BUPATI MAMUJU LANTIK DIREKTUR DAN BADAN PENGAWAS PDAM TIRTA MANAKARRA MAMUJU

Laporan :  Muhammad Nur OKT

Foto Muhammad Nur

Bupati Mamuju Bapak DR.H.SUHARDI DUKA,MM, hari ini Rabu, 8 April 2015 resmi melantik dan mengambil sumpah Direktur PDAM- Tirta Manakarra Mamuju priode 2015 - 2019 dan Dewan Pengawas PDAM - Tirta Manakarra priode 2015 - 2018 dalam acara pelantikan yang digelar di Aula Lantai 3 ( tiga ) Kantor Bupati Mamuju .

Direktur dan Dewan Pengawas yang dilantik merupakan wajah lama yang telah berkiprah di PDAM - TM Priode sebelumnya. Adapun mereka yang dilantik Direktur Muh. Nur, SE dan tiga orang Dewan Pengawas masing - masing Drs. H. Sahmin Lihawa, MM sebagai Ketua , Muhammad Nur ( Sekretaris ) dan M. Adhan Kasim Anggota.

Bupati Mamuju dalam sambutannya mengungkapkan bahwa PDAM Tirta Manakarra Mamuju adalah PDAM terbaik di Indonesia untuk type A yang memiliki pelanggan dibawa 20.000 rumah tangga.

" PDM Mamuju adalah PDAM Terbaik di Indonesia, kalau pdam didaerah lain banyak yang merugi maka Pdam Tm Mamuju mampu mendapatkan keuntungan dan memberi kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah KabMamuju, PDAM Tirta Manakarra  7 ( tujuh )  tahun terakhir meraih predikat WTP ( Wajar tanpa pengecualian ) Pdam lebih dulu meraih WTP dibanding Pemda Kabupaten Mamuju. Tahun 2014 PDAM TM Mamuju telah memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat di Desa berupa pemasangan 1000 Sambungan baru, sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat di Pedesaan " Kata Pa Bupati.

Perlu diketahui bahwa Penilaian Kinerja PDAM TM Mamuju yang dilakukan oleh Auditor Independen tahun buku 2014 berdasarkan kriteria yang ditetapkan Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 sebesar 65,98 dalam kategori BAIK, sedang menurut  Badan Pengembangan System Penyediaan Air Minum ( BPPSPAM ) sebesar 3.42 dalam kategori " SEHAT ".dengan begitu dapat dikatakan bahwa kinerja seluruh unsur dalam pengelolaan PDAM TM Mamuju Direktur dan jajarannya, Badan Pengawas telah terjalin dengan baik dan bersinergi.

Kariyawan/Kariyawati PDAM-TM Mamuju hadiri Pelantikan 

Dalam bagian lain sambutannya Bupati Mamuju mengharapkan agar PDAM TM Mamuju terus meningkatkan pelayanan  kepada masyarakat pengguna Air Bersih , agar air PDAM yang diproduksi PDAM benar benar layak komsumsi  bebas dari bakteri,

Sementara itu Direktur PDAM TM Mamuju yang baru dilantik Muh. Nur, Se dalam keterangan persnya mengatakan akan memberi pelayanan prima dengan terus berupaya melakukan perbaikan disemua lini salahsatu diantaranya yang sedang berlangsung pelayanan satu atap. PDAM TM Mamuju tahun 2015 akan membangun  Instalasi Pengelolaan Air Tahaya Haya di Kota Mamuju berkapasitas 40 liter/ detik untuk menambah kapasitas terpasang sebelumnya sebesar 120 Liter/ detik, sehingga apa yang dirasakan selama ini  persediaan air untuk Kota Mamuju dapat teratasi dan masyarakat dapat menikmati pelayanan yang baik dari PDAM,

Acara Pelantikan Dewan Pengawas dan Direktur PDAM-TM Mamuju dihadiri Oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Hj. St. Suraedah Suhardi, SE, M.Si , Wakil Bupati Mamuju  Bapak Ir. H. Bustamin Bausat, jajaran Kepala SKPD Pemda Kabupaten Mamuju dan sekitar 75 Orang tamu undangan lainnya. ***

DEMOKRASI KAUM PINGGIRAN

OLEH : Dr.H. SUHARDI DUKA, MM,

Foto Facebook

Suatu ketika, Saya pernah bertanya kepada salah seorang warga yang tinggal di desa tentang demokrasi.
Apa komentar mereka? Katanya Demokrasi itu Pemilihan umum; Demokrasi itu bebas berbicara; Demokrasi itu seperti pemilihan Kepala Desa; Demokrasi Juga dapat diartikan musyawarah untuk mufakat.

Jadi pemahaman tentang demokrasi rupanya sangat variatif. Tergantung pada cara pandang dan letak geografisnya.
Dalam pemahaman masyarakat tentang demokrasi, rupanya tak terpengaruh dengan terminologi ilmiah yang terbangun di kalangan kampus selama ini. Mereka lebih cenderung memaknainya dengan pandangan empirikal; yang dilihat setiap saat.

Banyak orang berpandangan bahwa demokrasi itu mahal. Bahkan dengan sistem demokrasi, untuk menjadi Kepala Desa saja saat ini mahal. Apalagi untuk menjadi kepala daerah.

Selebihnya, masyarakat merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap pilihannya. Artinya, siapa pun yang dipilih tidak menjadi tanggung jawabnya terhadap apa yang dihasilkan. Karena begitu banyak orang menjanjikan sesuatu, tapi tidak pernah ditepati setelah terpilih.

Akibatnya, masyarakat tidak selektif menentukan suatu pilihan. Sehingga, ukurannya menjadi berbeda; bukan lagi target jangka panjang yang dipentingkan. Melainkan sisi jangka pendek dan pragmatis. Siapa yang memberinya uang, dialah yang menjadi pilihan. Secara linear, kondisi ini diperparah dengan tingkat ekonomi masyarakat kita yang masih rendah dan tertinggal.
Situasi ini seharusnya tidak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus. Kita harus melakukan langkah perbaikan lebih terukur dan terarah. Saat era orde baru, demokrasi di desa dengan pemilihan langsung berjalan cukup sehat. Tidak ada sistem bayar-membayar. Tapi justru menghasilkan suara terbanyak. Namun setelah diterapkan model Pemilu dan Pilkada, uang menjadi salah satu instrumen penting demokrasi. Sehingga tak lagi murni seperti di desa saat orba.

Lalu, bagaimana pula dengan survey? Apakah dengan survey kita dapat memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia? Atau justru menjadikan dorongan untuk lebih memaksakan diri mendapatkan tingkat keterpilihan?

Dengan elektabilitas yang rendah acapkali mendorong seseorang untuk melakukan apa saja agar bisa menang dalam pemilu. Jadi, survey juga turut berkontribusi mendorong demokrasi untuk tidak menjadi lebih baik. Sebab survey tidak dimaknai dengan cara yang benar. Justru digunakan dengan cara yang salah.

Survey sesungguhnya digunakan untuk menganalisis. Dan ukuran diri untuk menakar elektabilitas tidak digunakan untuk memaksakan diri dengan menggunakan segala cara dalam pemilu.
Dengan demikian, untuk memperbaiki kehidupan politik dan demokrasi, kita harus melakukan langkah perbaikan melalui pendidikan politik rakyat, memperbaiki cara berdemokrasi di desa agar masyarakat ikut bertanggung jawab atas penggunaan haknya dalam memilih kepala desa.

Saat ini Pemilihan Desa serentak akan segera berjalan di beberapa kabupaten. Semarak pilkades dapat dirasakan dengan naiknya tensi politik di desa. Kita berharap agar Calon kepala desa dapat terseleksi dengan baik, dan memiliki orientasi untuk membangun desanya. Bukan hanya karena dorongan dana desa yang Rp.1 miliar itu.

Demikian juga masyarakat desa dalam menggunakan hak pilihnya harus paham betapa berartinya suara yang diberikan kepada seseorang yang akan memimpin desa selama 6 tahun. Bila salah memilih maka akan merasakan dampaknya selama 6 tahun pula.

Pengalaman pemilu yang lalu harus menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Akan kemana Indonesia saat ini dan 4 tahun ke depan? Kita akan merasakan semua sebagai hasil pilihan kita. (SDK)

Kritik dan saran:
Email: sdk.suhardi@gmail.com

PDAM-TM MAMUJU GELAR PELEPASAN PURNA BHAKTI

Laporan : Muhammad Nur OKT,

Foto : Muhammad Nur OKT

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Manakarra Mamuju Selasa tanggal 31 Maret 2015, dengan mengambil tempat di Aula Pertemuan Kantor PDAM-TM  Kabupaten Mamuju  gelar acara pelepasan 2 (dua ) Orang Kariyawan yang telah memasuki masa Pensiun  masing-masing H. Abd. Hamid, SPDI, Jabatan terakhir di PDAM-TM Kabupaten Mamuju sebagai Kepala Seksi Langganan dan Pa Tanan TP jabatan terakhir Kepala Seksi Produksi.

Dalam kata sambutannya Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju Muh. Nur, SE mengatakan bahwa " Dua orang Kariyawan, atau saudara kita ini yaitu Pa H. Hamid dan Pa Tanan telah memasuki masa Purna Bhakti sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan daerah Air Minum yaitu setelah kariyawan mencpai masa kerja 25 sampai 30 tahun atau telah mencapai usia 56 Tahun, kedua teman kita ini telah berkarya di PDAM - TM Kabupaten Mamuju sejak 1982 dan tepat hari ini mereka telah mengakhiri masa tugasnya setelah 32 tahun berkarya di PDAM  "  tegasnya.

Pa Tanan dan H. Hamid

" Sesungguhnya kedua rekan kita ini telah bekerja dengan baik dan telah menunjukkan dedikasi yang tinggi, sesungguhnya tenaga mereka masih dibutuhkan di PDAM-TM Kabupaten Mamuju namun apa hendak dikata ada peraturan yang mengikat kita, peraturan yang mengatur tentang masa pensiun, walau begitu bila mereka merasa masih mampu dan mau bekerja,  kita akan memberikan kesempatan itu walau sudah tidak masuk lagi dalam struktur Organisasi Perusahaan  " ungkap Muh. Nur,Se.

Dalam bagian lain sambutannya Direktur PDAM-TM Kabupaten Mamuju menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 2 ( dua ) Purna Bhkti tersebut, dan menyampaikan permohonan maaf baik atas nama pribadi dan keluarga maupun keluarga besar PDAM-TM Kabupaten Mmamuju " Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita bersama di PDAM-TM Mamuju, dan tetaplah menjadi bahagian dari kami " Ungkap Muh. Nur, Se

Kariyawan PDAM TM Mamuju

Acara pelepasan Purna Bhakti PDAM-TM Kabupaten Mamuju yang digelar secara sederhana itu dihadiri oleh Dewan Pengawas dan seluruh kariyawan-kariyawati PDAM-TM Kabupaten Mamuju , dalam acara pelepasan tersebut kedua Purna Bhakti masing-masing menerima Motor Roda Dua dari Perusahaan disamping mendapatkan kendaraan Roda Dua kedua Purna Bhakti juga menerima uang pesangon dan uang jasa pengabdian yang jumlahnya bervariasi antara puluhan juta rupaih hingga ratusan juta Rupiah ***

MENUJU PERUBAHAN

OLEH : Dr. H. SUHARDI DUKA, MM

Banyak pihak yang bicara tentang konsep perubahan, ataupun reformasi birokrasi. Tapi tak banyak yang sungguh-sungguh melakukannya. Bahkan tidak memahami cara untuk menerapkannya.

Semakin buruk mata rantai tata kelola pemerintahan, semakin terbuka pula peluang melakukan penyimpangan, kongkalikong, pungli, dan korupsi. Imbasnya, keterlambatan layanan publik menjadi bagian dari serial kolosal perjalanan birokrasi di Indonesia.

Idealnya, seorang pemimpin adalah sekaligus sosok yang memimpin perubahan. Karena kunci dari semua perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi ada pada kepiawaian sang pemimpin.

Telah banyak kisah perubahan dan kemajuan mengungkap dari usaha luar biasa yang dilakukan oleh sosok pemimpin. Mereka bergerak di mana saja, baik di pusat kekuasaan, lembaga swasta, maupun di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Ini merupakan dalil sahih bahwa kemajuan yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari campur tangan sang pemimpin. Perbaikan birokrasi di daerah banyak dihasilkan oleh pemimpin daerah saat ini.

Lee Kwan Yeu, adalah bukti konkrit betapa kuatnya pola kepemimpinan yang diterapkan saat menjabat sebagai perdana menteri di Singapura. Beliau memiliki 3 cara berpikir efektif. Yaitu "Think Ahead" mampu berpikir ke depan dan antisipatif; "think again" pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikirannya; dan think across”, kemampuan berpikir secara lateral, horisontal serta lintas disiplin.

Ketiga cara berpikir di atas mestilah dimiliki oleh seorang pemimpin yang akan membawa perubahan. Tidak justru sebaliknya, bekerja secara reguler dan normal alias apa adanya.

Seorang pemimpin sepatutnya mampu melipatgandakan cara kerjanya agar mendapatkan hasil yang berlipat ganda pula. Dan Lee Kwan Yeu tahu kondisi Singapura. Ia paham betul bahwa persaingan kawasan Asean ke depan tak sekadar untuk posisi tawar Singapura yang harus diantisipasi sebagai satu negara kecil. Tapi juga untuk bertindak sebagai pengendali ekonomi di Asean.

Demikian halnya atas keputusan bergabung ke salah satu negara bagian di Malaysia, yang pada akhirnya berpikir kembali untuk melepaskan diri dari Malaysia. Semua itu telah diperaktekkan oleh perdana menteri Lee Kwan Yeu.

Beliau juga sangat tahu akan kepentingan negara-negara tetangga serta kondisi dalam negara yang Multi Etnik, serta Lintas Agama. Atas kematiannya bukan hanya rakyat dan etnis Mandarin yang menangisi. Tapi juga Melayu dan etnis India Arab ikut bersedih atas kepergiannya.

Kita bisa mencontoh beliau akan kegigihannya. Bahwa pemimpin di daerah harus bertanggung jawab atas nasib generasi mendatang. Agar mampu menghadirkan kondisi masa depan yang lebih gemilang. Tentu, takkan terasa jika hasil yang dicapai dengan ukuran evolusi. Seperti halnya tumbuhnya sebuah batang kayu di halaman rumah, sulit terlihat perubahan itu berlangsung setiap hari.

Roda kepemimpinan harus sanggup membuktikan bahwa nasib masyarakat tertinggal harus dipercepat persamaan situasinya dengan masyarakat yang telah awal mengalami kemajuan peradaban.

Perhatikanlah potret Mamuju 10 tahun silam. Jelas sekali bahwa Mamuju merupakan satu daerah yang tertinggal di Sulsel. Hanya Selayar yang setara kala itu.

Tapi bagaimana dengan saat ini? Saya tak sedang jumawa. Tapi indikator dan ukurannya jauh telah meninggalkan potret 10 tahun silam itu. Bahkan Mamuju kini telah dinobatkan sebagai daerah yang tak tertinggal lagi.

Dengan demikian, cetak biru atas fakta empirik ini adalah bahwa cara berpikir ke depan dan antisipatif itu tercermin pada kemampuan mengkaji suatu situasi yang akan dihadapi. Serta kemampuan untuk dapat masuk dan mengendalikan kebijakan itu.

Tidak terlalu sulit mengubahnya, walau kondisinya serba terbatas. Tapi kesungguhan dan tingkat pemahaman akan masalah yang dihadapi serta konsistensi untuk tak pernah berhenti belajar, mesti menjadi keniscayaan. Walhasil, kita pun dapat melakukan perubahan itu. (SDK)

Kritik dan saran:
sdk.suhardi@gmail.com
Powered by Telkomsel BlackBerry®

NU ; PERAN POLITIK ATAU KEAGAMAAN

OLEH : Dr. H. SUHARDI DUKA, MM

Kini, Indonesia sedang dihadapkan pada hilangnya kepercayaan akibat paham radikalisme berbalut topeng agama. Varian itu semakin menguat ke permukaan dunia saat ini diiringi aktivitas pelaku terorisme yang terus menjalar ke berbagai penjuru belahan dunia.

Jelas ini bukan barang mudah untuk menghadapinya. Hari ini, banyak aktivitas terorisme yang siap melakukan berbagai gerakan mengerikan di tengah kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Demikian kata ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Agil Siroj, disela peringatan Lahirnya Nahdlatul Ulama ke 89 tahun 2015.

Bicara NU, sesungguhnya ini merupakan organisasi Islam terbesar dunia dengan jumlah keanggotaan hampir 90 juta jiwa. Dan saat ini, ada banyak kader NU yang duduk di kabinet Jokowi-JK. Namun sejak NU kembali ke khittahnya, peran perjuangan secara langsung tidak lagi bersifat politik praktis. Tapi NU selalu menjadi organisasi yang sangat menarik dalam kancah politik nasional.

Secara organisasi, NU tidak sukses mengantarkan kader strukturalnya ke gelanggang politik nasional. Tapi di sisi lain, kader NU tak pernah luput dalam pusaran politik. Bahkan tak lengkap rasanya satu organisasi bahkan parpol jika tak menarik kader Nahdliyin masuk ke dalam strukturalnya.

Pertanyannya, apakah sesungguhnya yang menarik dari NU?

NU dikenal di Indonesia sebagai ormas konservatif. Namun cepat menyesuaikan dengan setiap perkembangan dunia. NU dikenal tidak a priori dengan perubahan, sebab dapat berkembang dan sehat di zaman orde lama maupun orde baru. Bahkan saat mengawal reformasi, tokoh NU tampil memimpin Indonesia.

NU juga merupakan organisasi Islam terbesar di Indoneisia bahkan dunia, memiliki ormas dan organisasi mahasiswa, serta organisasi kader dengan basis dan doktrin Ahlussunnah wal Jamaah.

Dari kacamata politik, NU jelas menjadi ladang yang luas dan menarik untuk digarap pada setiap pemilu maupun Pilpres. Sebab, dalam kebesaran ormas ini, tokoh NU tak pernah satu gerbong dalam perjuangan politik.

Setelah Gus Dur, terbukti tidak ada lagi tokoh NU yang dapat mempersatukan warganya. Bahkan masing-masing memilih tokoh dan Kiyai untuk dijadikan panutan masing-masing.

Demikian halnya di daerah, NU terbukti belum mampu menjadi lembaga yang berpengaruh. Utamanya dalam mempengaruhi kebijakan di daerah. Perebutan pucuk pimpinan struktural NU di daerah sepenuhnya belum berpengaruh terhadap peran organisasi ini dalam mengarahkan kebijakan di daerah.

Tapi sebaliknya, kita sangat merasakan ghirah ber-NU saat menengok basis dasarnya. Yaitu pesantren. Di lingkar pesantrenlah, NU terbukti mampu menangkal percepatan pengaruh paham radikalisme di Indonesia.

Kita pun ketahui, NU tidak tertarik dengan sikap ekstrimisme seperti mudah mengkafirkan sesama muslim. NU justru lebih akomodatif di daerah. Wajar jika Lembaga Pendidikan Pesantren di bawah naungan NU tak tertarik dengan pertentangan dan perubahan paham yang lebih radikal. Apalagi dengan gegabah mengkafirkan sesama muslim.

Penanaman manhaj aswajah bagi NU jauh lebih urgen. Sembari disertai dengan keterampilan agar warga dan kader yang dididik dapat bersaing di pasar kerja modern saat ini. Dua penguatan di atas merupakan jawaban yang relevan untuk diaktualkan. Karena disadari bahwa hanya dengan kesejahteraan umat Islam, paham radikalisme dapat ditangkal.

Tegasnya, bila kemiskinan dan ketidakadilan tetap terpampang lebar di mata umat Islam, maka jalan pintas dan terorisme akan terus berkembang. Kapanpun, di manapun. (Sdk)


Kritik dan saran

Email: sdk.suhardi@gmail.com

KETIMPANGAN DUNIA ISLAM

OLEH : Dr. H. SUHARDI DUKA, MM

 

SDK Foto Facebook 

Bagaimana sesungguhnya memahami Idealisme, keyakinan, kekuasaan atau ekonomi? Keempat hal tersebut acapkali melatar belakangi lahirnya setiap konflik di kawasan atau suatu negara. Mulanya, sering tampak dengan alasan perbedaan keyakinan, ataupun perluasan pengaruh kekuasaan yang tampak sebagai idealisme pemicu perbedaan. Tapi di balik itu, sesungguhnya merupakan kepentingan ekonomi.

Mari kita melihat permusuhan antara paham Wahabisme dengan Syiah. Permusuhan Iran dan Saudi Arabia mulai terjadi saat Wahabisme menjadi dasar berdirinya kerajaan Saudi. Pada awal abad ke 20, hubungan Iran-Saudi sempat tegang. Sebab saat itu kaum wahabi yang anti Waliyullah, menistakan para Imam Ma'shum (Ma’shumin) dalam Syiah, serta menyerang makam Imam Husain As. (Imam ketiga syiah yang dipandang suci oleh Mazhab Syiah Itsna Asyariah di Karbala).

Di sini, walau dengan latar belakang ideologis, namun sejalan dengan kepentingan dan campur tangan bangsa lain, akhirnya sedikit demi sedikit menjelma menjadi kepentingan ekonomi. Tampak jelas, Saudi beserta sekutu, pada awalnya secara keras mendukung Palestina dalam melawan Israel. Sementara, dalam rangka kemerdekaan Palestina, dan untuk kepentingan ekonomi, Iran cenderung lebih berat mendukung Israel, pada sekitar tahun 80-an.  Namun lagi-lagi karena kepentingan ekonomi, baik Iran maupun Saudi akhirnya saat ini, keduanya pun lebih menahan diri akibat tekanan Amerika Serikat.

Saat ini, kita tengah dikejutkan dengan hilangnya 16 WNI, yang melakukan tour ke Turki dan tak kembali ke rombongan tournya. Beberapa hari kemudian, 16 WNI ditangkap oleh otoritas perbatasan Turki untuk menyeberang ke Suriah sebab diduga akan bergabung ke ISIS.

Pertanyaannya, mengapa ke ISIS? Dari analisa kita, ada dua hal yang melingkupinya. Pertama, pemahaman tentang jihad dan Ideologi Radikalisme. Kedua, alasan Ekonomi; karena ISIS cukup percaya diri memberi gaji lebih atas setiap pasukan yang bergabung.

Jadi, sesungguhnya jika sektor ekonomi negara-negara Islam dibangun dengan baik, maka sedikit akan mengurangi ketegangan di kawasan, khususnya di Timur-Tengah. Namun faktanya, justeru lemah tak berdaya. Sisi kebodohan mereka adalah karena rela diobok-obok dalam bentuk perang saudara, demi memperebutkan kekuasaan di Suriah, Irak, Afghanistan dan negara-negara muslim lainnya.

Sementara di belahan negara muslim lainnya, sebutlah negara seperti Uni Emirat Arab saat ini merupakan negara Islam paling sejahtera dan maju secara ekonomi, serta stabilitas negaranya pun sangat baik. Demikian halnya Qatar dengan PDRB yang sangat tinggi, rakyatnya menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil selama kurang lebih 20 tahun. Hasilnya? Paham eksklusivisme-radikalisme pada dua negara di atas tumpul dalam wacana maupun gerakan.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Sesungguhnya Indonesia perlu mereformasi sistem pengajaran agama di sekolah maupun pesantren. Karenanya, untuk menangkal arus penyebaran paham radikalisme dan ekstrimisme, penafsiran yang semata literalistik dengan mengabaikan dimensi kontekstual terhadap Alquran dan sunnah cenderung memiliki korelasi dengan munculnya terorisme di Indonesia.

Imam besar Al-Azhar, Ahmed Al-Thayib (22/2) saat berbicara pada forum penanganan terorisme bertajuk Islam dan Perang Melawan Terorisme mengatakan, sepanjang sejarah, ada akumulasi kecenderungan melampaui batas yang membuat sebagian orang menganut bentuk ajaran Islam yang salah haluan. Mereka dengan mudahnya menuding sesama muslim sebagai kafir di sekolah, pesantren dan universitas.

Karena itu, pendidikan sudah saatnya harus lebih diarahkan untuk menangkal bahaya terorisme. Karena kita percaya, terorisme sungguh sangat merusak dan merugikan umat Islam saat ini. (sdk)

Kritik dan saran:

Email: sdk.suhardi@gmail.com

APBD DAN SENGKETA AHOK

OLEH : Dr. H.SUHARDI DUKA, MM

Pa SDK Foto Facebook

Mata publik sontak disentakkan oleh pemberitaan soal sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama yang akrab disapa AHOK.  Ia melawan upaya dewan (DPRD DKI Jakarta, red) yang hendak menggunakan hak angket atas dugaan pemalsuan dokumen APBD DKI Jakarta yang dikirim ke Kemendagri. Pasalnya, apa yang menjadi kesepakatan dan hasil rapat paripurna, tertanggal 25 Januari 2015 bahwa anggaran sebesar Rp73 Triliun lebih dinyatakan melenceng.

Dewan memang memiliki hak memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah/ Eksekutif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010, tentang pedoman penyusunan Peraturan DPRD. Masukan dimaksud berupa pokok-pokok pikiran Dewan terhadap Peraturan Daerah (Perda). Karena memang Dewan harus mampu mempengaruhi kebijakan agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.

Dalam pembahasan RAPBD, terlebih dahulu harus disepakati Kebijakan Umum Anggaran atau biasa disebut KUA dan PPAS antara eksekutif dan legislatif daerah. Di sinilah harus dibangun kesamaan visi dalam melihat permasalahan daerah serta apa yang menjadi prioritasdaerah dengan estimasi pendapatan daerah tahun itu.

Di era saya dengan Pak Thamrin Endeng (ketua DPRD), kami membuat pertemuan awal di eksekutif untuk dapat secara langsung memberi penjelasan secara langsung dan menyeluruh tentang kebijakan Pemkab tahun tersebut. Baik terhadap target ekonomi makro, maupun masalah daerah yang menonjol sekaligus akan menjadi prioritas daerah. Di tepat yang sama, saya dapat menyerap apa yang menjadi pokok-pokok pikiraran dan cara pandang anggota dewan dalam upaya membangun daerah.

Tapi di era Pak Sugianto, pertemuan seperti ini tak berlanjut. Pembahasan KUA/ PPAS semua berlangsung formal di dewan. Barulah saat kepemimpinan dewan saat ini, melalui Ibu Suraidah, pembahasan APBD 2015 kembali bisa dilakukan dengan menghadirkan Banggar di Dewan bersama Banggar Eksekutif.

Dengan menggunakan pola ini, apa dampaknya? Pertama, adalah komunikasi antar institusi dapat berjalan efektif. Para pihak dapat mendengar dari sumber otentik. Yaitu pimpinan dewan dan eksekutif. Distorsi komunikasi biasanya terjadi karena anak buah melapor, menambah dan mengurangi terhadap informasi yang sesungguhnya penting tersampaikan secara utuh.

Kedua, pertemuan itu dihadiri langsung para pengambil kebijakan. Jadi pada diskusi tersebut langsung dapat disepakati tanpa melalui proses lapor-melapor di masing-masing pucuk pimpinan.

Ketiga, jika pun ada perubahan, maka mengubahnya juga mudah. Karena belum secara final menjadi dokumen resmi yang akan dikirim ke dewan.

Keempat, tak ada calo yang berani melakukan bancakan anggaran karena minimal segan; ada Pak Bupati dan ketua DPRD.

Kelima, upaya ini juga bagian dari upaya menghindari adanya dana siluman yang tidak jelas dimana sumber perencanaanya sehingga tiba-tiba menjadi prioritas dalam APBD.

Terhadap kasus DKI Jakarta, kedua lembaga sama-sama mengawasi dan tidak berjalannya komunikasi antar lembaga yang efektif. Apabila dokumen yang disepakati sebagai hasil paripurna antara eksekutif dan legislatif ada yang mengubah sepihak, jelas itu merupakan pelanggaran serius. Dan bila ini yang menjadi dasar DPRD DKI Jakarta dalam hak angket, dalam pandangan saya, itu juga benar.

Sisi yang lain juga tidak bisa dinafikan. Yakni alasan Ahok melapor ke KPK atas dana yang tidak jelas sumber perencanaannya. Sebab dianggap tak memiliki dokumen perencanaan (musrembang) baik dari sisi bottom up-top Down. Namun perlu diketahui bahwa Dana siluman yang objeknya adalah APBD 2015, maka itu belum korupsi. Karena belum dibelanjakan. Kecuali pada APBD 2014, itu berpotensi korupsi.

Terhadap APBD 2015, dimana Ahok tak setuju, bisa saja tak dibelanjakan dan memasukkan sebagai poin untuk menjadi perubahan APBD tahun berjalan. Karena dianggap bukan prioritas dan tak bermanfaat. Menurut saya, ini solusi paling elegan. Tidak usah saling lapor dan ribut sejagat. Apalagi hanya sekadar kepentingan mengguncang dunia. (sdk)

Kritik dan saran:

Email: sdk.suhardi@gmail.com