OLEH : DR.H.SUHARDI DUKA, MM
Foto dari Facebook Pa Wahab Abdy
Jabatan itu berikut auranya yang diberikan Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, suasana Cikeas semasih menjabat Presiden begitu sangat berwibawa dan dijaga dengan standar protokoler Kepala Negara. Saat ini Cikeas menjadi Rumah biasa, tak beda dengan rumah lain di sekitarnya. Tak lagi dijaga ketat, apalagi dengan tatakrama protokoler khas Kepala Negara. Demikian suasana saat pertemuan para ketua DPD dan DPC Partai Demokrat se-Sulawesi dan Aceh di Cikeas Minggu tgl 1 Februari 2015 lalu.
Tak salah jika mencuat pertanyaan menggugah; Apakah ada perubahan suasana kediaman Cikeas saat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden maupun sesudahnya? Apakah cara pandang SBY melihat Indonesia saat ini telah berubah? Dan bagaimana harapannya terhadap masa depan Indonesia?
Rupanya, pandangan SBY terhadap kepentingan nasional tetap masih sama. Beliau ingin melihat pemerintahan baru bisa lebih baik dari ikhtiar yang telah dilakukan selama 10 tahun. Bagi SBY, apapun alasannya polisi adalah komponen penting dalam negara. Demikian halnya dengan eksistensi KPK sebagai amanah reformasi.
Memang benar, bahwa tak semua ruang publik dapat dicampuri oleh domain politik dan partai politik. Seorang Presiden harus mandiri, independen dan tak boleh didikte oleh siapapun. Seorang Presiden harus tetap memperhatikan hubungan antar negara dan kepentingan dalam negeri masing-masing adalah bagian penting dari hubungan bilateral. Karena tak ada negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mementingkan bantuan negara lain.
Untuk itu, Partai Demokrat diminta untuk tidak menyerang Pemerintah. Sebaliknya justru diminta agar ikut menjadi bagian dari solusi.
Pesannya, “Jangan terbiasa menanam balas dendam pada generasi dan kader. Dahulukan kepentingan nasional diatas segalanya. Kalau kita berbeda pandangan itu karena kemerdekaan kita memandang mana yang lebih baik bagi Indonesia, bukan mana yang lebih baik bagi partai”.
Di era pemerintahan saya, _kata SBY_, KPK begitu kuat menyerang kader-kader Partai Demokrat. Bahkan sampai saat ini. tapi itu tidak berarti kita harus ikut menyerang KPK sebagai balas dendam. Olehnya itu, mari terus pegang pakta integritas akan berpolitik santun, beretika dan bersih. Platform politik partai Demokrat tidak berubah, tetap menjaga hak-hak politik rakyat demokrasi dan berjuang untuk kesejahteraan dengan cara santun dan bersih.
Indonesia, dengan momentum harga minyak yang murah sangat memiliki peluang untuk perbaikan ekonomi saat ini. Janganlah menghabiskan energi untuk urusan yang tak semestinya.
Dengan demikian, merujuk pada landasan ideal Partai Demokrat, sehingga Untuk Pilkada pun kita akan tetap engawal Perppu sebagai bagian dari perjuangan Partai Demokrat serta mempertahankan mekanisme Pilkada langsung.
Olehnya, untuk memenangkan Pilkada di daerah kita akan sangat berbesar hati untuk menjalin kerja sama dengan tokoh dan partai-partai yang sejalan dan seperjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Sebab jika dilihat dari konfigurasi politik Nasional, Partai Demokrat tidak berada pada Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat. Tapi Partai Demokrat bisa membangun kerja sama dengan semua partai yang berada pada dua koalisi itu.
Itulah bahagian penting dari arahan SBY pada pertemuan di Cikeas. Kesan mendalam yang saya perhatikan, ternyata SBY lebih segar sehat dan jernih pemikiran dalam memandang Indonesia. Bahkan komunikasi dengan kerabat pejabat di luar negeri masih berjalan dan tetap memperjuangkan kepentingan Indonesia. Termasuk dengan para dubes negara sahabat.
Memang partai Demokrat berharap, kiranya program pro rakyat dapat tetap dipertahankan demi kepentingan rakyat. Semisal BPJS kesehatan, PNPM Mandiri, KUR, dana BOS, sertifikasi guru serta program lain yang sangat dibutuhkan rakyat. Sebaliknya kita bersedih jika kebijakan baru muncul disertai alasan hendak mencerabut jejak SBY. Akan lebih bijak sekiranya kita tetap mempertahankan kebijakan yang baik (baca: pro rakyat) sekalipun telah lama, dari manapun asalnya, siapapun penggagasnya. Sembari merentang kebijakan baru yang lebih solutif. (sdk)
Kritik dan saran:
Email: sdk.suhardi@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar