OLEH : DR.H.SUHARDI DUKA,MM
Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) di hampir semua negara konsumen selalu mengambil mekanisme pasar. Artinya harga BBM dijual di negerinya sesuai patokan harga minyak dunia.
Lain halnya dengan Indonesia karena dalam undang-undang dasar diterangkan bahwa setiap kekayaan alam dan yang terkandung di dalam perut bumi digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian kebijakan perminyakan kita tak sedemikian liberal. Selalu ada proteksi dalam bentuk subsidi untuk rakyat.
Tapi masalahnya subsidi migas Indonesia tidak hanya pertimbangan ekonomi dan kesejahteraan. Justeru berbalik menjadi isu politik yang kental membuntal. Terjadilah tarik-menarik politik dan menjadi panggung politik migas selama pemerintahan SBY.
Pada bulan November 2014 lalu, menjadi blunder bagi pemerintahan Jokowi. Saat harga minyak dunia turun, justeru migas Indonesia naik. Jangankan subsidi, bahkan Pemerintah sempat menarik untung atas penjualan BBM dalam negeri. Dampaknya, seluruh harga kebutuhan pokok dan lainnya bergerak naik, dibarengi dengan acuan suku bunga Bank Indonesia (BI) naik, 50 basis poin. Sehingga, tidak dapat dielakkan inflasi pun ikut bergerak.
Pada bulan Desember 2014 inflasi bertengger di angka 2,46 jauh di atas target APBN 2014. Saat ini harga bahan bakat minyak (BBM) turun. Pertanyaannya, akankah penurunan harga BBM ini akan diikuti oleh penurunan harga barang, khususnya bahan kebutuhan pokok? Lazimnya, bila BBM naik di malam hari maka di pagi hari harga pun ikut naik.
Saya kira tidak demikian adanya karena untuk menentukan suatu harga di pasar tentu tak hanya satu faktor yang menentukan.
Kalau harga BBM naik, pedagang justeru memanfaatkan untuk ikut ambil untung. Tidak sama jika harga BBM turun. Tentu pedagang akan kembali menghitung harga pokok untuk penjualan, di samping tetap tunduk pada hukum pasar itu sendiri. Artinya kalau harga BBM turun, tentu stok barang tidak otomatis akan dihitung dengan transportasi saat harga BBM turun.
Untuk itu, maka dampak dari harga BBM yang turun itu melihat pada sekitar 10 hari atau 2 Minggu ke depan. Diharapkan harga akan bergerak turun, mengingat biaya pergerakan barang dan jasa juga akan turun.
Tim pengendali inflasi daerah akan melakukan pengawasan dan pengkajian agar kebijakan menurunkan harga BBM oleh Pemerintah akibat harga minyak dunia juga turun berdampak pada penurunan angka inflasi daerah.
Pemerintah memang tidak lagi memiliki kewenangan terlalu banyak dalam mempengaruhi pasar. Tapi Pemda dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi inflasi di daerah.
Semoga saja dengan turunnya harga BBM produk kita akan semakin bersaing di pasar global dan dapat menekan defisit neraca perdagangan kita. Demikian juga inflasi nasional dapat di tekan bahkan mungkin bisa terjadi deflasi pada bulan Januari dan pebruari di Sulawesi barat. (Sdk)
Kritik dan saran: sdk.suhardi@gmail.com
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) di hampir semua negara konsumen selalu mengambil mekanisme pasar. Artinya harga BBM dijual di negerinya sesuai patokan harga minyak dunia.
Lain halnya dengan Indonesia karena dalam undang-undang dasar diterangkan bahwa setiap kekayaan alam dan yang terkandung di dalam perut bumi digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian kebijakan perminyakan kita tak sedemikian liberal. Selalu ada proteksi dalam bentuk subsidi untuk rakyat.
Tapi masalahnya subsidi migas Indonesia tidak hanya pertimbangan ekonomi dan kesejahteraan. Justeru berbalik menjadi isu politik yang kental membuntal. Terjadilah tarik-menarik politik dan menjadi panggung politik migas selama pemerintahan SBY.
Pada bulan November 2014 lalu, menjadi blunder bagi pemerintahan Jokowi. Saat harga minyak dunia turun, justeru migas Indonesia naik. Jangankan subsidi, bahkan Pemerintah sempat menarik untung atas penjualan BBM dalam negeri. Dampaknya, seluruh harga kebutuhan pokok dan lainnya bergerak naik, dibarengi dengan acuan suku bunga Bank Indonesia (BI) naik, 50 basis poin. Sehingga, tidak dapat dielakkan inflasi pun ikut bergerak.
Pada bulan Desember 2014 inflasi bertengger di angka 2,46 jauh di atas target APBN 2014. Saat ini harga bahan bakat minyak (BBM) turun. Pertanyaannya, akankah penurunan harga BBM ini akan diikuti oleh penurunan harga barang, khususnya bahan kebutuhan pokok? Lazimnya, bila BBM naik di malam hari maka di pagi hari harga pun ikut naik.
Saya kira tidak demikian adanya karena untuk menentukan suatu harga di pasar tentu tak hanya satu faktor yang menentukan.
Kalau harga BBM naik, pedagang justeru memanfaatkan untuk ikut ambil untung. Tidak sama jika harga BBM turun. Tentu pedagang akan kembali menghitung harga pokok untuk penjualan, di samping tetap tunduk pada hukum pasar itu sendiri. Artinya kalau harga BBM turun, tentu stok barang tidak otomatis akan dihitung dengan transportasi saat harga BBM turun.
Untuk itu, maka dampak dari harga BBM yang turun itu melihat pada sekitar 10 hari atau 2 Minggu ke depan. Diharapkan harga akan bergerak turun, mengingat biaya pergerakan barang dan jasa juga akan turun.
Tim pengendali inflasi daerah akan melakukan pengawasan dan pengkajian agar kebijakan menurunkan harga BBM oleh Pemerintah akibat harga minyak dunia juga turun berdampak pada penurunan angka inflasi daerah.
Pemerintah memang tidak lagi memiliki kewenangan terlalu banyak dalam mempengaruhi pasar. Tapi Pemda dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi inflasi di daerah.
Semoga saja dengan turunnya harga BBM produk kita akan semakin bersaing di pasar global dan dapat menekan defisit neraca perdagangan kita. Demikian juga inflasi nasional dapat di tekan bahkan mungkin bisa terjadi deflasi pada bulan Januari dan pebruari di Sulawesi barat. (Sdk)
Kritik dan saran: sdk.suhardi@gmail.com
Powered by Telkomsel BlackBerry®
Tidak ada komentar:
Posting Komentar