SULBAR DAN DAERAH DI BAWAHNYA

OLEH : DR.H.SUHARDI DUKA, MM

Pa SDK diapit oleh Ketua DPRD Prov. Sulbar H.Aras Tammauni dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulbar Andi Mapapangara.

Suatu ketika, saya pernah ditanya oleh seseorang tentang apa sih pentingnya kita ber-Sulbar? Waktu itu, saya menjelaskan bahwa kehadiran Provinsi Sulawesi Barat sangat penting dan urgen untuk lebih mempercepat proses pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat dengan membuka lapangan kerja baru serta banyaknya investasi yang masuk. Juga makin mendekatkan pelayanan kepada rakyat.

Masih banyak lagi yang saya jelaskan secara ber-api-api saat itu di tengah geliat perjuangan mewujudkan daerah ini sebagai satu provinsi baru.

Andaikata pertanyaan yang sama kembali diajukan kepada saya saat ini, tentu jawabannya akan berbeda.     Apalagi kalau ditanyakan bagaimana peran Pemprov dalam mengakselerasi pembangunan di Kabupaten. Kami dari 6 Bupati pasti memiliki jawaban yang berbeda. Mengapa? Karena pertanyaannya bersifat essay. Bukan multiple choice. Kalau multiple choice, maka jawaban akan seragam; Baik.

Bayangkan, dari sisi koordinasi dan perencanaan pembangunan saat ini, hampir seluruh program yang masuk di Mamuju tak pernah dikoordinasikan. Bahkan tak pernah diusulkan dalam forum Musrembang Provinsi. Imbasnya, APBD sulbar sering tumpang tindih dengan proyek di kabupaten. Termasuk proyek bendung sungai Papalang yang ditengarai rusak dan justeru membawa masalah bagi lingkungan dan masyarakat. Kemudian dianggarkan lagi untuk kedua kalinya. 

Untuk yang satu ini, saya tegaskan sekali lagi, bahwa Pemkab Mamuju tak pernah mengusulkannya. Serta tak pernah dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten.

Dulu, sewaktu saya Mahasiswa, ada seorang tokoh masyarakat Mamuju di Makassar yang memiliki riwayat kepekaan sosial. Kalau dia mengundang mahasiswa, sesibuk apa pun, mahasiswa pasti memenuhi undangan sang Tokoh itu. Mengapa? Karena terbukti banyak membantu kegiatan mahasiswa, maupun kegiatan sosial masyarakat. 

Tapi ada juga yang bersikap sebaliknya. Jika diundang, kami tidak mau ambil pusing dengan undangan yang disebarluaskan itu. Tak menghadirinya pun tak masalah. Apa artinya? Jawabannya, karena kita membutuhkan hubungan yang mengikat dan saling membutuhkan. 

Demikian juga sebagai daerah bawahan perlu untuk dibina. Bukan dibenci apalagi dikucilkan. Kita perlu arahan dan teladan yang dapat menjadi model bagi 6 kabupaten di Sulbar ini. Penciptaan keadilan anggaran Provinsi terhadap daerah bawahannya adalah salah satu indikator keteladanan yang dibutuhkan oleh Mamuju. Bukan dengan membengkakkan porsi anggaran satu daerah, lalu mengerdilkan porsi daerah lainnya.

Saat ini, APBD sedang dalam tahap pembahasan. Saat pemkab diminta untuk ekspose di Pemprov tentang usulan Musrembang para Bupati yang langsung hadir, termasuk saya tidak diwakili saat itu. Pertanyannya, apakah bahan itu telah menjadi bahagian penting saat melakukan pertimbangan dalam menyusun anggaran? Saya tentu berharap aspirasi itu bisa dibahas bersama dengan legislatif yang baru saat ini.

Acap kali kita diminta pemerintah pusat agar melakukan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Namun, apakah di daerah juga telah terjadi perimbangan itu? Padahal kita juga butuh perimbangan keuangan Provinsi, kendati masih ada wilayah yang butuh 'sentuhan' khusus. Tapi bukan berarti daerah lain tidak. 

APBD itu menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Apabila APBD dikelola dengan baik dan dialokasikan pada prioritas yang dapat merangsang pertumbuhan, maka akan sangat bermanfaat. Tapi kalau dialokasikan pada hal-hal yang tidak fundamental bagi ekonomi daerah, maka APBD akan berlalu begitu saja, tidak membawa pertumbuhan dan perubahan suatu daerah. 

Duduk satu meja, saling percaya dan mendengar antara pemangku kepentingan di Sulbar adalah kunci keberhasilan anggaran daerah. Dengan demikian, dalam mengelola anggaran dibutuhkan kesungguhan, keterbukaan dan integritas agar mendapatkan audit yang baik. 

Cukuplah pabrik kakao menjadi misal betapa mubazirnya anggaran yang digelontorkan selama ini. Jangan lagi bernasib serupa dengan SMK Kakao yang (bakal) tak dikelola dengan baik. Karena itu akan menjadi masa depan anak-anak di Sulbar.

Akhirnya, harus diakui, narasi tulisan ini telah dicangkokkan dalam perspektif (serba) kritis, tapi bukan sinis. Sebab niatnya baik untuk memperbaiki apa yang kurang selama ini. Tidak berarti kebenaran hanya di satu pihak. Tapi membangun kebaikan tentu ada pada kita semua. (Sapota SDK).