Social Icons

Selasa, 30 Agustus 2016

Inilah Visi dan Misi serta Program Prioritas Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Barat Bpk DR.H. Suhardi Duka, MM - Bpk. Kalma Katta, S.Sos,MM

VISI – MISI
DAN PROGRAM PRIORITAS



DR. H. SUHARDI DUKA., MM & H.KALMA KATTA.,S.Sos.,MM
Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Barat
Periode 2007 - 2022

A. PENDAHULUAN

Kinerja perekonomian Sulawesi Barat tahun 2011 –2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 –2013 pertumbuhan ekonomi menurun pada tahun 2010 dari 10,73 persen turun menjadi 6,94 persen pada tahun 2013, Selama kurun waktu tersebut laju pertumbuhan rata-rata Sulawesi Barat banya 8,91 persen , walaupun patut disyukuri karena berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional 5,9 persen. Namun sebagai provinsi baru sesungguhnya masih dapati dipacu lebih dari itu.
            Hal ini dapat dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju pada periode yang sama  

Gambar 1

Pertumbuhan Ekonomi Mamuju dan Sulawesi Barat
                                        2011 – 2014 ( % )


WILAYAH
2011
2012
2013
2014
2015
Mamuju
11,37
9,92
8,44
8,82
8,87
Sulawesi Barat
10,73
9,25
6,94
8,88
7,37

Sumber ; data diolah, Bappeda Mamuju dan BPS, 2015

Hal yang sama juga terjadi dengan tingkat kemiskinan di wilayah ini. Walaupun terjadi pertumbuhan ekonomi tetapi ternyata tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat justru meningkat dari tahun 2010 ke tahun 2014. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin sebanyak 141.332 jiwa dan sebanyak 153.891 jiwa pada tahun 2014.

Bahkan persentase kemiskinan di Sulawesi Barat masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional.

Bila dibandingkan dengan Kabupaten Mamuju, antara pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan angka kemiskinan pada periode yang sama terhubung secara linier, artinya dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi juga mengurangi angka kemiskinan.

Gambar 3

Persentase Kemiskinan Kabupaten Mamuju dan Sulawesi Barat
                                        2011 – 2014 ( % )


WILAYAH
2011
2012
2013
2014
2015
Mamuju
7,59
7,11
6,81
6,67
6,65
Sulawesi Barat
13,89
13,01
12,3
12,2
11,90

Sumber ; data diolah, Bappeda Mamuju dan BPS, 2015

Dari gambaran permasalahan di atas yang merupakan kondisi riil yang dapat dijadikan landasan untuk memperbaharui visi pembangunan Sulawesi Barat periode 2017 – 2002 yang lebih terarah dalam menuntun untuk menggapai masa depan.  Untuk itu  maka Visi yang Ingin diwujudkan ke depan adalah
" Mewujudkan Sulawesi Barat Yang Maju, Sejahtera, Mandiri Dan Berbudaya".
Visi ini ingin mengarahkan kebijakan pembangunan Sulawesi Barat yang lebih berat pada pembangunan ekonomi untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan, yang ditopang oleh perbaikan kualitas sumber daya manusia dilandasi oleh budaya lokal.

visi tersebut diartikan sebagai berikut ; 
Sulawesi Barat yang MAJU dapat digambarkan sebagai suatu daerah yang telah terpenuhi pembangunan infrastruktur dasarnya,  meliputi  Jalan, jembatan, kelistrikan, telekomunikasi, sarana pendidikan dasar dan menengah serta sarana pelayanan kesehatan dasar.
SEJAHTERA, dimaksudkan adalah gambaran dimana masyarakat Sulawesi Barat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, investasi berkembang, lapangan kerja terbuka dan masyarakat Sulawesi Barat dapat bekerja sesuai tingkat keahliannya.
MANDIRI, dimaksudkan adalah termanfaatkannya sumber daya manusia Dan sumber Daya alam secara seimbang sehingga ketergantungan semakin dapat dikurangi utamanya dalam memenuhi kebutuhan Pokok seperti pangan.
BERBUDAYA, dimaksudkan agar budaya mandar agar dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Sehingga dapat dijadikan dasar Norma, etika dan batasan-batasannya dalam membangun perilaku mala'bi utamanya dikalangan pejabat Dan anggota DPRD Sulawesi Barat.

Untuk dapat mewujudkan Visi diatas maka ditetapkan 3 Misi pokok pembangunan yaitu.     ; 

1.    Pembangunan Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat

2.  Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan  
     yang luas, merata Dan murah.

3.  Perbaikan Birokrasi untuk mewujudkan birokasi yang bersih, melayani berlandaskan 
     budaya lokal dalam bingkai Mandar Mala'bi.

B. KONDISI SAAT INI

1.       Rendahnya Kualitas Infrastruktur  

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Keberadaan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan akan mampu membuka akses bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah pemekaran dari Sulawesi Selatan baru dilayani jaringan jalan sepanjang 7.039 km.
Secara kualitas, kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Barat berada jauh di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan jenis permukaannya, persentase jalan belum beraspal di Provinsi Sulawesi Barat masih besar, yaitu sebesar 64,74 persen. Data kualitatif menunjukkan kondisi jalan yang baik, sedang, dan rusak berturut-turut besarnya 31,14 persen, 18,79 persen, dan 50, 07 persen pada tahun 2014 (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Provinsi, 2015). Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah.
Walaupun sektor pertanian merupakan sektor dengan proporsi terbesar dalam perekonomian di Sulawesi Barat, namun laju pertumbuhannya masih lebih rendah dibandingkan sektor lain, antara lain disebabkan rendahnya produktivitas pertanian. Pengelolaan pertanian hingga saat ini masih dikelola secara tradisional sehingga hasil produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim.
Hal ini dapat dipahami jika melihat Kondisi pada Infrastruktur pertanian, dari total 63.715 Ha luas lahan sawah di provinsi Barat , terdapat  44,51 %  atau  28.362 Ha merupakan lahan sawah non irigasi  ( Sulbar dalam Angka, BPS, 2015) .
2.       Pertumbuhan Ekonomi, Pengurangan Kemiskinan dan IPM

Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai tahun 2013 pada semua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memperlihatkan kondisi bervariasi;  Pertama, Kabupaten Mamasa dan Majene berada pada kuadran II dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata .. Kedua, Kabupaten Polewali Mandar terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-poor). Ketiga, Kabupaten Mamuju Utara dan Mamuju terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata.
Untuk dampak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2013. pada semua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat juga memperlihatkan kondisi bervariasi Pertama, Kabupaten Mamuju terletak di kuadran I, daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (pro-growth, pro-human development).
Kedua, Kabupaten Polewali Mandar dan Majene terletak di kuadran II , daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (low growth, pro-human development).
Ketiga, Kabupaten Mamasa di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-human development).
Keempat, Kabupaten Mamuju Utara di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (high-growth, less-pro human development).

3.      Rendahnya Kualitas Sumber Daya manusia ( SDM )
Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia semakin produktif  angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Barat yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat menjadi 62,24 tahun 2014 dibandingkan nilai 59,74  tahun 2010 namun masih jauh di bawah IPM nasional sebesar 68, Nilai IPM ini sudah menerapkan metode baru yang lebih merepresentasikan kondisi saat ini. Rendahnya nilai IPM di Sulawesi Barat sejalan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan di wilayah ini yang salah satunya disebabkan karena kurangnya infrastruktur penunjang.

 Peringkat IPM selama 5 tahun di atas  memperlihatkan bahwa kabupaten Majene berada pada urutan  pertama selama 3 berturut-turut pada tahun 2010, 2011, 2012, kemudian diambil alih  oleh Kabupaten Mamuju selama 3 tahun berturut-turut  pada tahun 2013 dan 2014, sementara kabupaten Polewali Mandar berada pada urutan terakhir sejak tahun 2010.
a.    Pendidikan
Secara keseluruhan tingkat pendidikan di Sulawesi Barat belum berkembang, terutama apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikan di Pulau Jawa. Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun (pendidikan dasar) tahun 2013 antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat tidak merata. Rata-rata APS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013 sebesar 95,03 persen untuk usia 7-12 tahun dan 83,72 persen untuk usia 13-15 tahun. Sumber: BPS, 2013.
 Semakin tinggi jenjang pendidikan di Sulawesi Barat, semakin rendah angka partisipasi sekolahnya. Hal ini menggambarkan masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi Rendahnya capaian APS tersebut berdampak pada rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) RLS di Provinsi Sulawesi Barat adalah 7 tahun, lebih rendah dari RLS nasional 8 tahun.
                    Kondisi kurang menggembirakan juga tergambar dari Data SUSENAS tahun  2014 yang menunjukkan 4,7 juta anak usia 7 -18 berada di luar sekolah atau tidak sekolah ( Out of School Children)  dimana Provinsi Sulawesi Barat termasuk 5 besar nasional penyumbang angka anak tidak sekolah di Indonesia.
 
b.   Kesehatan
Tingkat kesehatan masyarakat Sulawesi Barat belum menunjukkan hasil yang baik apabila dilihat dari indikator angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, serta gizi buruk yang berada di atas nasional. AKB di Sulawesi Barat pada tahun 2012 sebanyak 60 kematian per 1000 kelahiran baru, sedangkan angka nasional menunjukkan 34 kematian per 1000 kelahiran baru. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2007, angka kematian bayi Sulawesi Barat 74 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sementara itu, angka kematian balita mencapai 70 kematian per 1000 kelahiran hidup atau menurun dari kondisi tahun 2007 sebesar 96 kematian per 1000 kelahiran hidup. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

4.                                Lemahnya Pengawasan Kinerja Birokasi

Dari sekian banyak persoalan terkait implemetasi reformasi birokrasi , persoalan  lemahnya pengawasan merupakan masalah paling mendasar dalam memotret kinerja birokrasi Pemerintah Sulawesi Barat. Praktek lemahnya pengawasan antara lain tergambar dari penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan.
Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tercatat setidaknya 5 pejabat setingkat eselon II , PPTK dan Staf telah tersangkut kasus Korupsi, baik yang sementara menjalani proses penyidikan maupun yang telah menjalani proses hukum di lembaga Pemasyarakatan. Hal ini tidak mencerminkan pencapaian tujuan Grand Desain Reformasi Birokrasi yang akan menciptakan  aparat yang bersih, berintegritas dan hal positif lainnya.
selama lebih dari 11 tahun Sulawesi Barat terbentuk menjadi sebuah provinsi baru, Tantangan yang cukup besar dalam mewujudkan reformasi birokrasi, adalah pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture- set)  birokrat belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional.  


C.                              PROGRAM PRIORITAS

Mencermati kondisi obyektif di atas, terkait dengan indikator makro pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan IPM menunjukkan pencapaian yang bervariasi pada semua kabupaten  di Provinsi Sulawesi Barat, maka dalam menyusun program prioritas Pembangunan, Pasangan SDK – Kalma berkomitmen bahwa peran provinsi yang paling penting adalah memastikan agar tidak ada kesenjangan yang lebar antar kabupaten di Sulbar. Perbedaan potensi masing-masing kabupaten membutuhkan kemampuan provinsi dalam menjembatani dan menjaga harmonisasi antar visi dan misi serta program prioritas kabupaten yang berbeda-beda.
Hal ini sangat penting, mengingat indikator kemajuan provinsi merupakan agregat dari kemajuan kabupaten di bawahnya. Namun demikian, untuk meningkatkan kemajuan provinsi secara menyeluruh tidak bisa hanya mengandalkan kabupaten. Di sini peran pro aktif provinsi sangat dibutuhkan dapat menjaga keseimbangan gerak dan arah pembangunan kabupaten di wilayahnya.   
Untuk mengimplementasikan visi dan misi,  akan dijabarkan ke dalam beberapa program prioritas pembangunan yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah baik RPJMD maupun Renstra SKPD

PROGRAM PRIORITAS PERTAMA :

Pembangunan Infrastruktur melalui perbaikan jalan jalan strategis daerah yang dapat membuka kantong kantong ekonomi dan pembangunan Infrastruktur pertanian untuk menyelesaikan permasalahan  pengairan.

Pembangunan dimaksud akan dibagi kedalam beberapa wilayah, sebagai berikut :
Wilayah   A            :  Jalan Polewali - Tutar, Polewali- Matangnga dan Polewali  Mamasa
Wilayah   B           :  Jalan Messawa  - Nosu Dan Pana serta Mambi – Mamasa
Wilayah   C            : Jalan Mamuju – Mambi – Mamasa . jalur Kalumpampang  - Luwu,
                                   Serta jalan Simboro - Tapalang Barat.
Wilayah   D           : Jalan Tobadak Mamuju Tengah - Tommo Mamuju  
Wilayah   E            :  Jalan Ulumanda – Mamasa
Wilayah  F             : Jalan di Mamuju Utara yang strategis untuk membuka daerah yang masih          terisolasi seperti..................................................................................................
serta pembangunan jalan yang menghubungkan sentra produksi kepada konsumen akhir.

Perbaikan dan pembangunan infrastruktur Pengairan dan saluran irigasi, yang tersebar merata di semua kabupaten yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. 


PROGRAM PRIORITAS KEDUA

Perbaikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan dengan mengalokasikan anggaran subsidi untuk pendidikan melalui beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan yang tidak mampu serta anak yang tidak sekolah, untuk diberikan pembiayaan uang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri serta jurusan yang dibutuhkan pemerintah provinsi. Untuk jurusan eksakta yang memerlukan biaya praktek diberikan 20 juta pertahun dan jurusan sosial  diberikan 15 juta pertahun.

Perbaikan Layanan Kesehatan dengan mengalokasikan anggaran subsidi untuk Kesehatan melalui kerjasama dengan BPJS dan Pemerintah Kabupaten yang difokuskan untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, menghilangkan gizi buruk, dan meningkatkan status gizi ibu hamil.

PROGRAM PRIORITAS KETIGA

Melakukan Perbaikan Birokrasi dengan menggunakan aplikasi teknologi E Gov meliputi E. Planning, E,Budget, E, control dan E.Kinerja. Prgram ini  ingin menjadikan birokrasi sebagai pelayan rakyat untuk semua kebutuhan. Dimulai dengan merubah orientasi pelayanan yang semula lebih banyak berorientasi pada melayani atasan menjadi melayani publik. Program ini ini juga akan menjadi media pengawasan yang efektif terhadap  berbagai penyimpangan, pelanggaran dan berbagai  tindakan tidak terpuji lainnya.

Melakukan perubahan struktur dan hirarki dalam organisasi Birokrasi yang terlalu panjang dan berlapis sehingga harus dikurangi dan dirampingkan. Inti dari perbaikan Birokrasi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan di satu sisi, sekaligus menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di sisi yang lain.

Dalam melakukan perbaikan tersebut, aparat Birokrasi Sulawesi Barat akan menginternalisasi   ke dalam perilaku, dan sikap sehari sesuai hakekat keberadaannya  sebagai abdi masyarakat dan abdi negara nilai-nilai Malaqbi “ pelindo-lindo maririo nanacanringngo’o paqbanua” ( anda diharuskan memiliki sifat mulia dan bermartabat agar dicintai oleh rakyat).

C.                              KONDISI YANG DIHARAPKAN

Dampak Dari implementasi visi Dan misi ini diharapkan akan mengubah performance Sulawesi Barat di mata nasional dan Internasional, bahkan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pengurangan angka kemiskinan. Harapan tersebut dapat diidentifikasi  sebagai berikut    :

Pertama ;  
Dengan pembangunan Infrastruktur akan membuka kantong-kantong  perekonomian daerah yang selama ini tertutup, terisolir dan tidak memiliki daya saing akibat tidak adanya akses  jalan, jembatan dan infrastruktur pertanian sehingga segala biaya akan menjadi lebih murah dan mudah.  Terjadi peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan sektor lainnya karena Infrastruktur telah membaik dan mendukung, pada gilirannya akan terjadi Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak naik,  karena mobilitas barang dan jasa juga bergerak.

Konsekwensi dari mobilitas barang dan jasa dan dunia usaha yang berkembang yang ikut bergerak tersebut, akan menyediakan lapangan kerja sebagai penopang pendapatan masyarakat dan terakumulasi pada peningkatan PDRB perkapita dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 8,1 –10,4 persen dimungkinkan dapat tercapai dengan meningkatkan optimalisasi potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, sejalan dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Menjaga  agar setiap tahunnya dapat melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua ;
Pemberian  subsidi di sektor Pendidikan dan Kesehatan , diharapkan akan mengurangi beban yang selama ini ditanggung oleh masyarakat . Dengan demikian, anggaran yang selama ini menjadi beban, dapat dialihkan untuk kegiatan ekonomi produktif lainnya yang mempunyai daya ungkit bagi pendapatan keluarga.
Selain itu, Diharapkan dalam periode 2017-2022 tidak Ada lagi KLB di setiap kabupaten di sektor kesehatan, juga akan meningkatkan IPM sebagai salah satu indikator utama pembangunan. seluruh komponen pembentuk IPM Sulawesi Barat diharapkan mengalami peningkatan. Angka Harapan Hidup (AHH), yakni bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk 

hidup hingga di atas 64,22 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS), yakni anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah di atas  12,22 tahun,. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yakni penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata dapat menempuh pendidikan di atas 6,94 tahun, Pengeluaran per kapita disesuaikan (harga konstan 2012) dapat  mencapai di atas  8,26 juta.

Ketiga ;
Melalui perbaikan pelayanan publik, akan meningkatkan kepuasan masyarakat serta menciptakan kepercayaan masyarakat. Pada sisi lain, dengan  membaiknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan PDRB perkapita.

Dari sisi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan, tidak ada lagi pejabat birokrasi yang berurusan dengan aparat penegak hukum  serta audit WTP akan dipertahankan. Dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien tersebut diharapkan terjadi  Penyisihan Silpa yang akan digunakan untuk penyertaan modal ke Bank pembangunan Daerah sehingga mendapat tambahan PAD dalam bentuk deviden yang dibagi setiap tahunnya.

Menghadirkan pemerintahan yang lebih friendly dan terbuka untuk berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan,  akan membangun sinergi dengan unsur pemerintah dari tingkat Pusat sampai Desa serta  DPRD termasuk instansi vertikal dan lembaga pusat yang ada di daerah.

Dengan terciptanya kondisi ini,  maka aparat birokrasi, akan dapat mentransformasi nilai-nilai  budaya Malaqbiq menjadi gerakan sosial yaitu gerakan untuk merubah birokrasi agar menjadi peduli kepada kepentingan publik. Perbaikan Birokrasi harus mampu membentuk birokrasi pemerintah yang dapat memberdayakan warganya agar mampu mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi.

Perbaikan birokrasi diharapkan tidak hanya dirancang untuk kebutuhan internal  birokrasi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan publik. Jika pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dilakukan maka rasa kepemilikan masyarakat terhadap reformasi birokrasi akan terwujud dengan sendirinya. Sehingga upaya transformasi nilai-nilai budaya malaqbi menjadi gerakan sosial akan menjadi keniscayaan.  

Penutup
Pasangan SDK – Kalma yakin dengan Visi, Misi dan implemtasi dari Program prioritas di atas akan menjadikan Sulawesi Barat lebih baik, karena Kami lebih cepat dalam keputusan, kami lebih siap menuju 2017 dan ini jalan kita ! 



CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR
Provinsi Sulawesi Barat
Periode 2017 - 2002




DR. H. SUHARDI DUKA, MM     H.KALMA KATTA,S.Sos. MM


Berhubung karena sesuatu dan laih hal Mohon Maaf ada beberapa Tabel yang tidak dapat di Muat dalam Blog ini..

Diolah Oleh Tim dari Bebagai sumber

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar