Social Icons

Kamis, 17 September 2015

STADION DAN RUMAH SAKIT ( DALAM EFISODE SEMOGA MENJADI KENANGAN )

OLEH : DR. H. SUHARDI DUKA, MM



Idealnya, antara sarana olah raga dan sarana kesehatan keduanya haruslah saling menunjang. Sebab bila sarana olah raga baik, maka masyarakat dapat berolahraga dan menjaga kesehatannya. Sebaliknya, jika masyarakat tidak berolahraga maka ada banyak ragam penyakit datang bermunculan silih berganti.

Membangun stadion sejak dahulu menjadi impian masyarakat Mamuju. Namun setiap saat selalu mengalami kendala. Utamanya lokasi dan tanah pembangunan stadion tersebut. 

Di Tahun 2007 saya lakukan pendekatan yang intensif. Akhirnya persoalan tanah dapat terselesaikan dengan baik. Hingga di tahun berikutnya kita mulai pembangunan stadion tesebut. Dan kini, jadilah stadion Manakarra menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Mamuju.

Demikian halnya dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sebelumnya tampak kumuh dan tidak lebih menyerupai puskesmas. Kini, keberadaan RSUD telah berdiri megah 2 lantai. Di dalamnya tersedia memilliki 120 kamar tidur. Soal anggaranya, 90 persen bersumber dari dana tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan.

Saat saya masuk jadi bupati, Dokter ahli yang bertugas di rumah sakit Umum hanya satu orang. Yaitu Dokter ahli Penyakit Dalam. Dari sisi pelayanan sangat mengecewakan masyarakat. Bahkan cenderung ditolak akibat pelayanannya yang tak memuaskan. 

Dengan kewenangan sebagai Bupati, saya memanggil Dokter yang bersangkutan untuk mencari rumah sakit yang lain saja. Saat itulah rumah Sakit Umum Mamuju tidak punya dokter ahli. Ini pulalah yang menjadi embrio pemikiran untuk bergerak memintal kembali jejaring kampus di Universitas Hasanuddin Makassar. Saya pun kemudian menemui sejumlah petinggi di fakultas kedokteran UNHAS untuk meminta dokter ahli agar ditugaskan di Mamuju.

Dari beberapa dokter yang saya temui, mereka menyarankan agar pengusaha didorong untuk berinvestasi membangun  rumah sakit swasta. Rumus maupun kalkulasinya sederhana, jika terdapat rumah sakit swasta, maka dokter ahli akan terdorong untuk bertugas di Mamuju.

Saat itu saya segera mendorong rekan-rekan pengusaha untuk membangun rumah sakit swasta. Tapi oleh pengusaha justeru menilai Mamuju belum layak untuk dibangun rumah sakit swasta. Karena saya butuh Dokter Ahli, akhirnya saya mulai mencoba membangun klinik swasta untuk memancing para dokter ahli berminat pindah tugas ke Mamuju. Itu jugalah yang menjadi cikal bakal yang mendorong berdirinya Rumah Sakit Mitra Manakarra.

Wal Hasil, saat ini rumah sakit Umum Mamuju telah memilliki dokter ahli 10 orang dengan 8 keahlian. Operasi berskala besar juga telah dapat dilakukan di Mamuju. Artinya tidak mesti lagi dirujuk ke maksssar. Maka sejak tahun 2006 Rumah Sakit Umum Mamuju, telah digratiskan pembiayaannya bagi warga miskin dan tidak mampu.

Selanjutnya, di tahun 2014 diberlakukan program BPJS bagi masyarakat Mamuju yang miskin. Sekaligus mendapat subsidi dari pemkab Mamuju. Bukan hanya itu saja, bagi yang tidak memilliki kartu BPJS, tapi tidak mampu, juga dilayani dan mendapat subsidi dari pemkab, melalui Dinas Sosial.

Lalu bagaimana dengan hari ini? Disadari, keluhan masyarakat dalam layanan masih ada. Tapi tidak seperti diawal. Sebab jumlahnya pun terus berkurang. Sementara untuk mencapai titik sempurna tentu tidak mungkin. Namanya juga rumah Sakit Pemerintah! (Sdk)

Kritik dan saran:

BAZ DAN PENDIDIKAN GRATIS ( DALAM EFISODE SEMOGA MENJADI KENANGAN )

OLEH : DR. H. SUHARDI DUKA, MM



Pendidikan dan keadilan ekonomi adalah sesuatu yang sangat fundamental  untuk itu menjamin masa depan generasi atau daerah maka ciptakan pendidikan yang merata dan hilangkan hambatan masyarakat untuk menadapatkan layanan pendidikan.
Tahun 2005 kebijakan pendidikan Indonesia masih berbayar Dana Bos belum diterapkan kecuali pada tingkat sekolah dasar SD. Belum ada Dana sertifikasi guru dan tun jangan kinerja.  Artinya kondisi pendidikan kita masih sulit Demikianpun kesejahteaan guru sangat minim. Sering untuk pengadaan kapur Saja di sekolah diminta partisipasi murid untuk keberlanjutan proses belajar mengajar.

Melihat kondisi itu tahun 2006 saya melounching Pendidikan gratis di mamuju, dengan mengalokasikan Anggaran yang cukup besar di sektor pendidikan, atau mensubsidi setiap anak untuk SMP Rp. 500.000,dan SMA/SMK Rp. 750.000 /siswa Jika sekiranya saya beri kartu tiap anak maka itulah yang disebut kartu Indonesia pintar (KIP) era Jokowi. Tapi saya tidak beri kartu yang saya lakukan adalah MOU dengan  kepala sekolah  untuk tidak memungut uang pada anak/siswa. Dengan kebijakan itu sekolah mulai rame angka putus sekolah dari SD ke SMP dan ke SMA mulai  menurun. Dengan methode ini Dana yang mengalir  kesekolah cukup besar, contoh SMA X dengan 1.000 siswa/siswi x Rp 750.000. = Rp.750.000.000 per tahun.
Demikian pun tahun /2008 saya mulai menetapkan tunjangan kinerja Bagi pegawai utamanya guru dan tenaga medis. Untuk guru SMA/SLTA Rp.600.000 perbulan angka ini cukup disyukuri Oleh para guru saat itu, dibanding dengan tunjangan kesra/berdiri Rp. 10.000/bulan.

Kebijakan sektor pendidikan tersebut menjadikan mamuju Sebagai salah satu rujukan dalam penetapan kebijakan pendidikan daerah yang berpihak, Demikianpun hasilnya dapat kita rasakan dengan mengukur angka prestasi anak pada setiap jenjang, apalagi di tambah dengan kebijakan khusus peningkatan prestasi anak yaitu bea siswa manakarra, khusus Bagi anak rangkin 1 sampai dengan 10 pada semua jenjang dan bea siswa Bagi anak unggul manakarra di perguruan tinggi negeri utama nya pada 9 jurusan.

Untuk kemudahan yang lain Pemda juga menyediakan sarana angkutan khusus anak sekolah BUS SEKOLAH untuk anak SMP dan SLTA gratis setiap hari pergi pulang khusus Bagi anak yang tidak mapu dan jauh dari sekolah.  Denga perubahan kebijakan itu hampir setiap malam rumah jabatan penuh kunjungan dari rakyat untuk menyampaikan rasa terimah kasih kepada Pemda atas layanan pendidikan kepada anaknya, selain itu pembangunan Sekolah baru secara masif terms dilakukan di tingkat kecamatan, khususnya SMP/SMA/SMK.

Selanjutnya saya Amati kondisi ekonomi rakyat, saya melihat ada ketimpangan ekonomi khususnya di kalangan umat Islam. Akhirnya saya mengajak teman2 partai yang berbasis Islam untuk menggarap peraturan daerah tentang Zakat bersama dengan para ulama.
Akhirnya kita mulai dan bentuk Badan Amil Zakat (BAZ tahun 2008.
Di Awal penerapan perda ini cukup mendapatkan tantangan akibat ke tidak percayaan masyarakat khususnya para pegawai terhadap pengololaan zakat. Tapi saya akui saat itu saya gunakan dengan cara yang sedikit memaksa dan ancaman Bagi pegawai yang tidak Bayar zakat Akan tidak naik pangkat (tangan besi istilah saya). Demikianpun BAZ saya awasi langsung dalam pengololaan Serta transfaransi dengan bekerja sama media untuk mengumumkan rekening keuangan berapa yang masuk dan di belanjakan kemana uang zakat itu, BAZ melakukan dengan transfaran dan membuka di publik terhadap penyaluran uang zakat itu. Kini alhamdulillah BAS telah dapat membantu sekian ribu orang miskin, sekian ratus rumah kumu dalam bentuk bedah rumah, orang jompo, orang sakit, antaran ambulance dan lain lain layanan yang dapat dibantu Oleh Badan Amil zakat kab. Mamuju, dan saat ini Badan Amil Zakat kab. Mamuju telah menjadi salah satu tempat study banding pengololaan zakat di di daerah.

Umat Islam senang zakat nya bisa ber manfaat dan orang miskin pun bersyukur dapat dibantu Oleh BAZ dalam setiap kesulitan, saya Hanya berharap Ridho dari Allah SWT. Amin.



Garuda,   31 agustus 2015


            SDK.

Selasa, 05 Mei 2015

PEMIMPIN YANG TIBA-TIBA

OLEH : Dr. H. SUHARDI DUKA, MM


Foto : Facebook

"Manajemen adalah melakukan dengan benar, kepemimpinan adalah melakukan hal yang benar," kata Peter Drucker.  Dari hasil riset Prof. Brian Morgan dari Cardifl Business School, membuktikan bahwa tidak ada yang konsisten dari daftar descriptor yang dapat mendefinisikan pemimpin yang luar biasa.

Pemimpin sukses ternyata sangat beragam. Ada yang eksentrik, konformis, bahkan peragu dan sangat santai. Ada juga yang sangat mempesona dan hangat. Sebaliknya, ada juga yang kaku, diam dan dingin.

Managemen dan kepemimpinan merupakan bidang yang sangat dinamis. Kehadiran Presiden JOKOWI dari jabatan Walikota ke Gubernur hingga jadi Presiden, adalah merupakan bukti dari tuntutan publik  saat ini. Dengan penampilan sederhana, lugu dan lurus, tidak amlmbisius serta "lepas" dari belenggu protokol dan seakan akan peduli akan mendapat simpati luar biasa. Bila berada di zaman revolusi era Soekarno, mungkin takkan dilirik orang. Karena pada era itu, dibutuhkan tipikal kepemimpinan yang strong, berapi api bisa membakar semangat massa untuk suatu proses revolusi.

Persoalannya, antara masa lalu dan saat ini, kemampuan media sangat berbeda. Saat ini terlalu banyak teknik dan cara untuk menciptakan citra seseorang. Sehingga yang tampak bukan aslinya. Kita bisa pidato di podium berapi-api tanpa membawa teks sampai 2 jam. Sepertinya kita kuasai benar masalah. Tapi sesungguhnya membaca teks dalam bentuk running teks yang berjalan di depan kita, itulah teknologi. Publik pun kagum seperti kaya ide dan kemampuan oratornya sangat tinggi. Tapi sesungguhnya satu kalimat pun ide aslinya tak ada. Sebab yang dibaca adalah teks yang dibuat oleh seorang staf ahli. Namun tak tampak akibat canggihnya teknologi.

Untuk itulah, kepemimpinan lokal yang sehari- hari dapat kita saksikan bersama  lebih asli dibanding dengan seseorang yang datang tiba-tiba dan di desain secara fenomenal oleh media, seperti di mata najwa.  Bila media berpihak, maka yg di tampilkan sisi baiknya secara terus-menerus. Bahkan didesain untuk terlihat baik dan peduli. Tapi bila sebaliknya, maka akan menampilkan sisi buruknya terus dan berulang ulang.

Lihatlah nasib pengadilan opini yang menimpa Angelina Sondakh, Nasaruddin, dan Anas urbaningrum. Baik gambar maupun beritanya di dua stasiun TV berita Metro dan TV One diputar berulang kali di setiap momen dan waktu siar yang padat pemirsa.  Dampaknya Partai Demokrat rontok pada pemilu 2014 lalu dan PD lebih memilih untuk tak mencalonkan Presiden pada pemilu tersebut.

Selanjutnya mari kita analisa secara benar kepemimpinan lokal saat ini. Mulai dari pemilihan kepala desa sampai pada pemilihan bupati di empat kabupaten di Sulbar.

Sebaiknya jangan hanya menganggap atau mengira-ngira, tapi justru ikuti betul perjalanan hidup, karier, dan kemampuan serta harapan yang dijanjikan oleh kandidat. Kalau hanya melihat luarnya saja maka dalam nya Anda takkan tahu. Demikian pun kalau hanya mengira bisa meleset dari perkiraan Anda. (Sdk)


Kritik dan saran:

sdk.suhardi@gmail.com

Selasa, 28 April 2015

NEGARA YANG BAHAGIA

OLEH : Dr. H. SUHARDI DUKA, MM

Foto Facebook

Jaringan solusi pembangunan berkelanjutan (SDSN) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah merilis peringkat negara paling bahagia di dunia.

Saat ini kita selalu mengukur kemajuan negara dengan standar ekonomi makro. Seperti pertumbuhan, PDRB, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan serta Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Namun saat ini, variabel tersebut lebih berkembang, dikarenakan ukuran kesejahteraan bukan hanya indikator ekonomi. Tapi justru ukuran sosial juga menjadi variabel yang tak kalah pentingnya.
Dalam Laporan tersebut, adalah Swiss alias negeri jam tangan menjadi negara yang menempati peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia.

***
Kebahagiaan merupakan ukuran kemajuan yang lebih komprehensif. Karena selain indikator ekonomi dengan Tingkat pendapatan yang lebih dari cukup. Juga mengukur kemajuan sosial dan pemenuhan kebijakan publik.

Kebebasan sosial, dan rasa aman serta demokrasi masuk menjadi indikator dalam pemenuhan hak-hak sipil. Demikian halnya sejauh mana kemampuan Pemerintah dalam memberikan layanan publik yang adil dan cepat bagi rakyat akan mendorong rasa kepuasan publik sebagai warga negara yang mendapat layanan.

LAlu, apakah Indonesia telah menjadi salah satu negara yang bahagia di dunia?
Syukur, karena kita telah berada di peringkat 74. Artinya peringkat ini sudah lebih baik dari pada peringkat sepak bola dan korupsi. Tapi bila dibandingkan dengan Singapura, bangsa kita masih jauh. Karena Singapura berada pada peringkat ke-24, Uni Emirat Arab  berada di urutan ke-20 dan Qatar ke-28.

Negara yang rakyatnya bahagia, selain gambaran ekonomi yang mapan, juga sistem politik dan hukum berjalan seiring. Partai politik dan ormas berjalan mandiri. Tanpa intervensi Pemerintah, jauh dari bayang-bayang ketidakadilan. Apalagi pembekuan!

Negara demokrasi seperti Swiss, kebebasan persnya juga sangat terjaga dan terukur. Dalam pemberitaan, tak ada fitnah, melainkan fakta yang tak dapat disembunyikan.

Dengan PDRB per kapita masyarakat Swiss US$ 88.500, sikap masyarakatnya selalu menjaga kenetralannya dalam pergaulan dunia. Serta cenderung mengambil posisi Sang Juru Damai.
Untuk diketahui, Swiss Merdeka pada tanggal 1 Agustus 1291, dengan motto "unus pro umnibus, omnes pro uno" (Latin), satu untuk semua, semua untuk satu.

Untuk ukuran dunia, ukurannya Swiss hampir terpenuhi tapi bagaimana dengan kebahagiaan di akhirat?

Kalau Indonesia hanya menempati peringkat 74 kebahagiaan dunia, maka jangan pernah menyerah. Selain kita harus memperbaiki peringkat di atas, lebih penting untuk kebahagiaan akhirat kita harus menjadi negara nomor Wahid. Mengapa? karena kebahagiaan ahirat tidak sesulit ukuran dunia. Cukup perbaiki "Iman dan Taqwa", maka kita akan menjadi negara bahagia di akhirat.
Tapi kalau dunia kita sudah begini terus, di akhirat juga kita tak bahagia. Wa Naudzubillahi min dzalik. (sdk)..

Senin, 20 April 2015

PILKADA ANTARA RASIONAL DAN EMOSIONAL

OLEH : Dr. H. SUHARDI DUKA, MM


Foto : Nuzul ( Sekret Demokrat Sulbar )

Ada yang beranggapan bahwa pemilih itu  tidak rasional. Bahkan banyak yang emosional dan pragmatis dalam menentukan pilihannya.
Tapi sesungguhnya Anda tidak sadar bahwa justru tidak semua calon kepala daerah mampu berpikir rasional. Banyak di antara mereka justru emosional dan cara mengukurnya tidak cermat.

Ukuran bagi suksesnya seseorang dalam pemilukada tidaklah terlalu sulit. Hanya saja banyak di antara mereka tidak mau atau sengaja tidak mau menggunakan ukuran itu. 
Ukurannya adalah, pertama, citra diri seseorang di mata publik. Publik tidak akan memilih kalau tidak memiliki kemampuan. Kemampuan ini tentu untuk membawa daerah dan masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Perlu diingat bahwa tidak ada rakyat yang menginginkan kemunduran daerahnya. Tentu setiap warga selalu berharap agar daerahnya lebih cepat maju dan sejahtera. Dan sadar betul bahwa untuk mencapainya dibutuhkan kuatnya seseorang pemimpin.  

Citra diri bukan semata sesuatu yang kelihatan baik, tapi memang "pure" baik, jujur dan cerdas, tidak dibuat-buat seakan-akan, alias pencitraan.

Citra diri juga tidak bisa diciptakan dalam seminggu. Tapi citra diri yang sesungguhnya adalah sifat-sifat asli yang ada pada seseorang dalam interaksinya dengan publik. Tidak hanya melalui media tapi nyata dan langsung. 

Lihatlah perjalanan bangsa 3 tahun terakhir. Kita terkecoh dengan pencitraan yang dibuat media dan mengakibatkan seakan akan seseorang seperti malaikat. Tapi setelahnya bagaimana? Sejarah masih berjalan.

Kedua, strategi yang dimainkan. Strategi adalah cara dan langkah yang disusun secara rapi dan terencana untuk meyakinkan publik akan ke arah mana daerah akan dibawa. Serta memberi keyakinan kepada publik akan suatu harapan masa depan, minimal dalam 5 tahun ke depan. 

Menjanjikan, suatu masa depan harus sejajar dengan diri dan kemampuan seseorang pemimpin. Menjanjikan kemenangan seseorang petinju, di tengah orang yang bodinya terlalu kurus, baik penonton apalagi penjudi tidak akan berani bertaruh.

Untuk itu, garisnya sesungguhnya sangat linear antara citra dan harapan. Karena jika tumpang tindih, maka tingkat kepercayaannya akan kecil. Dan kalau demikian, maka kemenangannya pun akan jauh.

Ketiga, kekuatan sumber dayanya. Banyak orang beranggapan bahwa uang adalah kunci Pilkada. Saya tidak sependapat kalau uang dijadikan kunci dan penentu dalam Pilkada. Kalau Anda percaya silahkan hamburkan uang Anda dan nilai pemilih dengan uang. Kalau Anda berhadapan dengan orang yang strateginya baik, saya yakin uang Anda akan mengecewakan pada akhirnya.

Kekuatan sumber daya adalah instrumen penting dalam membangun strategi, termasuk Partai politik pendukung dalam satu tim atau koalisi. Dalam pemilukada, tidak bisa hanya mengandalkan satu kekuatan. Sebaiknya juga mampu membagi sumber daya agar bergerak efisien dan efektif mendapatkan dukungan.

Dalam mengelola Pilkada tidak berdiri sendiri. Akan tetapi sinergi antara citra diri, strategi dan sumber daya.

Ukuran yang baik adalah sejauh mana seseorang mengukur harapan dengan kemampuannya, sekaligus sumber dayanya. Kalau hanya harapan yang terlalu dikedepankan, akan membawa kita tidak rasional dalam menilai realitas politik.

Dalam seminggu ini banyak calon kepala desa datang meminta restu kepada saya, mereka memiliki harapan yang besar akan terpilih. Tapi saya tahu bahwa dia tidak akan terpilih. Dan setelah Kepala PMD memberi loporan ke saya terhadap hasil pemilihan, betul dia tidak terpilih. 

Ini artinya bahwa orang lain lebih tahu akan kemampuan dirinya daripada dia sendiri. Ini yang saya sebut sebagai kandidat emosional. Bukan kandidat rasional. (SDK)
Kritik dan saran: 


Email: sdk.suhardi@gmail.com

Senin, 13 April 2015

CALON KEPALA DAERAH DAN ELEKTABILITAS

Oleh : Dr. H. SUHARDI DUKA, MM

SDK ( foto : Sekretariat )

Jabatan Kepala Daerah, masih menjadi impian banyak orang. Salah satunya karena ditunjang oleh banyaknya fasilitas, berupa rumah jabatan, kendaraan dan dana operasional yang cukup tinggi serta kehormatan. Tapi apa mudah untuk menjadi kepala daerah?

Bagi yang mereka ditakdirkan, itu tidak sulit. Karena Tuhan sendiri yang mendesain untuk berada disana. Tapi bagi orang yang tidak ditakdirkan, alangkah sulit, melelahkan serta mengecewakan. Bahkan bisa membuat frustrasi. Pertanyaannya, mengapa? Karena memang ia tak ditakdirkan untuk jadi Gubernur atau Bupati.

Lalu bagaimana pula agar kita ditakdirkan untuk jadi kepala daerah? Tentu itu rahasia Tuhan. Selanjutnya, bagaimana agar kita bisa mengetahui rahasia Tuhan?

Begini, ada akal yang Tuhan berikan kepada manusia, selaku hambaNya. Kalau tidak masuk akal berarti dia tidak ditakdirkan. Sebagai amsal, jika seseorang yang elektabilitasnya hanya mencapai angka 7-9 persen, kemudian dicalonkan oleh Partai Politik tertentu atau independen, lalu kalah dalam Pilkada, itulah yang disebut takdir. Karena secara nalar sehat manusia, mana mungkin dapat menuai kemenangan yang hasil surveinya hanya 9 persen. 

Pada posisi survey atau elektabilitas seperti ini, akan lebih bijak jika tidak memaksakan diri menjadi calon kepala daerah. Karena jelas tidak akan terpilih. Sekali lagi, kita diberi akal oleh Tuhan untuk kita gunakan untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tak masuk akal.

Amsal yang lain, seorang calon kepala desa kalah dalam pemilihan kepala desa. Setahun kemudian ada pemilihan kepala daerah. Kemudian dia pun memasang baliho dan tanda gambar yang menyatakan keseriusan akan maju sebagai kepala daerah. Apakah sebagai kosong satu atau kosong dua. 

Saya kira fakta ini dapat dikalkulasi dalam nalar politik anak kecil. Artinya, sedangkan pemilihan kepala Desa saja tidak terpilih, apalagi mau maju jadi kepala daerah.

Jadi, memahami ihwal ini, sesungguhnya banyak ukurannya. Seperti halnya salah salah satu bakal calon kapala daerah dari partai tertentu di daerah otonomi baru (DOB). Jelas sangat rasional dan masuk akal,  karena saat pemilihan legislatif yang lalu dia merupakan peraih suara terbanyak di wilayahnya. Tidak tertandingi dari caleg lain di partainya. 

Untuk yang satu ini, ukurannya jelas, basisnya jelas. Pengabdiannya pun jelas. Pemilih dekat dan terkait bukan hanya secara emosional saja. Tapi adanya keterikatan batin dan jasa serta pengabdian selama ini. Maka potensi terpilihnya jelas sangat tinggi.

Karena itu, bicara seputar pemilihan Kepala Daerah, jelas bukan untung-untungan. Atau justru menyandarkan pengaruh pada orang lain untuk bisa terpilih. Saya kira, itu keliru. Karena yang dipilih adalah orang, bukan pada pengaruh orang lain. Atau pun orang dekat dengan kita. Tapi didasarkan atas kemampuan dan integritas diri yang bersangkutan.

Menjadi kepala daerah memang tidak mudah. Karena disitu ada tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan amanah itu. Jadi jangan hanya dilihat enaknya saja. Tapi justru harus lebih jauh ke dalam, utamanya dalam membawa dan mewujudkan harapan orang banyak.

Jangan juga karena sudah menjabat sebagai anggota legislatif lalu dengan serta-merta menjadi kepala daerah. Belum tentu, walau disadari memang jalurnya sudah benar. Tapi berapa suaramu di legislatif, apakah cukup untuk dijadikan modal dalam pemilukada ?

Kesimpulannya, pemilu itu rasional. Olehnya itu harus pula rasional dalam mengambil keputusan. Agar tidak kecewa pada hasilnya akhirnya nanti. Jangan juga karena dorongan orang lain terus mengambil kesimpulan maju. Kajilah secara mendalam pada diri masing-masing tentang kemampuan dan harapan yang ingin diwujudkan. (Sdk)


Kritik dan saran:

Email: sdk.suhardi@gmail.com

Kamis, 09 April 2015

BUPATI MAMUJU LANTIK DIREKTUR DAN BADAN PENGAWAS PDAM TIRTA MANAKARRA MAMUJU

Laporan :  Muhammad Nur OKT


Foto Muhammad Nur

Bupati Mamuju Bapak DR.H.SUHARDI DUKA,MM, hari ini Rabu, 8 April 2015 resmi melantik dan mengambil sumpah Direktur PDAM- Tirta Manakarra Mamuju priode 2015 - 2019 dan Dewan Pengawas PDAM - Tirta Manakarra priode 2015 - 2018 dalam acara pelantikan yang digelar di Aula Lantai 3 ( tiga ) Kantor Bupati Mamuju .

Direktur dan Dewan Pengawas yang dilantik merupakan wajah lama yang telah berkiprah di PDAM - TM Priode sebelumnya. Adapun mereka yang dilantik Direktur Muh. Nur, SE dan tiga orang Dewan Pengawas masing - masing Drs. H. Sahmin Lihawa, MM sebagai Ketua , Muhammad Nur ( Sekretaris ) dan M. Adhan Kasim Anggota.

Bupati Mamuju dalam sambutannya mengungkapkan bahwa PDAM Tirta Manakarra Mamuju adalah PDAM terbaik di Indonesia untuk type A yang memiliki pelanggan dibawa 20.000 rumah tangga.




" PDM Mamuju adalah PDAM Terbaik di Indonesia, kalau pdam didaerah lain banyak yang merugi maka Pdam Tm Mamuju mampu mendapatkan keuntungan dan memberi kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah KabMamuju, PDAM Tirta Manakarra  7 ( tujuh )  tahun terakhir meraih predikat WTP ( Wajar tanpa pengecualian ) Pdam lebih dulu meraih WTP dibanding Pemda Kabupaten Mamuju. Tahun 2014 PDAM TM Mamuju telah memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat di Desa berupa pemasangan 1000 Sambungan baru, sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat di Pedesaan " Kata Pa Bupati.

Perlu diketahui bahwa Penilaian Kinerja PDAM TM Mamuju yang dilakukan oleh Auditor Independen tahun buku 2014 berdasarkan kriteria yang ditetapkan Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 sebesar 65,98 dalam kategori BAIK, sedang menurut  Badan Pengembangan System Penyediaan Air Minum ( BPPSPAM ) sebesar 3.42 dalam kategori " SEHAT ".dengan begitu dapat dikatakan bahwa kinerja seluruh unsur dalam pengelolaan PDAM TM Mamuju Direktur dan jajarannya, Badan Pengawas telah terjalin dengan baik dan bersinergi.


Kariyawan/Kariyawati PDAM-TM Mamuju hadiri Pelantikan 


Dalam bagian lain sambutannya Bupati Mamuju mengharapkan agar PDAM TM Mamuju terus meningkatkan pelayanan  kepada masyarakat pengguna Air Bersih , agar air PDAM yang diproduksi PDAM benar benar layak komsumsi  bebas dari bakteri,

Sementara itu Direktur PDAM TM Mamuju yang baru dilantik Muh. Nur, Se dalam keterangan persnya mengatakan akan memberi pelayanan prima dengan terus berupaya melakukan perbaikan disemua lini salahsatu diantaranya yang sedang berlangsung pelayanan satu atap. PDAM TM Mamuju tahun 2015 akan membangun  Instalasi Pengelolaan Air Tahaya Haya di Kota Mamuju berkapasitas 40 liter/ detik untuk menambah kapasitas terpasang sebelumnya sebesar 120 Liter/ detik, sehingga apa yang dirasakan selama ini  persediaan air untuk Kota Mamuju dapat teratasi dan masyarakat dapat menikmati pelayanan yang baik dari PDAM,

Acara Pelantikan Dewan Pengawas dan Direktur PDAM-TM Mamuju dihadiri Oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Hj. St. Suraedah Suhardi, SE, M.Si , Wakil Bupati Mamuju  Bapak Ir. H. Bustamin Bausat, jajaran Kepala SKPD Pemda Kabupaten Mamuju dan sekitar 75 Orang tamu undangan lainnya. ***