjaga malam berjalan artinya pemerintah tak terlalu jauh mencampuri kehidupan social ekonomi masyarakat. Termasuk hukum. Tapi semua diberikan kepada masyarakat untuk mengatur sistemnya dan penegakannya.
Pemerintahlah yang mengikuti rakyat dan pemerintahlah yang tergantung ke rakyat. Tidak justru sebaliknya rakyat yang banyak bergantung kepada pemerintahnya.
Rakyat sebaiknya mandiri baik dari sistim hukum, ekonomi dan politik. Kalau segalanya serba digantungkan kepada pemerintah maka akan menyebabkan kreativitas dan inovasi menjadi lamban. Produktivitas pun menjadi tidak maksimal.
Kita tentu memimpikan kondisi yang seperti ini tercipta di lingkungan kita. Minimal dalam kehidupan terkecil seperti organisasi, atau pun keluarga.Tidak berarti seperti yang diceritakan oleh teman tadi, ada yang saya tidak mengerti tentang usiakehidupan di sana yaitu tidak adanya kematian.
Artinya pada kehidupan yang tidak seperti biasanya bisa saja kota dalam cerita ini adalah alam jin atau alam yang lain. Wallahu Alam. (Sdk).
Kritik dan saran: sdk.suhardi@gmail.com
Sabtu, 06 Desember 2014
SULBAR DAN DAERAH DI BAWAHNYA
OLEH : DR.H.SUHARDI DUKA, MM
Pa SDK diapit oleh Ketua DPRD Prov. Sulbar H.Aras Tammauni dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar Andi Mapapangara.
Suatu ketika, saya pernah ditanya oleh
seseorang tentang apa sih pentingnya kita ber-Sulbar? Waktu itu, saya
menjelaskan bahwa kehadiran Provinsi Sulawesi Barat sangat penting dan urgen
untuk lebih mempercepat proses pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat
dengan membuka lapangan kerja baru serta banyaknya investasi yang masuk. Juga
makin mendekatkan pelayanan kepada rakyat.
Masih banyak lagi yang saya jelaskan secara
ber-api-api saat itu di tengah geliat perjuangan mewujudkan daerah ini sebagai
satu provinsi baru.
Andaikata pertanyaan yang sama kembali
diajukan kepada saya saat ini, tentu jawabannya akan
berbeda. Apalagi kalau ditanyakan bagaimana peran
Pemprov dalam mengakselerasi pembangunan di Kabupaten. Kami dari 6 Bupati pasti
memiliki jawaban yang berbeda. Mengapa? Karena pertanyaannya bersifat essay.
Bukan multiple choice. Kalau multiple choice, maka jawaban akan seragam; Baik.
Bayangkan, dari sisi koordinasi dan
perencanaan pembangunan saat ini, hampir seluruh program yang masuk di Mamuju
tak pernah dikoordinasikan. Bahkan tak pernah diusulkan dalam forum Musrembang
Provinsi. Imbasnya, APBD sulbar sering tumpang tindih dengan proyek di
kabupaten. Termasuk proyek bendung sungai Papalang yang ditengarai rusak dan
justeru membawa masalah bagi lingkungan dan masyarakat. Kemudian dianggarkan
lagi untuk kedua kalinya.
Untuk yang satu ini, saya tegaskan sekali
lagi, bahwa Pemkab Mamuju tak pernah mengusulkannya. Serta tak pernah dikoordinasikan
dengan pemerintah kabupaten.
Dulu, sewaktu saya Mahasiswa, ada seorang
tokoh masyarakat Mamuju di Makassar yang memiliki riwayat kepekaan sosial.
Kalau dia mengundang mahasiswa, sesibuk apa pun, mahasiswa pasti memenuhi
undangan sang Tokoh itu. Mengapa? Karena terbukti banyak membantu kegiatan
mahasiswa, maupun kegiatan sosial masyarakat.
Tapi ada juga yang bersikap sebaliknya.
Jika diundang, kami tidak mau ambil pusing dengan undangan yang disebarluaskan
itu. Tak menghadirinya pun tak masalah. Apa artinya? Jawabannya, karena kita
membutuhkan hubungan yang mengikat dan saling membutuhkan.
Demikian juga sebagai daerah bawahan perlu
untuk dibina. Bukan dibenci apalagi dikucilkan. Kita perlu arahan dan teladan
yang dapat menjadi model bagi 6 kabupaten di Sulbar ini. Penciptaan keadilan
anggaran Provinsi terhadap daerah bawahannya adalah salah satu indikator
keteladanan yang dibutuhkan oleh Mamuju. Bukan dengan membengkakkan porsi
anggaran satu daerah, lalu mengerdilkan porsi daerah lainnya.
Saat ini, APBD sedang dalam tahap
pembahasan. Saat pemkab diminta untuk ekspose di Pemprov tentang usulan
Musrembang para Bupati yang langsung hadir, termasuk saya tidak diwakili saat
itu. Pertanyannya, apakah bahan itu telah menjadi bahagian penting saat melakukan
pertimbangan dalam menyusun anggaran? Saya tentu berharap aspirasi itu bisa
dibahas bersama dengan legislatif yang baru saat ini.
Acap kali kita diminta pemerintah pusat
agar melakukan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Namun, apakah di daerah
juga telah terjadi perimbangan itu? Padahal kita juga butuh perimbangan
keuangan Provinsi, kendati masih ada wilayah yang butuh 'sentuhan' khusus. Tapi
bukan berarti daerah lain tidak.
APBD itu menjadi stimulan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Apabila APBD dikelola dengan baik dan
dialokasikan pada prioritas yang dapat merangsang pertumbuhan, maka akan sangat
bermanfaat. Tapi kalau dialokasikan pada hal-hal yang tidak fundamental bagi
ekonomi daerah, maka APBD akan berlalu begitu saja, tidak membawa pertumbuhan
dan perubahan suatu daerah.
Duduk satu meja, saling percaya dan
mendengar antara pemangku kepentingan di Sulbar adalah kunci keberhasilan
anggaran daerah. Dengan demikian, dalam mengelola anggaran dibutuhkan
kesungguhan, keterbukaan dan integritas agar mendapatkan audit yang baik.
Cukuplah pabrik kakao menjadi misal betapa
mubazirnya anggaran yang digelontorkan selama ini. Jangan lagi bernasib serupa
dengan SMK Kakao yang (bakal) tak dikelola dengan baik. Karena itu akan menjadi
masa depan anak-anak di Sulbar.
Akhirnya, harus diakui, narasi tulisan ini
telah dicangkokkan dalam perspektif (serba) kritis, tapi bukan sinis. Sebab
niatnya baik untuk memperbaiki apa yang kurang selama ini. Tidak berarti
kebenaran hanya di satu pihak. Tapi membangun kebaikan tentu ada pada kita
semua. (Sapota SDK).
CATATAN PA SDK DARI AUSTRALIA INSTITUTE MANAGEMENT
OLEH : Dr. H. Suhardi Duka, MM.
Australia Institute Management foto : www.ndy.com
Rabu, (26/11) lalu kami masuk di Intitute
Management Australia. Di sini kami digembleng oleh para manager muda dari
berbagai kalangan dan perusahaan. Dalam pelatihan ini, kami berempat.
Dari Indonesia sebenarnya ada 16 orang yang
mengajukan permohonan. Sementara yang disetujui hanya 3 orang Bupati dan 1
orang Fungsional. Dengan demikian kami satu kelas dengan orang-orang bule dalam
mengikuti pelatihan kepemimpinan di Negeri Kangguru ini.
Ada beberapa catatan penting dari pelatihan
ini. Pertama, dalam memahami materi kami mengalami hambatan komunikasi
disebabkan oleh kesulitan memahami bahasa setempat. Kedua Narasumber cukup
cerdas dalam menyesuaikan materinya. Bayangkan, ada 3 meja yang diisi oleg
tenaga fungsional dan manager di berbagai perusahaan besar di Australia, dan
satu meja lainnya merupakan pejabat public dari Indonesia.
Dari perbincangan kami dengan sejumlah
peserta, mereka butuh pendidikan sebagai satu syarat di perusahaan untuk dapat
naik tingkat pada jenjang jabatan managing direkctor, atau pun senior
manager. Katanya tak ada pemimpin yang
instan. Sebab yang membedakan seseorang ahli, atau tidak adalah proses latihan.
Olehnya itu pememimpin yang baik adalah
juga murid yang baik karena terus belajar, dan dapat menerima timbal balik dari
hasil kepemimpinan. Baik dukungan atau pun kritik haruslahi diterima dalam
bingkai perbedaan.
Kepemimpinan ke depan adalah mereka yang
memahami potensi dirinya, memiliki agenda atapun misi untuksuatu masa depan.
Tipikal kepemimpinan masa depan juga tercermin dari keerdasan memberdayakan
lingkungan sosial. Utamanya sumber daya yang dimiliki dengan mamanfaatkan
jaringan yang banyak.
Jaringan dalam konteks kepemimpinan sangat
menentukan bagi seorang pemimpin. Termasuk peran media dalam mengeksplorasi
gagasan dan agenda agar dipahami oleh public ataupun lingkungannya dengan baik
dan tepat.
Di negara yang maju seperti Australia,
publik tidak lagi mempersoalkan gaya seorang pemimpin ataupun kekuatan media
mengeksplor perilaku pemimpin. Di tempat
ini, yang diukur adalah hasil alias fakta. Gaya dan cara apapun yang anda
lakukan sejauh dalam batas kultur tidak dipersoalkan oleh publick atau
perusahaan. Ukurannya seberapa besar kepampuan dalam produksi dan menguasai
pasar. Dan untuk pejabat publik adalah tingkat pelayanan dan indikator
kesejahteraan masyarakat.
Media Australia sudah lama bebas dan
masyarakatnya pun terdidik. Olehnya itu, kemapuan media mempengaruhi citra
seseorang tidak sekuat Indonesia. Namun
tidak berarti media tidak memiliki pengaruh. Akan tetapi publik Australia
selalu mengukur pada hasil nyata.
Sejelek apapun di media seorang Mayer, akan
tetapi kotanya bersih dan pelayanan publik berjalan dengan baik indikator
ekonomi makro naik seperti pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita
masyarakat, maka walikota bisa terpilih
kembali.
Tegasnya, ukuran nyata tidak dapat
dimanipulasi selain dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang lebih penting
semua lembaga survey maupun statistk sangat taat pada koridor hukum.
Hukum dipahami dengan baik dan dijalankan
oleh semua orang di Australia. Kota Perth misalnya, hampir tak ada pelanggaran
dan kecelakaan lalu lintas. Taxi tidak akan berjalan kalau semua penumpangnya
belum pasang sabuk pengaman. Begitu pun di parker area tidak ada yang parkir
kalau bukan tempat yang dikhususkan parkir.
Dan yang juga hebat ada banyak orang
Indonesia bekerja di kota Perth ini, serta telah menjadi masyarakat Australia.
Mereka juga sangat taat hukum baik perempuan maupun laki-laki.
Lalu bagaimana kita di Indoneisa ? Orang
Indonesia bila sudah di luar negeri rupanya juga profesional dan taat hukum.
Anehnya, jika masih di Indonesia justeru belum bisa berlaku demikian. Wallahu
a'lam.
Perth, 28 Nov. 2014
Kritik dan saran
sdk.suhardi@gmail.com
Kamis, 20 November 2014
POTENSI KEMARITIMAN PROVINSI SULAWESI BARAT
Oleh ; Drs.H.DJAMRUDDIN
B,MM
Provinsi
Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, memiliki panjang
garis pantai kurang lebih 752 Km.Kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi Pembangunan Bidang Kemaritiman diberbagai
sektor antara lain Pembangunan dibidang Perikanan, Pariwisata bahari, Industri Maritim, Perhubungan laut, Pembangunan kelautan dan jasa kelautan, yang dapat menjadikan
andalan sumber-sumber pendapatan Daerah dalam meningkatkan
kesejahteraan Rakyat.
Sulawesi Barat
Bidang Perikanan laut
;
Penyu
Dari
berbagai jenis ikan nelayan tangkap dan jenis ikan-ikan karang yang sangat
potensial untuk dibudidayakan serta perikanan pantai seperti udang, bandeng,
taripang,penyu,Rumput Laut dan berbagai komoditas jenis ikan yang terdapat di
sepanjang pesisir pantai Sulawesi Barat.
Bidang Pariwisata
Bahari ;
Trumbukarang
Wisata
bahari sepanjang pesisir pantai Sulawesi Barat yang meliputi Kab.Polewali
Mandar, Kab.Majene, Kab. Mamuju sebagai Ibukota Provinsi, Kab. Mamuju Tengah
dan Kabupaten Mamuju Utara dan disepanjang pantainya memiliki kurang lebih 30
pulau pulau besar dan kecil serta berbagai jenis biota laut, pasir putih dan
terumbu karang yang indah dan spesifik.
Bidang Industri Kepariwisataan
;
Perahu Sandeq
dengan
Teknologi
Perahu Tradisional Sandeq senagai alat trasportasi nelayan Suku Mandar
yang dikenal sebagai pelaut ulung karena kecepatan dan ketangguhan perahu
Sandeqnya yang dipakai untuk menangkap ikan. Perahu cantik ini mampu mengejar
kawanan ikan Tuna, bahkan kawanan yang sedang bermigrasi. Bahkan di dunia
pariwisata dan pelayaran internasional perahu Sandeq terkenal sebagai alat
perlombaan olah raga bahari
Bidang Perhubungan Laut ;
Kapal Penumpang &
Barang Jalur Pelayaran
Penumpang & Barang
Sulawesi Barat yang
letaknya dibagian barat Pulau Sulawesi dan berbatasan lanagsung dengan Pulau
Kalimantan melalui Selat Makassar menjadikan posisi strategis sebagai jalur
trasportasi antar wilayah maupun sebagai pintu gerbang Pelayaran Internasional.
Untuk itu diperlukan pembangunan infra struktur bidang kelautan agar dapat
melayani Kapal-kapal penumpang dan barang yang melintasi Selat Makassar.
Bidang Jasa Kelautan
;
Pulau Gusung Toraya
Pemanfaatan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tak berpenghuni maupun pulau-pulau
kecil yang tenggelam di permukaan serta wilayah pesisir dapat dikelola sebagai
target-target Pendapatan Daerah perlu dimanfaatkan secara baik dan benar
serta tidak merusak ekosistim
lingkungannya.
Dari
gambaran umum Potensi Kemaritiman Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat member peluang untuk dikelola
sebagai target-target penerimaan Daeran diantaranya adalah : Pengelolaan Hak
pengusahaan perairan pesisir, Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di
sekitarnya, Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Rehabilitasi
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Reklamasi dan Obyek-obyek Penelitian
pengembangan Ilmu Pengetahuan Bidang Kemaritiman dll.
Rabu, 19 November 2014
INILAH 16 UNSUR PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DPRD PROVINSI SULBAR 2014
OLEH ; MUHAMMAD NUR OKT.
Setelah Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dilantik OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI SULSELBAR PADA SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA DPRD tanggal 12 Nopember 2014 yang terdiri dari KETUA Bpk. H. ARAS TAMMAUNI DARI PARTAI DEMOKRAT didampingi oleh tiga Wakil Ketua masing- masing WAKIL KETUA 1 : Bpk. H.HAMZAH HAPATI HASAN ( DARI PARTAI GOLKAR ) , WAKIL KETUA II : Bpk. MUNANDAR WIJAYA DARI PARTAI GERINDRA, WAKIL KETUA III : Bpk. H.HARUN DARI PARTAI AMANAT NASIONAL ( PAN ), hanya selang dua hari kemudian yaitu pada tanggal 14 Nopember 2014, DPRD Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 16 Pimpinan Alat kelengkapan Dewan ( AKD ).
Alat kelengkapan Dewan ( AKD ) terdiri dari dua belas pimpinan komisi, empat unsur pipmpinan Badan ( Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan ) yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris tidak termasuk unsur pimpinan Ex Officio dari Badan Anggaran dan Badan Musyawarah yang memang dijabat secara Ex Officio.
Berikut Kompoisi Unsur Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Barat :
BERDASARKAN PARTAI :
Kompoisi Unsur Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Barat :
BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN :
Setelah Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dilantik OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI SULSELBAR PADA SIDANG PARIPURNA ISTIMEWA DPRD tanggal 12 Nopember 2014 yang terdiri dari KETUA Bpk. H. ARAS TAMMAUNI DARI PARTAI DEMOKRAT didampingi oleh tiga Wakil Ketua masing- masing WAKIL KETUA 1 : Bpk. H.HAMZAH HAPATI HASAN ( DARI PARTAI GOLKAR ) , WAKIL KETUA II : Bpk. MUNANDAR WIJAYA DARI PARTAI GERINDRA, WAKIL KETUA III : Bpk. H.HARUN DARI PARTAI AMANAT NASIONAL ( PAN ), hanya selang dua hari kemudian yaitu pada tanggal 14 Nopember 2014, DPRD Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 16 Pimpinan Alat kelengkapan Dewan ( AKD ).
Alat kelengkapan Dewan ( AKD ) terdiri dari dua belas pimpinan komisi, empat unsur pipmpinan Badan ( Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan ) yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris tidak termasuk unsur pimpinan Ex Officio dari Badan Anggaran dan Badan Musyawarah yang memang dijabat secara Ex Officio.
Berikut Kompoisi Unsur Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Barat :
BERDASARKAN PARTAI :
- PARTAI DEMOKRAT, 3 Anggota.Dewan, masing-masing Pa Syamsul Samad ( Ketua Komisi satu ), Pa Firman Argo Waskito ( Ketua Komisi tiga ) dan Pa Sukri Umar ( Sekertaris Komisi satu )
- GOLKAR, 1 Anggota Dewan, Ibu Hj. Marini Ariakati ( Wakil Ketua Komisi 1 )
- PARTAI GERINDRA, 1 Anggota Dewan, Pa H. Andi Usman ( Wakil Ketua Komisi tiga )
- PAN, 1 Anggota Dewan, Pa Ajbar Abdul Kadir, ( Ketua Komisi Dua )
- PDI-P, 2 Anggota Dewan, Pa Abd. Halim ( Wakil Ketua Komisi empat, Pa H. Itol Syaiful Tonra ( Ketua Badan Kehormatan Dewan ).
- HANURA, 2 Anggota Dewan, Pa Muh. Tasrif ( Sekertaris Komisi dua ), Pa Muh. Rizal Saal ( Wakil Ketua Badan Kehormatan ).
- PPP, 1 Anggota Dewan, Pa Zadrak To Tuan ( Sekertaris Komisi tiga )
- NASDEM, 2 Anggota Dewan, Pa Abd. Rahim ( Ketua Komisi empat ), Pa H. Risbar Barlian Bahri ( Wakil Ketua BPPD )
- PKS, 1 Anggota Dewan, Pa Abd. Latief Abbas ( Ketua Badan Pembentukan Perda )
- PKB, 2 Anggota Dewan, Pa Muh. Taufan ( Wakil Ketua Komisi Dua ) Pa Wahyuddin Sekertaris Komisi empat ).
Kompoisi Unsur Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Barat :
BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN :
- Daerah Pemilihan Kab. Mamuju , 2 ( Dua ) Anggota Dewan. Yaitu Bpk. Firman Argo Waskito dan Bpk. Sukri Umar.
- Daerah Pemilihan Kab.Majene, 2 ( Dua ) Anggota Dewan, Yaitu Bpk. H. Andi Usman dan Bpk. H. Itol Syaiful Tonra,
- Daerah Pemilihan Polman, 10 ( Sepuluh) Anggota Dewan, Bpk. Syamsul Samad, Ibu Hj. Marini, Bpk. Ajbar, Bpk. Muh. Taufan, Bpk. Muh. Tasrif, Bpk. Abd. Rachim, Bpk. Abd. Halim, Bpk. Wahyuddin, Bpk. Abd. Latief Abbas, Bpk. Risbar Barlian Bachri.
- Daerah Pemilihan Mamasa, 1 ( Satu ) Anggota Dewan, Bpk. Zadrak To Tuan
- Daerah Pemilihan Mamuju Utara, 1 ( Satu ) Anggota DPRD, Bpk. Muh. Rizal Saal.
Sabtu, 15 November 2014
JANGAN RANCUKAN KEBENARAN, ? STANDAR YANG BERLAKU TETAPLAH APA YANG BENAR BUKAN SIAPA YANG BENAR
OLEH : DR.H.SUHARDI DUKA, MM
Mamuju Foto : M.Nur OKT
Banyak orang
tergoda untuk menjadi pihak yang benar. Tapi sikap berani dalam mengubah konsep
mapan mengenai ruang dan waktu , energy dan massa, adalah Einstein dgn segala
perasaan, ketakutan dan harapannya, mencari hukum-hukum universal, ia mencari
apa yang benar bukan siapa yang harus benar.
Nabi Ibrahim melakukan
pembangkangan terhadap kaumnya yang menyembah berhala, lata dan ussa dll,
Bukan berarti iya
harus benar, atau keharusan iya yang benar
Akan tetapi
standar kebenaran tetaplah apa yang benar bukan siapa yang benar.
Lembaga-lembaga
survey tentang pendapat dan polling politik sering membawa kita kepada suatu
kepastian akan sebuah kecenderungan dan banyak terbukti, tapi tdk berarti
takdir sebuah Negara ditentukan oleh lembaga survey. Kebenaran tdk pernah
berpihak tapi dia obyektif dalam setiap kalausul.
Bulan ramadhan
bila kita berpuasa akan menjernikan pikiran, qalbu dan harapan akan setiap
kebaikan, bulan ramadhan akan selalu mengantar kita pada sisi obyektifitas
Yaitu standar
kebenaran “kebenaran tetaplah apa yang
benar bukan siapa yang benar”
Tulisan ini saya
ingin mengajak kita semua untuk tidak
Terlalu memaksakan
diri selalu pada pihak yang benar. Karena orang secara budaya dikondisikan
untuk benar, orang tua selalu benar, guru selalu benar, bos selalu benar, siapa
yang benar menentukan apa yang benar, suami istri bertengkar karena berebut
menjadi pihak yang benar.
Jika anda harus
benar, anda menempatkan diri sendiri dlm sebuah benteng tertututp. Tapi kalau
anda merasakan hebatnya tdk harus benar, anda akan merasa plong, melayang dan
banyak teman untuk diskusi....!!!!!
Yakinilah hanya
Allah Taalah yang mutlak kebenarannya.
Kantor Bupati Mamuju
30 juni 2014
SDK.
Kritik dan saran
ke :
Facebook suhardi
duka
Email
:duka_suhardi
Langganan:
Postingan (Atom)