LOYALITAS ITU DINAMIS

OLEH : DR. H. SUHARDI DUKA, MM

Sumber foto Facebook Yahuda Saleppang

Banyak orang salah anggapan bahwa suara yang diperoleh pada pemilu lalu (beserta akumulasi suara Partai) akan sama dengan pemilu sekarang. Ternyata faktanya meleset. Bahkan dia tak lolos melenggang ke parlemen. Partainya pun menjadi pemenang kesekian.

Demikian halnya konsumen pada produk tertentu. Akibat dahsyatnya gempuran arus informasi dan media sosial diduga menjadi salah satu musababnya. Selain itu gempuran pesaing juga semakin tumbuh dengan varian produk dan keunggulan yang semakin kompetitif.

Namun demikian, pertanyaannya apakah loyalitas itu masih ada ataukah sudah semakin kabur dan terkubur?

Sebelum menjawabnya, saya ingin bercerita. Suatu ketika seorang teman memesan handphone (HP). Kepadanya, saya beritahu bahwa saya akan membelikan HP merek X terbaru. Tak dinyana, apa katanya? "Tak usah merek itu, Pak. Tolong merek ini saja".

Merek dan type yang dipesan sebenarnya hampir tak ada lagi di pasar. Karena handphone pilihannya itu merupakan produk 7 tahun silam. Dan dalam rentang waktu yang cukup lama itu, dirinya telah mengganti handphone sebanyak 2 kali; tetap dengan merek dan tipe yang sama. Kemudian pesanan kali ini adalah pesanan yang ketiga.

Fakta ini menunjukkan bahwa kesetiaan pelanggan itu masih ada. Kenapa dia setia? Setidaknya, kesetiaan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada kesetiaan individu, ada pula kesetiaan sosial.

Kasus pemilik handphone di atas merupakan bentuk kesetiaan individu. Karena adanya kepuasan terhadap fitur maupun model dan merek dari barang itu secara individu. Ditambah lagi dengan sikap tak mau repot untuk belajar lagi dengan fitur yang baru.

Tapi apakah ada kepuasan sosial? Saya kira tidak, bahkan pada waku tertentu dia akan malu meletakkan handphonenya di tengah handphone canggih dan keluaran baru yang dipakai oleh teman-temannya.

Pada prinsipnya di era saat ini banyak realitas sosial dan politik sering dibungkus dengan pencitraan, mendahulukan 'casing' sebagai tampilan luar. Lalu diblow-up media dan dicitragambarkan seperti Hero. Kalau tidak didesain seperti orang yang tersakiti, teraniaya, lugu, kemudian akhirnya mendapat simpati. Para ilmuwan menyebut fenmena ini dengan istilah hyper-realitas. 

Sayangnya, fenomena hyper-realitas itu selamanya mencerabut akar realitas yang sebenarnya. Dengan cara ini, kita tak lagi melihat lebih jauh tentang apa isi dan kandungan sesungguhnya. Utamanya saat menimbang aspek kualitas sumber daya manusia yang bersangkutan. Kebijakannya makin hari kian aneh setelah pada kenyataannya pasar menunjukkan sentimen kecewa dan menolak. Sebab harapan tak sesuai kenyataan. 

Sesungguhnya, jika merujuk pada konsep manajemen leader yang hebat itu, pertama, kita mengamati kemampuannya memilih orang yang akan duduk sebagai tim dalam sistem yang akan dibangun. Kalau cara memilih orang tepat, maka harapan akan suatu masa depan itu akan terbuka. Sebaliknya, jika cara memilih orang sudah bermasalah dan tidak cermat sesuai dengan profesi dan integritasnya, maka jangan berharap terlalu tinggi.

Kedua, Orang yang memiliki kemampuan terbatas dan rata rata, cenderung tidak loyal dan tidak setia. Watak yang mudah ditakar adalah dengan gampangnya meninggalkan teman dan pemimpinnya. Sekaligus menjadi beban dan tetap ingin diproteksi. 

Tapi mereka yang memiliki kemampuan lebih dan di atas rata-rata itu cenderung lebih loyal dan setia dalam jangka panjang. Mengapa? Karena ia memiliki ikatan dari hasil inovasi yang dibangun bersama serta menikmati hasil yang dicapai dengan puas.

Loyalitas individu, akan tercipta pada seseorang bila dia memiliki kepuasan dan merasa nyaman di organisasi itu. Demikian juga akan terjadi kesetiaan sosial bila sistem karier yang terbangun dijalankan dengan baik serta terbuka.

Dalam perenungan saya, proses hulu hingga hilir lelang jabatan di Pemprov Sulbar diharapkan dapat berjalan dengan baik, menghasilkan orang-orang hebat serta berkapasitas di atas rata-rata. Saya tidak ingin mengkritik sistem yang digunakan, tapi saya lebih cenderung hendak menanti hasilnya. Semoga mereka yang lolos dan terpilih memiliki integritas dan sumber daya yang lebih baik dan profesional. Semoga menjadi panutan !!!

Kritik dan saran :
sdk.suhardi@gmail.com

HEAD TO HEAD, SKENARIO PILKADA DI SULAWESI BARAT ?!

Opini Saya : Muhammad Nur OKT.

foto Ilustrasi 

Pilkada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat kemungkinan besar akan digelar pada Tahun 2016 hal itu tercermin dari sikap Komisi Pemilihan Umum yang mengusulkan kepada DPR agar Pilkada serentak diundur ke  pertengahan tahun 2016 untuk memudahkan penyelenggaraan Pilkada serentak daripada ketika dimulai pada bulan Pebruari 2016. Ketika  itu Komisi II DPR RI menyepakati Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 15 Desember  2015 diundur ke Februari 2016 ( Kompas 3/2/2015 ).

Dan Kalau Pilkada Gubernur, Bupati, Walikota di Sulawesi Barat dilaksanakan serentak  di pertengahan 2016 akan ada 5 ( lima ) Pilkada yang akan digelar secara bersamaan di Sulawesi Barat yaitu Pilkada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Pilkada Kabupaten Mamuju, Pilkada DOB Kabupaten Mamuju Tengah, Pilkada Mamuju Utara. dan Pilkada Majene.

Walau Pilkada serentak tinggal menghitung bulan baru sedikit  bakal calon yang sudah disepakati oleh Partai  untuk diusung,  tersebutlah Bapak DR. H. Suhardi Duka, MM, Ketua DPD Partai Demokrat  yang telah mendapatkan rekomendasi pada Rapat Kerja Daerah DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat 2015 sebaga Bakal Calon Gubernur yang mendapat respon positif dan simpati yang luar biasa  masyarakat Sulbar dari Partai Demokrat.

Sedang  untuk Bakal Calon Bupati Mamuju baru ada 2 ( dua ) yang muncul kepermukaan  Nama Bapak H. Hapati Hasan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat , Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat dan Bapak  H. Irwan Pababari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Mamuju yang akan mengendarai Partai Hanura sedang yang lain sementara masih dielus-elus dan menunggu timing yang tepat untuk dipublish kemasyarakat .

Pa Hapati dan Pa Iwan adalah bakal Calon  yang disebut-sebut tadi sama-sama berprofesi sebagi Wakil Ketua DPRD,  Pa Hapati Wakil Ketua DPRD Prov. Sulawesi Barat dan Pa Iwan adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, keduanya juga adalah Anak Mantan Bupati Mamuju yang berbeda priode. Apakah   kedua bakal calon ini bisa  bertemu dalam Head to Head di Pilkada Mamuju ? Jawabannya tentu Semua calon punya peluang ,  kemungkinan bisa saja  terjadi tak ada yang mustahil di Pilkada, manusia bisa memprediksi Tuhan lah yang berkehendak menentukan kemudian.

Mengamati prespektif Bakal Calon Untuk Kabupaten Mamuju Tengah Nama Bapak H, Aras Tammauni sudah menjadi Trending topik  dan menjadi buah bibir  masyarakat sebagai Bakal Calon yang paling berpeluang dan sangat diharapkan kehadirannya di Mamuju Tengah walau penulis belum mendengar pernyataan resmi dari Beliau.

Untuk 3 ( tiga ) Kabupaten lainnya di Sulbar misalnya Mamuju Utara Nama Bapak  H. Agus Ambo Jiwa  ( Petahana ) Ketua DPD PDI - P Provinsi Sulawesi Barat masih mendominasi perbincangan di Masyarakat sebagai bakal Calon Bupati Mamuju Utara yang paling berpeluang terpilih di Pilkada Mamuju Utara yang akan datang. Sedang untuk Majene masih samar-samar siapa gerangan Calon yang paling diunggulkan disana, dalam hal ini hasil Survey bisa menjadi salahsatu rujukan untuk membuat prediksi kelak.

Mengamati perkembangan politik jelang Pilkada serentak di seluruh Indonesia yang kemungkinan akan diikuti oleh 204 Daerah yang akan melakukan Pilkada ,  penulis setuju dengan beberapa pendapat pengamat dan berharap Pilkada serentak di 5 ( lima ) Daerah  Provinsi Sulawesi barat bisa berlangsung Head To Head ( satu lawan satu  ) dengan harapan menghemat biaya dan waktu karena Pilkada hanya berlangsung dalam 1 ( Satu ) putaran saja, disamping efisiensi biaya dan waktu, Pilkada memiliki legitimasi yang tinggi karena Pemenang akan mendapatkan lebih dari 50 % suara.

Kalau saja pada Pilkada serentak yang akan digelar di 4 ( empat ) Kabupaten dan Provinsi berlangsung dalam 2 ( dua ) putaran maka akan terjadi pemberosan waktu dan  dana yang akan dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana tambahan yang jumlahnya besar dari Kas pribadi masing-masing Calon yang akan bertarung di Pilkada putaran kedua, hal tersebut bisa memicu terjadinya Korupsi bagi Kepala Daerah terpilih.

Head to Head ( Satu lawan satu ) dalam satu putaran yang hemat waktu, biaya dan legitimasi tinggi kemungkinan besar bisa terjadi di salah satu atau beberapa Daerah di  5 ( Lima ) Pilkada Provinsi Sulawesi Barat masalahnya hampir semua Partai atau gabungan Partai yang ada akan mengusung Kadernya atau Bakal Calon dari luar kader tapi berada dalam lingkaran Partai, sedang hanya sedikit Partai yang bisa mencapai ambang batas minimal 20 %  dari jumlah kursi di DPRD atau 25 % suara sah disetiap daerah dan untuk mencapai ambang batas minimal beberapa Partai berkoalisi, hal itu akan sulit dilakukan karena Partai Pemenang Pemilu juga akan berupaya menggaet koalisi Partai lainnya  untuk memperbesar peluang menang.

Sembari menunggu hasil revisi Undang-Undang Pilkada No. 1 Tahun 2015, semua Partai yang akan mengusung Calonnya di Pilkada Sulawesi Barat akan melakukan Survey untuk menentukan Bakal Calon yang paling tepat  yang memiliki tingkat keterkenalan dan keterpilihan yang tinggi untuk diusung menjadi Calon Kepala Daerah.***

SBY DAN RUMAH PERJUANGAN CIKEAS

OLEH : DR.H.SUHARDI DUKA, MM

 Foto dari Facebook Pa Wahab Abdy

Jabatan itu berikut auranya yang diberikan Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, suasana Cikeas semasih menjabat Presiden begitu sangat berwibawa dan dijaga dengan standar protokoler Kepala Negara. Saat ini Cikeas menjadi Rumah biasa, tak beda dengan rumah lain di sekitarnya. Tak lagi dijaga ketat, apalagi dengan tatakrama protokoler khas Kepala Negara. Demikian suasana saat pertemuan para ketua DPD dan DPC Partai Demokrat se-Sulawesi dan Aceh di Cikeas Minggu tgl 1 Februari 2015 lalu.

Tak salah jika mencuat pertanyaan menggugah; Apakah ada perubahan suasana kediaman Cikeas saat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden maupun sesudahnya? Apakah cara pandang SBY melihat Indonesia saat ini telah berubah? Dan bagaimana harapannya terhadap masa depan Indonesia?

Rupanya, pandangan SBY terhadap kepentingan  nasional tetap masih sama. Beliau ingin melihat pemerintahan baru bisa lebih baik dari ikhtiar yang telah dilakukan selama 10 tahun. Bagi SBY, apapun alasannya polisi adalah komponen penting dalam negara. Demikian halnya dengan eksistensi KPK sebagai amanah reformasi.

Memang benar, bahwa tak semua ruang publik dapat dicampuri oleh domain politik dan partai politik. Seorang Presiden harus mandiri, independen dan tak boleh didikte oleh siapapun. Seorang Presiden harus tetap memperhatikan hubungan antar negara dan kepentingan dalam negeri masing-masing adalah bagian penting dari hubungan bilateral. Karena tak ada negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mementingkan bantuan negara lain.

Untuk itu, Partai Demokrat diminta untuk tidak menyerang Pemerintah. Sebaliknya justru diminta agar ikut menjadi bagian dari solusi.

Pesannya, “Jangan terbiasa menanam balas dendam pada generasi dan kader. Dahulukan kepentingan nasional diatas segalanya. Kalau kita berbeda pandangan itu karena kemerdekaan kita memandang mana yang lebih baik bagi Indonesia, bukan mana yang lebih baik bagi partai”.

Di era pemerintahan saya, _kata SBY_, KPK begitu kuat menyerang kader-kader Partai Demokrat. Bahkan sampai saat ini. tapi itu tidak berarti kita harus ikut menyerang KPK sebagai balas dendam. Olehnya itu, mari terus pegang pakta integritas akan berpolitik santun, beretika dan bersih. Platform politik partai Demokrat tidak berubah, tetap menjaga hak-hak politik rakyat demokrasi dan berjuang untuk kesejahteraan dengan cara santun dan bersih.

Indonesia, dengan momentum harga minyak yang murah sangat memiliki peluang untuk perbaikan ekonomi saat ini.  Janganlah menghabiskan energi untuk urusan yang tak semestinya.

Dengan demikian, merujuk pada landasan ideal Partai Demokrat, sehingga Untuk Pilkada pun kita akan tetap engawal Perppu sebagai bagian dari perjuangan Partai Demokrat serta mempertahankan mekanisme Pilkada langsung.

Olehnya, untuk memenangkan Pilkada di daerah kita akan sangat berbesar hati untuk menjalin kerja sama dengan tokoh dan partai-partai yang sejalan dan seperjuangan untuk kesejahteraan rakyat. Sebab jika dilihat dari konfigurasi politik Nasional, Partai Demokrat tidak berada pada Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia  Hebat. Tapi Partai Demokrat bisa membangun kerja sama dengan semua partai yang berada pada dua koalisi itu.

Itulah bahagian penting dari arahan SBY pada pertemuan di Cikeas. Kesan mendalam yang saya perhatikan, ternyata SBY lebih segar sehat dan jernih pemikiran dalam memandang Indonesia. Bahkan komunikasi dengan kerabat pejabat di luar negeri masih berjalan dan tetap memperjuangkan kepentingan Indonesia. Termasuk dengan para dubes negara sahabat.

Memang partai Demokrat berharap, kiranya program pro rakyat dapat tetap dipertahankan demi kepentingan rakyat. Semisal BPJS kesehatan, PNPM Mandiri, KUR, dana BOS, sertifikasi guru serta program lain yang sangat dibutuhkan rakyat. Sebaliknya kita bersedih jika kebijakan baru muncul disertai alasan hendak mencerabut jejak SBY. Akan lebih bijak sekiranya kita tetap mempertahankan kebijakan yang baik (baca: pro rakyat) sekalipun telah lama, dari manapun asalnya, siapapun penggagasnya. Sembari merentang kebijakan baru yang lebih solutif. (sdk)

Kritik dan saran:

Email: sdk.suhardi@gmail.com

KALENDER 1998

OLEH : DR. H. SUHARDI DUKA,MM

Tahun 1998 silam, rezim orde baru jatuh setelah berkuasa selama kurang lebih 33 tahun. Di tangan Pak Harto, sistem kekuasaan terpusat. Termasuk hukum, militer dan ekonomi, seluruhnya dikendalikan olehg mekanisme sentalistik yang dibangunnya.

Jika ditilik alasan yang mendasari keruntuhan orde baru, tentu karena praktek korupsi dan nepotisme telah merajai hampir seluruh level pemerintahanj kala itu. Sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Serta tidak terpenuhinya hak-hak rakyat akibat tidak adanya demokrasi dan kebebasan serta kepastian hukum.

Dilihat dari tahapannya, keruntuhan orde baru bermula dari krisis ekonomi, kemudian berlanjut ke krisis moneter. Neraca perdagangan Indonesia waktu itu mulai mengalami defisit akibat utang luar negeri yang sulit dibayar. Juga karena cadangan devisa habis. Dampaknya, kondisi ini melemahkan nilai tukar rupiah dan inflasi yang tinggi.

Bak gayung bersambut, Krisis politik turut mengamini persoalan ekonomi secara beruntun. Hal ini ditandai dengan berbaliknya arah dukungan partai pendukung Pemerintah yang mayoritas di parlemen saat itu. Posisi tawar Politik Pak Harto kian melemah, dialog politik menjadi buntu dan tidak memiliki jalan keluar. Hingga pada puncaknya, parlemen meminta Pak Harto mundur.

Di samping itu, tahun 1998 juga menjadi tahun yang amat terasa bahwa politik telah menjadi panglima di atas kepastian hukum. Rakyat tidak taat lagi dengan hukum dan bahkan bertindak sendiri dengan melakukan Penjarahan di kota-kota besar.

Kondisi tersebut terus menguatkan publik untuk tak lagi menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Publik tak lagi mempercayai pemerintah, dan tokoh formal gerakan massa tak lagi terkendali. Maka terjadilah gerakan sosial yang semakin hari semakin memuncak. Inilah yang disebut sebagai people power. Bahwa Kekuatan rakyat secara mayoritas telah bergerak untuk menurunkan Pemerintah. Dengan melihat itu semua, Pak Harto sebagai seorang negarawan akhirnya memilih mundur demi untuk Indonesia dan masa depannya.

Selanjutnya, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga tak kalah peliknya. Mantan Ketua PBNU ini mundur setelah dimundurkan oleh DPR. Mengapa? Karena Gus Dur melakukan dua tindakan yang tak lazim; Menyebut DPR ibarat taman Kanak-Kanak, dan membubarkan DPR melalui dekrit yang diterbitkannya.

Pertanyaannya, ada apa dengan kalender 1998? Sesungguhnya ini tidak prinsip, kendati kita pun harus tetap percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua itu ada yang mengaturnya. Jika secara cermat diperhatikan, Kalender 1998 persis sama dengan  kalender 2015. Baik hari dan penanggalannya tidak ada yang berbeda. Anggaplah kita sedang menggunakan asumsi numerologi.

Ini artinya perlu kehati-hatian. Persoalan KPK VS POLRI sebaiknya jangan dilihat sebagai sesuatu yang sederhana. Dua institusi ini adalah pilar negara yang sangat dibutuhkan. Saya tak bisa membayangkan kalau polisi mogok sehari saja? Sedangkan polisi kerja 24 jam masih macet dimana mana, pencurian dan penganiayaan masih jalan. Termasuk bank masih ada yang dirampok serta teroris yang terus menjalarkan kanal pergerakannya.

Demikian pun KPK, galak seperti saat ini pun masih banyak orang korupsi. Apalagi jika sampai KPK bubar. Saya tidak bisa membayangkan bagaiamana massa gerakan anti korupsi akan bergerak termasuk mahasiswa.

Di sinilah diuji kematangan seorang pemimpin. Hampir semua kalangan dan tokoh bahkan bekas kompetitor pun telah datang menemuinya. Di sinilah sesungguhnya dilihat mana yang asli kawan atau hanya kepentingan.

Pandangan saya, kepada Bapak Presiden Jokowi, dalam menyelesaikan permasalahan ini, sebaiknya merunut mulai dari awal dan titik beratnya adalah pada kepentingan Rakyat, bukan elite dan parpol. Apa kata BJ Habibie? Hukum itu harus objektif tapi subjektif terhadap kepentingan rakyat. Pernyataan ini sangat berbeda dengan kata mantan-mantan pengacara itu yang sering muncul di TV saat ini.

Pemerintah  saat ini harus segera kembali pada tugas pokoknya yaitu pembangunan ekonomi dan revolusi mental. Angka pertumbuhan ekonomi yang dipatok 2015 adalah angka yang tak memberi harapan besar; 5,7 persen. Angka ini hanya cukup menutup  angka Inflasi yang dipatok, 5 persen.

Kalau kinerja ekonomi baik akibat beban subsidi tak ada lagi, dan momentum rendahnya harga minyak dunia, maka sesungguhnya Indonesia bisa tumbuh di atas 6 persen. Beban Impor BBM dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekspor dengan memberikan kebijakan agar daya saing bahan ekspor kita meningkat, target swasembada beras dalam 3 tahun bisa dicapai, Dolog kembali diberdayakan dan pembangunan infrastruktur dipercepat.

Dari empat tahapan jatuhnya orde baru di atas, sampai saat ini kondisi Indonesia belum ada di tahapan itu. Karenanya kita berdoa, semoga semua selamat dan berakhir damai. SAVE POLRI SAVE KPK. (SDK)

Kritik dan saran:

sdk.suhardi@gmail.com

----------------------------

KETIKA KPK DISERANG

OLEH : DR. H. SUHARDI DUKA,MM

Pa SDK Foto : Muhammad Nur OKT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga anti rasuah yang sangat berwibawa dan ditakuti oleh siapa pun di negara ini. Apalagi ketika itu berhubungan dengan pengelolaan aset dan keuangan negara. Baik di kalangan politisi, birokrasi, pengusaha dan bahkan penegak hukum sekali pun.
Di era pemerintahan SBY. Intitusi ini mampu membuktikan dirinya, tak pandang bulu jika telah memiliki dua alat bukti terhadap dugaan korupsi. Siapa pun pasti akan ditetapkan sebagai tersangka dan selanjutnya dihadapkan pada proses peradilan.

Polisi yang berpangkat bintang, politisi di dewan dan menteri aktif serta ketua partai sekali pun tidak menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi oleh KPK.

Dukungan publik, LSM, mahasiswa dan kelompok penggiat anti korupsi begitu besar kepada KPK. Cahaya terang terhadap pemberantasan korupsi mulai dirasakan di Indonesia, minimal kita percaya bahwa KPK adalah lembaga yang tak mungkin disuap, independen, dan tak kenal kompromi.

Tidak ada kepala daerah yang lolos dari jeratan KPK. Bahkan 2 orang wakil Presiden mampu dihadapkan di sidang pengadilan, walau statusnya sebagai saksi.

Saat ini rezim berubah, situasi politik pun terbelah antara Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung Pemerintah. Dua blok ini kerap kali 'memaksa' keadaan untuk condong ke salah satu blok besar ini.

Pertanyannya, KPK berada di mana? Di era SBY, KPK 'sejalan' dengan PDIP sebagai oposisi. Namun saat ini lain halnya. Sebab hampir di luar logika, saat melakukan fit and proper test calon Kapolri, sebanyak 9 fraksi memberi persetujuan. Hanya 1 fraksi saja yang menolak saat calon Kapolri dinyatakan KPK sebagai tersangka. (ada apa dengan komisi III, utamanya anggota koalisi merah putih?).

Itu artinya dukungan KPK di dewan mulai menipis dan bahkan kemungkinan revisi UU KPK tidak lagi susah untuk diagendakan oleh dewan.
Demikian halnya dengan KMP sebagai oposisi, mengapa justeru berbalik menjadi pengekor?

Mungkin ini merupakan akibat strategi yang dilakukan oleh pihak Kemenkumham yang sukses membelah PPP dan Partai Golkar. Hati-hati dengan PAN yang akan munas Februari nanti. Bila terbelah atau dibelah bisa bernasib sama dengan kedua partai tadi.

Selanjutnya bagaimana nasib pemberantasan korupsi di Indonesia dengan dilemahkannya KPK.
Apa betul pimpinan KPK bermain politik? Dalam pandangan saya sulit dipisahkan secara ekstrim bahwa KPK murni lepas dari politik. Karena KPK juga memang lahir dari proses politik. Akan tetapi politik KPK adalah upaya untuk penguatan dan pemberantasan korupsi, utamanya dalam menggalang dukungan massa anti korupsi di Indonesia.

Hemat saya, sudah lama KPK berakhir hayat sekiranya rakyat dan penggiat anti korupsi tidak gigih membela KPK.  Saat ini rakyat Indonesia khususnya para aktivis anti korupsi kembali diuji apakah akan tetap setia membela KPK? Apakah Metro TV masih jujur memberitakan pemberantasan korupsi? Apakah KPK kembali akan selamat? Apakah Presiden JOKOWI akan membela KPK? Kita lihat saja nanti....(SDK)

Kritik dan saran:
sdk.suhardi@gmail.com
Powered by Telkomsel BlackBerry®

SAAT HARGA BBM TURUN

OLEH : DR.H.SUHARDI DUKA,MM

Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) di hampir semua negara konsumen selalu mengambil mekanisme pasar. Artinya harga BBM dijual di negerinya sesuai patokan harga minyak dunia.

Lain halnya dengan Indonesia karena  dalam undang-undang dasar diterangkan bahwa setiap kekayaan alam dan yang terkandung di dalam perut bumi digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian kebijakan perminyakan kita tak sedemikian liberal. Selalu ada proteksi dalam bentuk subsidi untuk rakyat.

Tapi masalahnya subsidi migas Indonesia tidak hanya pertimbangan ekonomi dan kesejahteraan. Justeru berbalik menjadi isu politik yang kental membuntal. Terjadilah tarik-menarik politik dan menjadi panggung politik migas selama pemerintahan SBY.

Pada bulan November 2014 lalu, menjadi blunder bagi pemerintahan Jokowi. Saat harga minyak dunia turun, justeru migas Indonesia naik. Jangankan subsidi, bahkan Pemerintah sempat menarik untung atas penjualan BBM dalam negeri. Dampaknya, seluruh harga kebutuhan pokok dan lainnya bergerak naik, dibarengi dengan acuan suku bunga Bank Indonesia (BI) naik, 50 basis poin. Sehingga, tidak dapat dielakkan inflasi pun ikut bergerak.

Pada bulan Desember 2014 inflasi bertengger di angka 2,46 jauh di atas target APBN 2014. Saat ini harga bahan bakat minyak (BBM) turun. Pertanyaannya, akankah penurunan harga BBM ini akan diikuti oleh penurunan harga barang, khususnya bahan kebutuhan pokok? Lazimnya, bila BBM naik di malam hari maka di pagi hari harga pun ikut naik.
Saya kira tidak demikian adanya karena untuk menentukan suatu harga di pasar tentu tak hanya satu faktor yang menentukan.

Kalau harga BBM naik, pedagang justeru memanfaatkan untuk ikut ambil untung. Tidak sama jika harga BBM turun. Tentu pedagang akan kembali menghitung harga pokok untuk penjualan, di samping tetap tunduk pada hukum pasar itu sendiri. Artinya kalau harga BBM turun, tentu stok barang tidak otomatis akan dihitung dengan transportasi saat harga BBM turun.

Untuk itu, maka dampak dari harga BBM yang turun itu melihat pada sekitar 10 hari atau 2 Minggu ke depan. Diharapkan harga akan bergerak turun, mengingat biaya pergerakan barang dan jasa juga akan turun.

Tim pengendali inflasi daerah akan melakukan pengawasan dan pengkajian agar kebijakan menurunkan harga BBM oleh Pemerintah akibat harga minyak dunia juga turun berdampak pada penurunan angka inflasi daerah.
Pemerintah memang tidak lagi memiliki kewenangan terlalu banyak dalam mempengaruhi pasar. Tapi Pemda dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi inflasi di daerah.

Semoga saja dengan turunnya harga BBM produk kita akan semakin bersaing di pasar global dan dapat menekan defisit neraca perdagangan kita. Demikian juga inflasi nasional dapat di tekan bahkan mungkin bisa terjadi deflasi pada bulan Januari dan pebruari di Sulawesi barat. (Sdk)
Kritik dan saran: sdk.suhardi@gmail.com
Powered by Telkomsel BlackBerry®

KOMUNIKASI POLITIK BUKAN DENGAN ASUMSI

Oleh  Drs. H. DJAMRUDDIN B, MM

Kiri Pa Abd. Wahab Abdy,S.Sos, M.AP Kanan Pa Drs. H. Djamruddin B, MM

Keberadaan Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat, tidak terlepas dari hasil perolehan suara pada pemilu legeslatif 2014 di masing-masing wilayah, sehingga Partai Demokrat dapat menempatkan beberapa kader-kadernya selaku Ketua ataupun Wakil Ketua di DPRD Provinsi dan beberapa Kabupaten di Sulawesi Barat.

Untuk itu dengan keberhasilan tersebut Partai Demokrat tidak mau kehilangan momentum dalam pelaksanaan Pilkada Lansung baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di Pilkada Provinsi dan Kabupaten.

Partai Demokrat Sulawesi Barat menyadari bahwa Pelaksanaan Pilkada langsung merupakan moment penting dalam menjaring pemimpin yang lebih baik. Dan tetap menempatkan Rakyat sebagai pemilik otoritas tertinggi yang akan memilih pemimpinnya secara langsung.

Dalam hal Perbedaan kepentingan politik Partai Demokrat tetap akan membuka ruang komunikasi politik agar realitas sisitim politik di daerah dapat berjalan dengan baik karena didalam masyarakat punya tujuan yang sama dan pilkada adalah momentum. Untuk menerjemahkan berbagai visi,misi dan program partai kepada konstituen.

Jika strategi komunikasi politik yang dilakukan tidak memperhitungkan bagaimana feedback dari masyarakat, tentu kita hanya melakukan program politik dan tidak dapat mengukur sejauhmana atau seberapa besar dukungan masyarakat terhadap kandidat yang akan diusung dan strategi politik yang  dipaksakan oleh Partai danKandidat atau Para Kader mungkin itu benar menrut mereka tapi belum tentu tepat bagi Rakyat dan akan mengakibatkan adanya konflik. ( HDM )**